Adanya UU ITE Sangat Membantu DPR RI Menyerap Aspirasi Rakyat Bawah

Rabu, 23 November 2022 | 13:16 WIB

Jakarta, MPOL: Dengan adanya Undang-undang ITE sangat membantu DPR RI menyerap aspirasi rakyat bawah demikian pengamat hukum Pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan dalam Forum Legislasi “Membaca Arah Revisi UU ITE, Akankah Ruang Multitafsir Dipersempit” bersama Dirjen Apflikasi Informatika Kominfo dan anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas, Selasa (22/11) di DPR RI Jakarta.

Menurut Abdul Fikar undang-undang ini kan sebenarnya hak demokrasi dari masyarakat, karena ITE bukan baru, maksud saya ini tempat baru untuk orang mengekspresikan baik pendapat, keluhan dan sebagainya.

Saya kira ini membantu juga teman-teman di DPR, tanpa harus turun ke dapilnya umpamanya dia sudah bisa menyerap melalui pemberitaan di dunia elektronik dan sebagainya, artinya ini sesuatu yang *menurut saya apa memenuhi kebutuhan zamannya gitu sekarang kan serba cepat meskipun ada tuntutan, tugas dari undang-undang umpamanya, teman-teman di DPR itu setiap tahun harus turun ke dapilnya, tapi dengan berkembangnya dunia cyber ini, Saya kira itu sangat membantu gitu ya sangat membantu teman-teman DPR menyerap aspirasi masyarakat di bawah.

Kalau dilihat dari usulan Pak Mahfudz yang perubahan undang-undang ITE yang yang ada, saya kira kan kalau dulu itu ada satu pasal yang sangat longgar, sehingga banyak menjerat, bahkan ibu-ibu yang banyak terjadi korbannya karena gampang menggunakan pasal itu karena soal pencemaran nama baik dan sebagainya bahkan komunikasi melalui WA dan sebagainya, komunikasi baru itu juga banyak menimbulkan kemudian terjadinya tindak pidana.

Undang-undang ITE itu sudah masuk ke sana, maksud saya DPR sudah cukup membuka ruang yang jauh ke depan, karena sudah mengantisipasi, Kira-kira benturan di dalam masyarakat atau kalau pakai bahasa hukumnya tindak pidana yang akan terjadi di masyarakat itu apa saja, itu sebenarnya sudah sudah terprediksi oleh teman-teman di DPR untuk melalui undang-undang ITE. Karena itu kalau kemudian ada perubahan di dalam undang-undang ITE ini, bukan hanya kebetulan tetapi satu keharusan, tutur Abdul Fikar.

Sedangkan Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan yang namanya revisi itukan ingin memperbaiki tujuannya, tapi yang menjamin, nggak ada yang bisa menjaminkan kondisinya, tapi tujuannya untuk perbaiki yang namanya peraturan yang ada. Makanya kita lihat ini, ingin menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya, jadi memang di era digital itu diberikan kebebasan besar sekali, hampir enggak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya itu nanti nyemplung nanti, perumpamaan kalau kita di jalanan enggak ada pembatas jalannya.

Tujuan daripada undang-undang adalah membuat rambu-rambu, adalah memberi pedoman-pedoman agar terjadi kelancaran, dalam bidang itu contohnya tadi Kalau kita bicara Jalan raya misalna, kan kalau ada rambu-rambu itu supaya kita lalu lintasnya lancar, apabila ada insiden itu ada penyelesaiannya.

Hal ini juga terjadi sama pada ruang digital kita perlu rambu-rambu, karena memang orang digital memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, nah ini juga harus mengedukasi masyarakat jangan juga terlalu baper. Makanya di sini dibatasi, ada kerugian materil, ditambahkan pasal 36 itu baca itu harus ada kerugian materil.

Jadi kebebasan ini harus dibawa juga sebagai ruang untuk saling menghargai, kalau diruang pisik kita ngobrol kita saling menghargai. Yang pasti kita dalam berekspresi itu jangan sampai kita menuduh, menuduh yang punya implikasi hukum, tapi kalau dia tidak senang sama seseorang ga apa apa, tapi Jangan menuduh

Menuduh yang bisa berimplikasi hukum, nah ini bahaya, nanti akan ada serangan balik karena dia bisa diajukan di depan hukum, karena akan merugikan, intinya ke sana yang perubahannya, jadi perubahannya itu jadi lebih tegas jelas jadi lebih mudah membaca rambu-rambunya.

Jadi ga sembarangan kalau orang menuntut pun, benar enggak ada kerugian, ada enggak kerugiannya gitu loh atau benar enggak dia itu bisa menimbulkan kekacauan, itu akan ditambahkan unsur itu, kita coba kita lihat nanti di pembahasan dengan DPR yang kita tambahkan, supaya orang itu tidak semena-mena juga melakukan gugatan, sambil juga memberi peringatan, hati-hati dalam ekspresi jangan sampai menuduh, bisa ada gugatan.

Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Fikar itulah kita Jangan sampai kita kebebasan ini kebablasan, malahan ruang digital yang harusnya memberikan manfaat bagi kita semua dalam kita berinteraksi sesama masyarakat, tapi malahan menjadi ajang untuk perang, tutur Samuel Abrijani.

Begitu juga Yan Permenas Mandenas mengatakan tentunya revisi ini harus lebih baik, karena kalau tidak salah ini revisi yang kedua. Jadi minimal ketika revisi kedua ini kita lakukan, dimana revisi pertama itu dari undang-undang nomor 11 tahun 2008, kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016, nah kalau kita lakukan revisi lagi Sekarang berarti kan revisi kedua.

Saya berharap revisi kedua Ini bukan saja soal efektivitas dari proses tindakan hukum, yang akan diberikan bagi setiap pelanggar undang-undang ITE tapi yang paling penting adalah konsistensi. Konsistensi kita dan azas kepastian, hukum Ini kan harus bicara azas kepastian.

Jadi azas kepastian hukum dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara, yang merasa dirugikan dari sisi penggunaan ITE, sehingga nanti rujukan undang-undang ini benar-benar relevan dan komitmen. Karena kalau saya lihat proses hukumnya itu, misalkan kita atur regulasinya itu sebaik mungkin, tapi konsistensi daripada proses itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka itu akan menimbulkan cost yang cukup besar juga bagi si penuntut itu, tutur Yan Permenas.