Besok, Departemen Hukum & CICODS FH UGM Bekerja Sama dengan APHKI Gelar Seminar Tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:58 WIB

Yogyakarta, MPOL : Besok Kamis, tanggal 14 Oktober 202, Departemen Hukum Bisnis & Center for Intellectual Property, Competition, and Dispute Settlement Mechanism Studies (CICODS) di bawah naungan Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI) akan mengadakan seminar nasional, melalui daring dengan menggunakan platform Zoom.

Seminar ini diselenggarakan sekaitan dengan inovasi dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam ranah kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang senantiasa memberikan tantangan baru bagi pengaturan pada rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Perkembangan, potensi, dan permasalahan yang ada dalam industri kreatif sebagai pengguna AI dan kaitannya dengan konstruksi hukum HKI di Indonesia menjadi penting untuk diketahui.

Seminar ini menghadirkan  Prof.Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. ,M.Hum, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Republik Indonesia, yang juga Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sebagai pembicara.

Seminar ini akan dibuka oleh Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. yang baru saja dilantik sebagai Dekan FH UGM pada 8 Oktober 2021 yang lalu.

Selain Wakil Menteri Kemenkumham , hadir juga sebagai pembicara Assoc. Prof. Althaf Marsoof dari Nanyang Business School, Nanyang Technological University (NTU)- Singgapore, dengan topik bahasan “The Interface between AI and IP, Some Recent Developments in Singapore”

Selain itu, panitia juga menghadirkan sosok pembicara yang paling tepat dalam seminar tersebut yakni, Prof. Dr. Ahmad Ramli, SH, M.H. FCBArb, yang juga pernah menjadi Dirjen KI Kemenkumham RI dan juga Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI yang juga Anggota APHKI. Beliau akan mengangkat topik tentang “Pengaturan HKI Terkait Kecerdasan Artifisial di Indonesia”.

Dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih luas panitia juga menghadirkan pembicara Budhi Martono, ACC yang mewakili  Industri Kreatif, dengan topik bahasan, “Perspektif Praktisi Industri mengenai Hak Kekayaan Intelektual”

Seminar ini juga menghadirkan pembicara dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT, Dr. Dipl. Ing. Asril Jarin, M.Sc. dengan topik: “Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial di Indonesia” Untuk melengkapi tema seminar, Panitia menghadirkan npoemnbicara dari National Technology Officer Microsoft Indonesia, yakni Panji Wasmana, de ngan topik bahasan “Responsible AI: Opportunity and Responsibility in the Era of Artificial Intelligence”

Prof. OK. Saidin, SH.M.Hum selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI), mengatakan panitia telah memilih tema seminar yang tepat untuk diperbincangkan saat ini. Beliau berharap agar seminar  ini dapat memperkaya wawasan akademik dan juga dapat mendorong untuk terwujudnya percepatan pembangunan nasional yang adaptif dengan tuntutan global dan tuntutan teknologi serta dunia industri yang akan memasuki Revolusi 5.0 yang rentang waktunya sangat pendek.

“Masuknya isu tentang Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam sistem perundang-undangan saat ini tak bisa dihindarkan lagi. Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0 dan sekarang  bergerak masuk ke era Revolusi Indutri 5.0. Peran manusia secara cepat akan segera dihubungkan dengan mechine dan robot. Akan ada koneksi atau relasi timbal balik antara human dengan mechine. Karena itu tuntutan agar manusia “melek” terhadap “dunia digital” tak terhindarkan lagi, jika kita mau eksis”, demikian lanjut OK.Saidin.

“Tantangan bangsa ini ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat secepatnya melahirkan generasi yang cerdas dan bisa menguasai platform digital, sehingga dalam waktu yang singkat Indonesia sudah menciptakan klaster masyarakat atau ekosistem digital yang menguasai teknologi ini. Dalam konteks pembanguan hukum ke depan, hubungan-hubungan dan peristiwa hukum yang semakin  rumit itu, dapat di tampung dalam sistem perundang-undangan kita, termasuk dalam bidang HKI. Apakah robot dapat menjadi subyek hukum? Bagaimana pertanggung jawaban hukumnya jika dalam pengoperasian robot itu terjadi kesalahan yang merugikan orang lain, atau menyebabkan hilangnya nyawa orang lain? Ini adalah sekelumit dari berbagai pertanyaan yang muncul ke depan akibat dari capaian kemajuan IT dan sistem digital”. kata anggota Senat Akademik Universitas Sumatera itu menambahkan.

“Kita berpacu dengan waktu. Siapa cepat dia dapat, yang lambat akan kalah dan tergilas.

Oleh karena itu seminar kali ini telah memilih tema perbincangan yang tepat dan menghadirkan para pembicara yang memiliki kompetensi untuk itu”. Demikian Prof.Dr.OK.Saidin mengakhiri siaran persnya, didampingi oleh Ibu Dina Widyaputri Kariodimedjo, SH,.LLM, Ph.D sebagai salah seorang yang mewakili Panitia Penyelenggara Seminar  yang juga sebagai Sekjen APHKI. (rel)