Anak-anak Harus Mendapatkan Perlindungan, Kesejahteraan, Kesehatan

Selasa, 26 Juli 2022 | 20:27 WIB

Jakarta, MPOL: Anak-anak harus mendapatkan perlindungan kesejahteraa , kesehatan dan mendapatkan hak-hak dalam bentuk informasi serta kehidupan yang layak, demikian Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan dalam Forum Legilasi “Darurat Kekerasan Seksual Anak Bagaimana Implementasi UU TPKS” bersama Ketua Panja RUU TPKS Willy Adutya (Fraksi Nasdem) dan Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina (F.PDI.P), Selasa (26/7) di DPR RI Jakarta.

Menurut Nahar menggaris bawahi bahwa anak-anak ini mereka harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan hak-hak mereka dalam bentuk informasi, mereka harus mendapatkan kesejahteraan, mereka harus mendapatkan kesehatan, harus mendapatkan kehidupan yang layak, harus menjadi sumber generasi manusia unggul seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Karena kalau kita berbicara tentang revolusi mental, sebetulnya revolusi mental itu bukan untuk birokrasi tetapi kita berbicara revolusi mental itu untuk ada untuk anak-anak generasi yang akan datang, itulah yang sebetulnya yang saya ingin garis bawahi, dari sekian banyak visi-misi Pak Jokowi sebetulnya inilah yang seharusnya kita kejar.

Hari ini kita berbicara revolusi mental tetapi program revolusi mental Pak Jokowi ini baru dimuali pada saat RUU TPKS kita sah-kan. Saya menyadari bahwa undang-undang TPKS ini tidak bisa kita bebankan kepada DPR saja, undang-undang TPKS, sudah berapa banyak pemerintah daerah, kabupaten kota yang memahami tentang undang-undang tadi, karena nanti titik beratnya ini kan bukan lagi di pemerintah pusat tetapi adanya di kabupaten kota. Kita menyadari bahwa kabupaten kota ini juga mempunyai keterbatasan anggaran, berapa banyak sih kabupaten kota yang mempunyai UPT UPTD tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan dan anak, 246 dari berapa kabupaten dari 514 kabupaten kota baru 200 sekian.

Sedangkan Selly Andriany Gantina mengatakan kita melihat bahwa kondisi kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini, dari data prevalensi, bahwa dari 2018 ke 2021 itu ada penurunan, prevalensinya itu turun, ada penurunan tetapi di laporan itu angkanya semakin naik dan angka kekerasan seksual itu selalu dalam 3 tahun ke belakang itu menduduki urutan tertinggi, jadi di laporan sisi informasi online yang dikelola oleh KPPA itu di 2019 itu 6 jutaan lalu kemudian di 2020 masih antara 6 sampai 7 dan memasuki 2021 itu angkanya 8 ribu untuk angka kekerasan seksual terhadap anak.

Sejak undang-undang TPKS muncul, laporannya semakin meningkat, jadi pemahamannya bukan berarti meningkat itu bukan berarti misalnya kasus ini bertambah banyak, tidak juga, bisa jadi angkanya di yang tidak tercaver itu sama bahkan mungkin lebih kurang ya, tapi yang melaporkannya itu tambah banyak, jadi inilah yang kemudian kami mencatat bahwa ini keberanian orang untuk melapor itu sudah semakin baik, karena sudah disahkanya undang-undang ini menjamin bahwa akan dapat hak korban di penanganan, perlindungan dan pemulihan jadi undang-undang ini sangat menjamin.

Kemudian yang menjadi masalah lainnya adalah bahwa, kebutuhan literasi, jadi pemahaman tentang bagaimana misalnya mencegah menangani itu, ini juga perlu dorongan yang tidak putus-putus gitu. yang menjadi PR penting adalah ketika berada dengan lingkungan yang tidak ramah, jadi anak kan harusnya ada di rumah, lalu kemudian tidak selamanya karena ada di rumah karena sekolah harus keluar rumah, banyak kejadian anak keluar rumah, itu ada yang ngincer, kasus Yuyun dari rumah ke sekolah, dikerjain sama pelaku sampai meninggal, kasus Malang misalnya dari tempat tinggalnya ke sekolah ada yang melakukan kekerasan itu. Jadi situasi-situasi seperti itu yang kemudian mendorong terjadinya kasus ini. Keberadaan undang-undang TPKS ini, sebetulnya ini sangat penting dan ditunggu-tunggu dan jamannya ibu selly inilah kemudian undang-undang Nomor 12/2022 itu disahkan, tegas Selly Andriany..

Begitu juga Willy Aditya mengatakan ketika undang-undang TPKS disahkan, baik delik dan hukum acaranya bisa langsung di eksekusi. Jadi tanpa peraturan turunan, baik peraturan pemerintah ataupun PerPresnya, undang-undang TPKS tidak bisa digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya, dalam dua ranah yang menjadi kekuatan itu adalah satu dari deliknya dan yang kedua adalah hukum acaranya sendiri.

Kalau kita merujuk kepada kekerasan seksual pada anak, itu juga sudah apa kelebihan undang-undang tindak kekerasan seksual, hukum acaranya bisa digunakan oleh undang-undang sejenis, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, undang-undang yang sejenis tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, Itu sudah bisa menggunakan hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Jadi undang-undang yang satu gendre itu bisa menggunakan hukum acara ini.

Sebenarnya ini kalau kita tarik sebelum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini 2014 pun sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi kenapa kekerasan seksual atau kekerasan pada anak itu masih tetap terjadi, itu kan pertanyaannya.

Teman-teman semua ada kita harus melihatnya secara lebih kalau dalam perspektif itu lebih sosiologis dan sosiokultural kenapa, kalau programnya adalah problem hukum, undang-undang sudah ada, bahkan di 2016 kalau teman-teman masih ingat tadi sempat ngobrol sama Deputi, kurang keras apa Pak Jokowi soal kebiri itu kan sudah sudah Hyco, bahkan itu pun undang-undangnya luar biasa, tapi belum ada yang dikebiri, sudah ada 8 dan 4, tetapi itu jadi polemik, apakah benar ini mau di kebiri atau tidak.

Apa problem utamanya, problem utamanya adalah problem sosiologis. Di sinilah kita harus melihat kehadiran undang-undang, itu satu sebagai legal standing state aparatur, aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas perlindungannya. Tetapi ada ranah tersendiri, harus melihat secara sosio historis, kita bernegara dengan negara-negara demokrasi yang adven berbeda, belum tentu lahirnya sebuah undang-undang lalu kemudian menjadikan Itu otomatis menjadi kesadaran di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat kita, itu pertanyaan yang paling fundamental. Jadi tidak hanya gave tapi lebih tepatnya luck-uf (patah) dia belum tentu sebangun antara kesadaran publik dengan undang-undang, maka kemudian di sana yang penting adalah political will dan pemerintah sudah hadir baik dari perlindungan anak ataupun dalam tindak pidana kekerasan seksual, tutur Willy Aditya.