Dubes Palestina Untuk Indonesia Berterima Kasih Dukungan Pemerintah dan Parlemen RI

Kamis, 2 Juli 2020 | 16:05 WIB
Jakarta, MPOL : Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al-Shun berterima kasih pada dukungan pemerintah, parlemen dan rakyat Indonesia yang dengan tegas menolak aneksasi lembah Yordan di Tepi Barat Palestina. Meski aneksasi Israel itu bukan hal yang baru, karena sudah direncanakan sejak tahun 1960-an hingga sekarang.
Demikian dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Pernyataan Bersama Anggota Parlemen berbagai negara Menentang Aneksasi Israel terhadap Wilayah Palestina” yang digelar oleh BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) pimpinan Fadli Zon itu antara lain Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian A. Ruddyard, anggota FPDIP DPR Charles Honoris, Mardani Ali Sera (FPKS), dan Putu Supadma Rudana dari Fraksi Demokrat, Rabu (1/7) di Jakarta.Menurut Zuhair mengapa Tepi Barat, karena wilayah itu sebagai wilayah yang sangat subur, sumber air, baik untuk pertanian, sumber mineral, pariwisata, dan tempat bersejarah para nabi. Termasuk makam Nabi Ibrahim AS dan lain-lain.

Karena itu, Indonesia memiliki posisi khusus bagi pemimpin dan rakyat Palestina, atas dukungan, perjuangan dan bantuannya selama ini untuk menolak aneksasi demi berdirinya Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Kami sangat terharu atas dukungan dan totalitas Indonesia untuk Palestina selama ini.”

Aneksasi yang direncanakan pada Rabu (1/7) ini memang telah dibatalkan oleh Israel. Namun, dengan dukungan Amerika Serikat, upaya itu dipastikan akan terus dilakukan. Oleh sebab itu, rakyat Palestina bersama Indonesia serta dunia akan terus berjuang untuk berdirinya Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Sementara itu Ketua BKSAP Fadli Zon terus menggalang dukungan anggota parlemen dari berbagai negara untuk menentang aneksasi wilayah Palestina tersebut. Petisi penggalangan penolakan tersebut sudah ditandatangani oleh 215 anggota parlemen dunia, dan diharapkan akan terus bertambah. “Saya harap dukungan itu akan terus bertambah.”

Apalagi Presiden AS Donald Trump dan Netanyahu pada 28 Januari 2020 sudah meluncurkan proposal ‘Deal of the Century’ tanpa melibatkan Palestina, sehingga proposal tersebut sangat merugikan Palestina.

Karena isinya meliputi Isarel sebagai negara Yahudi, menganeksasi semua wilayah pemukiman Israel di Tepi Barat, Yudea dan Samarie, Yerussalem menjadi ‘undivided capital of Israel’, situs keagamaan di Yerussalem akan berada di bawah kendali Israel, demilititerisasi seluruh wilayah Palestina, pengungsi Palestina tidak boleh kembali ke wilayah yang dianeksasi Israel, dan pembubaran The United Nations Relief and Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRIWA), tutur Fadli Zon. **