Kunker Ke Dinkes Sumut, Komisi IX DPR RI Akan Selesaikan Permasalahan Klaim Pembayaran Covid-19 

Selasa, 16 November 2021 | 22:20 WIB

Medan, MPOL : Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Ansory Siregar melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (16/11). Rombongan disambut dengan tangan terbuka oleh Kadis Kesehatan Sumut, drg Ismail Lubis, di Aula Dinkes Sumut, Jln Prof HM Yamin Medan.

Turut mendampingi Ansory Siregar, pejabat dari Kemenkes RI dan BPJS Pusat, diantaranya Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Dr H.M Subuh, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kalsum Komariyani, Anggota Pusat Perencanaan dan SDM Kesehatan Pusat Irmansyah dan Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Nelly dan sejumlah anggota DPR RI lainnya.

Ansory Siregar yang memimpin rombongan mengungkapkan, tujuan utama mereka ke Sumut adalah menyelesaikan masalah klaim tertunda (dispute) di RS GL Tobing yang mencapai Rp 11,53 miliar. Rumah Sakit (RS) ini sendiri sejak tahun lalu memang difokuskan menjadi rumah sakit rujukan utama pasien Covid-19. “Kita datang ke sini untuk menyelesaikan soal klaim itu. Adapun yang tidak dispute itu akan dibayar. Mungkin yang 2020 itu sudah ada uangnya dan untuk yang 2021 ini juga akan kita tekan Kemenkeu dan Kemenkes untuk membayarnya,” kata Ansory.

Kunjungan kerja ini menurutnya bukan hanya dilakukan di Provinsi Sumut saja juga dilakukan di beberapa Provinsi di Indonesia lainnya. “Jadi selama ini kami banyak menerima aduan terkait anggaran dana Covid-19 terutama di Sumut yaitu di RS GL Tobing ada klaim dispute dana Covid-19 tinggi. Maka dari itu kita akan mengecek ini seperti apa,” katanya pada wartawan usai melakukan rapat di Dinkes Sumut, Selasa (16/11).

“Dan dari hasil rapat itu akan kita bahas lagi nanti di Komisi IX. Akan kita dorong untuk segera diselesaikan di pusat. Saya kira disini tidak ada yang terlalu dalam sekali. Hanya ringan saja dan akan kita sampaikan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Sumut, drg. Ismail Lubis berjanji akan melakukan percepatan terkait masalah tersebut. “Kita akan fokuskan untuk permasalahan ini. Berikan saya waktu akan saya selesaikan dengan cepat,” sebutnya.

Dikatakan Kadis, dari jumlah kasus yang telah diverifikasi Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD), sebanyak 8.983 kasus dan dinyatakan layak klaim, 1.350 kasus tak layak klaim dan 1.363 kasus diminta untuk merevisi klaim. “Yang sudah terverifikasi ini, akan segera diajukan kembali ke Kementerian Kesehatan agar klaimnya segera dibayarkan,” katanya.

Sebelumnya, RS GL Tobing yang berada di Kabupaten Deli Serdang itu memiliki klaim dispute tertinggi. Klaim dispute adalah ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang di klaim berdasarkan berita acara dan pengajuan klaim dengan tiga jenis yakni dispute, Koding dan Medis.

Menurut Novi, perwakilan RS GL Tobing, terjadinya klaim dispute Covid-19 tinggi tersebut lantaran pihaknya mengalami keterlambatan surat perintah tugas dalam mengklaim biaya Covid- 19 yang dikeluarkan RS dari Dinas Kesehatan Sumut. ”Sebenarnya kalau kita itu gak masalah, karena memang kami terlambat mendapat surat perintah tugas dari Dinkes Sumut untuk mengklaim biaya Covid-19 yang dikeluarkan pada Desember 2020,” tuturnya pada wartawan.

Dijelaskan Novi bahwa pihaknya baru mendapat kabar pengklaiman pada bulan Desember, sehingga pada Januari 2021 baru bisa di proses. Untuk itu ia berharap agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar segera menurunkan dana pengklaiman tersebut untuk keberlangsungan kehidupan rumah sakit kedepan.

Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Mariamah di sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Dinkes Sumut mengatakan, sebanyak 107 RS di Sumut yang merawat pasien Covid-19 telah mengajukan klaim biaya terhadap layanan yang telah mereka lakukan. Dikatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pemeriksa klaim RS itu mencatat, sepanjang periode Maret 2020 hingga November 2021, total klaim yang diajukan rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumut mencapai Rp 5,046 triliun.

Dari angka itu, sebanyak 94,71 persen telah terverifikasi. Namun, ada sebesar Rp 1,99 triliun yang masih bermasalah alias dispute. “Kasus dispute klaim di Sumut ada sebanyak 33.868 kasus,” kata Mariamah sembari menambahkan, yang  sudah selesai verifikasi Rp4,767 triliun dan Rp279 miliar masih proses verifikasi. Sedang klaim yang tidak sesuai mencapai Rp15 miliar. **