Fauzi Amro : Larangan Mudik Harus Dibarengi Karantina Wilayah

Rabu, 1 April 2020 | 21:52 WIB

Jakarta – Kebijakan Pemerintah yang akan melarang masyarakat mudik Lebaran tahun ini, harus dibarengi karantina wilayah, demikian anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro, mengatakan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4) di Jakarta.
Menurutnya kurang efektif bila tidak dibarengi karantina wilayah. Upaya Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) perlu didukung. Hanya saja kebijakannya akan parsial dan tidak efektif.
Karatina wilayah atau lockdown seperti yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sangat efektif untuk melarang mobilitas orang untuk keluar wilayah Jakarta. “Jadi, mobil-mobil bus jurusan Jakarta akan dihentikan kecuali angkutan logistik, kesehatan, dan enegi. Tidak ada peluang orang untuk mudik ke kampung halaman, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan.”
Hal ini disayangkan usulan Anies itu ditolak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana Menteri Perhubungan. Karena, usulan karantina wilayah ditolak, akhirnya banyak orang mudik duluan ke kampung halamannya.
“Pemerintah pusat terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang menyelamatkan masyarakat di tengah wabah Corona. Pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelamatan dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari wabah virus Corona.”
Diharapksn nilai Fauzi. warga yang sudah mudik duluan tidak menyebarkan virus kepada keluarganya di kampung halaman. Soal kepentingan ekonomi, sambung Fauzi, itu akan membaik dengan sendirinya, bila masyarakat kesehatan masyarakat terjamin.
Mengutip pernyataan Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Dengan status darurat kesehatan yang baru diumukan Presiden Jokowi lanjut alumnus IPB ini, Masyarakat tak perlu risau bakal ada darurat sipil, karena negara kita bukan dalam situasi perang.
Tapi, sedang menghadapi wabah penyakit. “Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan, itu kongkrit dan perlu dikawal implementasinya,” tutur Fauzi H. Amro.
Sementara itu, kebijakan menggratiskan tarif listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA dan mendiskon 50 persen yang berdaya 900 VA kurang tepat.
“Karena saat ini kebanyakan masyarakat kita sudah beralih menggunakan token listrik atau listrik pra bayar.” Paket kebijakan penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tanpa menegasikan kebijakan ini, sebaiknya pemerintah fokus saja pada penanganan dan pencegahan Covid-19.
Energi Pemerintah difokuskan saja untuk penanganan Covid-19, mulai dari bagaimana mencegah penyebaran virus Corona dan menangani orang-orang yang terpapar Corona, termasuk keperluan tenaga medis, yang tiap hari berdasarkan data nasional yang dirilis Tim Gugus Tugas Penanganan Corona, terus bertambah. Per Selasa (31/3/2020) kasus positif Corona sudah mencapai 1.528 orang, tutur Fauzi H. Amro. (ZAR)