Medan, MPOL : Guna meningkatkan pelayanan KB di Rumah Sakit (RS), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatra Utara (Provsu) menggelar pertemuan dengan Perwakilan RS, stakeholder dan mitra kerja di Hotel Radisson Medan Jl. H. Adam Malik No.5, kemarin.
Usai membuka pertemuan yang dihadiri 200 peserta mitra kerja dari berbagai daerah di Sumut itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provsu, Muhammad Irzal, SE, ME menyatakan kegiatan ini sangat strategis karena merupakan program kerjasama antara BKKBN dan Rumah Sakit.
Katanya, BKKBN tidak bisa melayani peserta KB sehingga pihaknya berkolaborasi bagaimana RS bisa melayani peserta KB, dimana selama ini masyarakat hanya mengetahui pelayanan KB ada di Bidan, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan di Puskesmas.
“Padahal pelayanan KB di Rumah Sakit itu sudah berlangsung sejak adanya BKKBN. Hanya saja selama ini terbatas jenis pelayanan KB nya. Untuk itulah saat ini kita galakkan lagi bahwa pelayanan ber-KB untuk semua jenis kontrasepsi juga dapat dilakukan di RS,” kata Irzal.
Ia menyebutkan saat ini dari calon peserta KB di Sumut sekitar 1,7 juta lebih yang ber-KB itu masih kecil, sehingga dengan adanya fasilitas pelayanan KB di Rumah Sakit ini pasangan subur yang ingin KB belum terlayani bisa menjadi mudah.
Sementara Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN RI, Eni Gustina, MPH, menyebutkan Rumah Sakit merupakan mitra potensial dalam pelayanan KB. Karena di RS ada dokter dokter spesialis, seperti dokter obgyn, anak dan bidannya pasti bidan senior. “Kelebihan ber-KB di RS, lebih aman, nyaman dan terpercaya, karena di RS yang melayani itu sudah pasti dokter spesialis, dan bidan senior,” katanya.
Kini tambahnya, BKKBN tidak hanya menjaga orang yang jumlah anaknya cukup 2, tapi juga bertugas menciptakan orangnya yang berkualitas. Untuk itu pihaknya mengharapkan RS dapat berkontribusi untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
Kenapa Rumah Sakit? Menurutnya, kalau dokter yang bicara biasanya lebih dipercaya. Misalnya ada yang lagi hamil kemudian dokternya bilang nanti usai persalinan langsung ber-KB agar lebih sehat. Biasanya ucapan dokter lebih dipercaya dan dituruti masyarakat dibandingkan di Puskesmas atau bidan.
“Di RS itu kunjungannya cukup banyak jadi kita minta mereka juga mempromosikan pelayanan KB dan Kespro. Sehingga jika terjadi kes pelayanan KB di lapangan, RS bisa menjadi rujukan. Ada 4 fungsi RS dalam kolaborasi ini yakni menjadi pelayanan KB yaitu fungsi promosi, membantu pelayanan KB, edukasi dan rujukan juga pelatihan,” ujarnya.
Dikatakan, Rumah Sakit yang bisa melayani KB merupakan RS yang terigister menjadi Rumah Sakit jejaring BKKBN. Saat ini di Sumut dari 192 yang tercatat di BKKBN baru 103 yang terigster. “Jika sudah terigister maka BKKBN akan memberikan alat kontrasepsi gratis. Syaratnya RS harus melaporkan berapa banyak akseptor yang terlayani,” tegasnya lagi.
Selain meningkatkan kepesertaan KB, kolaborasi dengan Rumah Sakit ini juga bertujuan untuk menurunkan angka stunting.
Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Sumut, dr Syaiful M Sitompul M. Kes yang juga narasumber pada kegiatan itu sangat mendorong program ini. Apalagi katanya, saat ini catatan di Sumut ada 208 RS Pemerintah, Swasta dan Kementerian potensial untuk melayani KB. “Semua RS saya harapkan bisa menjadi Rumah Sakit jejaring BKKBN yang mana bukan saja berperan dalam program KB namun juga berperan dalam menurunkan angka kematian ibu, anak dan menurunkan angka stunting,” tandasnya.
Hadir pada pertemuan itu, Persatuan Dokter Obgyn Sumut dan perwakilan dari sejumlah Rumah Sakit di Sumut. (Rh)