Bamsoet: Penguatan Haluan Negara Bukan Suatu yang Tabu

Selasa, 12 Oktober 2021 | 20:42 WIB

Jakarta, MPOL: Penguatan Haluan Negara bukan suatu yang tabu, apapun hasilnya dari upaya menghadirkan kembali Gars-garis Haluan Negara (GBHN) dalam bentuk baru yaitu PPHN, semua berpulang pada kekuatan partai kekuatan partai politik yang ada di parlemen, demikian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) MPR RI “‘Pokok-Pokok Haluan Negara'” bersama Pendiri HIPMI Abdul Latief, Guru Besar IPB Prof.Dr. Didin S. Damanhuri, Senin (11/10) di DPR RI Jakarta.

Menurut Bamsoet Negara-negara di Indonesia, pentingnya kehadiran sebuah haluan negara, berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif, yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam Konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan GBHN, fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

“Namun dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Karena implementasi RPJMN didasarkan kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka masingmasing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan.”

Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu RPJMN mengingat visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota sangat mungkin berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di samping itu, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah (Otda) berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya perencanaan pembangunan antar daerah, serta antara pusat dan daerah.

“In-konsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga bisa saling menegaskan satu sama lain. Dampak dari implementasi pembangunan yang tidak sinergis, tidak selaras, dan tidak berkesinambungan, sangat berpotensi menimbulkan in-efisiensi atau pemborosan anggaranm. Merujuk pada kondisi saat ini, kita telah menginjakkan kaki pada fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025. Saat ini adalah saat yang ideal untuk meletakkan dasar legalitas yang tepat dan memadai, untuk menyusun program pembangunan jangka panjang berikutnya, mengingat menjelang tahun 2024 energi dan fokus perhatian kita akan terserap untuk penyiapan berbagai agenda politik di tahun 2024.”

Karena itu, keberadaan PPHN ini justru akan makin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI 10 Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara. Substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hadirnya PokokPokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan Pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan.

“Sampai di titik ini, dari beberapa uraian yang saya kemukakan tadi, kiranya kita dapat menarik kesimpulan awal bahwa kita memang memerlukan penjabaran lebih lanjut dari cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Maka sebenarnya, perdebatan atas gagasan menghadirkan PPHN, bukanlah terletak pada urgensinya, melainkan terletak pada bentuk hukum dan substansi dari PPHN itu sendiri,” tutur Bamsoet.

Sedangkan Abdul Latief mengatakan Kalau kita bicara masalah PPHN, setuju atau tidak setuju, maka salah besar kalau kita tidak setuju sebab orang menyusun, menata masa depan. Saya bilang penting cita cita itu, mimpi itu penting tetapi kita duduk bersama, membahas dengan tenang kedepan, ada profesornya, ada kyainya, ada pendetanya, semua duduk dan mari kita membahas masa depan, mau kemana kita pergi.

Satu lagi yang membuat saya sedih, ketika saya muda, itu Bung Karno dan Bung Hatta, itu foto dikamar saya, dan saya ikut demontrasi ikut serta dalam menjatuhkan Bung Karno, saya nangis, mengapa pemimpin besar harus diturunkan, yang lebih sedih lagi saat diturunkannya bapak Soeharto, saya jadi menterinya, pembantu presiden, demontrasi, ramai dan saya ada disitu, kalau ini terjadi perang, misalnya tentara tak mau mundur, maka bergelimpangan mayat ini.

Jadi, kenapa saat penggantian presiden, yang turunnya enak gituloh, bahkan matinya nanti ditangisi orang, kita lihat zaman bapak Soeharto turun tidak enak, tidak husnul khootimah, kemudian naik Habibie juga begitu, naik Gusdur juga begitu, ibu Megawati kalah Pemilu, kemudian bapak SBY 10 tahun, turun partainya dari nomor satu ke nomor empat, tetapi tak apa-apa, cuma kan tidak elok, habis berjaya kemudian brug jatuh di nomor empat, artinya ada yang tak beres, rakyat ga mau, ini bapak Jokowi sekarang, jadi kenapa sih kita saat penggantian presiden find a good system yang turunnya enak bahkan matinya nanti ditangisi orang. Saya sengaja pergi ke singapura saat Lee Kuan Yew meninggal, saya lihat rakyat menangisi perdana menterinya, kan enak begitu, kenapa negeri kita tak bisa begitu, mari kita duduk bersama merencanakan supaya negeri ini orang Jawa bilang Tentram, tutur Abdul Latief.