Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat dan Tokoh Adat Dayak Desak Polisi Tindak Edy Mulyadi

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:55 WIB

Jakarta, MPOL: Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Kalimantan Barat Lasarus dan tokoh adat Dayak Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Yakobus Kumis desak Polisi tindak Edy Mulyadi meminta aparat penegak hukum menindak tegas Edy Mulyadi yang menyebar pernyataan melecehkan Kalimantan, demikian pada wartawan, Selasa (25/1) di DPR RI Jakarta.

Menurutnya menyikapi caleg gagal PKS, beliau mengkonotasikan pilihan terjadap Ibu Kota Negara baru dengan sebutan kata kata yang sangat tidak pantas, tempat jin buang anak genderuwo monyet dan seterusnya. Tentu ini sangat menyinggung perasaan masyarakat.”

“Kami berharap untuk meredam sikap masyarakat lebih jauh, aparat kepolisiam segera memproses laporan masyarakat yang sudah melaporkan saudara Edy Mulyadi. Jangan sampai masyarakat melakukan cara sendiri,” tutur Lasarus yang juga Pengurus MADN ini.

Ia menilai permintaan maaf tersebut tidak menunjukkan itikad baik atas pernyataannya. “Yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf, namun kami melihat cara penyampaiannya sangat tidak sopan, kemudian yang menjelaskan adalah orang lain. Menurut kami ini sebuah kebiasaan dan sosok Edy Mulyadi ini memang ini kontroversi, sudah berbuat salah, minta maaf salah. Kali ini berurusan dengan masyarakat Kalimantan, Kami tidak mau masalah ini selesai begitu saja. Dan masyarakat Kalimantan menuntut keadilan atas penghinaan yang Edy Mulyadi sampaikan,” tutur Lasarus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini.

Sedangkan Sekjen MADN Yakobus Kumis mengatakan, pernyataan Edy Mulyadi sudah merendahkan masyarakat Kalimantan. Pernyataan Kalimantan disebut ‘tempat jin buang anak’ dan ucapan melecehkan lainnya sangat tidak pantas. “Ini berarti sudah ada kebencian mengadu domba bahkan pernyataan yang hoaks tidak berdasarkan data dan fakta disampaikan untuk mempengaruhi membuat resah masyarakat kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Kami meminta agar Kapolri menindak tegas.”

Untuk itu Ia mengajak semua pihak agar mendukung proses hukum terhadap Edy Mulyadi dan terkait Pemindahan Ibu Kota Negara menurut Yakobus, pemerintah harus diberi kesempatan. Sebab, menurutnya, pemindahan Ibu kota pastilah melalui proses kajian yang matang. “Mari kita bela untuk kedilan menegakkan kebenaran di bumi Indonesia ini. Kami berharap kepada yang lain menjadi pelajaran, kami juga bagian dari bangsa ini. Berilah kesempatan kepada pemerintah membangun Ibu Kota negara yang bernama Nusantara,” tegas Yakobus.