Assosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI)

Catatan dari Webinar Kerjasama APHKI, Kemenlu RI dan Kedubes RI untuk Kanada

Minggu, 21 Juni 2020 | 00:35 WIB

Medan, MPOL: Pada tanggal 12 Juni 2020, pukul 08.00 Am WIB atau Pukul  09 Pm waktu Ottawa, dilaksanakan WEBINAR atas kerjasama APHKI, Kemenlu-RI dan KBRI Ottawa – Kanada dengan thema; COVID-19: Lesson Lerned Dalam Kerangka Hukum HKI Sebagai Pemantik Pengembangan Industri Kesehatan Nasional.

Tampil sebagai nara sumber dalam seminar itu adalah Abdul Kadir Jailani, Duta Besar RI untuk Kanada, L. Amrih Jinangkung, Direktur Hukum dan Perjanjian Perdagangan Internasional Kemenlu RI, dan Lalu M. Hayyan Ul Haq PhD pengurus Assosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang juga Dosen pada Fakultas Hukum Unibersitas Mataram-Lombok.

Webinar yang diselenggarakan di tengah situasi Covid-19 ini ditanggungjawabi oleh Panitia di bawah Steering committee, Prof. Dr. OK. Saidin, SH,M.Hum., Prof. Dr. Rahmi Jened,SH.MH.,  Prof. Dr. Agus Sardjono, SH.MH., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.MH, Prof M. Hawin SH,LL.M,PhD dan Dr V. Henry Soelistyo Budi, SH.,LL.M, serta Organizing Committee yang diketuai oleh Dr. Wahyu Sasongko bersama-sama dengan Dr. C. Kastowo, SH.MH. , Dr. Djamal SH.M.Hum, Dr. Tengku Kheizerina Devi Azwar, SH.MKn., Dina Widyaputri Kariodimedjo, SH.LL.M.,Ph.D., Dr. Yuliati,SH.LL.M. dan Prof. Dr. Kurniawan,SH.M.Hum, Dr.Hasbir Pasarange, SH.M.Hum dan Dr. Agung Sujatmiko, SH.MH.

Webinar sekaligus kerjasama ini terselenggara berkat jasa baik Bapak Erick Mangajaya Simatupang dari Kemenlu RI yang begitu banyak berperan dalam menjembatani terbangunnya sinergi antara APHKI dengan Kemenlu RI dan KBRI Indonesia di Kanada.  Webinar ini diikuti oleh berbagai utusan antara lain  utusan Dekan Fakultas Hukum Seluruh Indonesia,  Perwakilan Kemenlu RI baik yang tinggal di Jakarta maupun Perwakilan Kedutaan RI di Luar Negri; ada yang dari Ottawa, Toronto, New York, London, Jenewa, Hanoi, Doha, Roma dan Vanimo.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan webinar tersebut, Ketua APHKI  Prof. Dr. OK. Saidin, SH.MHum memperkenalkan secara sekilas tentang APHKI.

Disebutkan, APHKI untuk pertama kalinya dideklarasikan di UGM Yogyakarta pada Tahun 2011 yang digagas  dari Pertemuan di Denpasar tahun 2010. APHKI adalah assosiasi tempat berhimpunnya staf pengajar Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) dari seluruh Perguruan Tinggi atau Univesitas di Indonesia yang mengasuh mata kuliah Hak Kekayaan Intellektual.  Jumlah anggotanya dari tahun ketahun ke tahun mengalami peningkatan yang sampai hari ini mencapai angka 200-an. Seperti hari ini, demikian ungkap OK. Saidin yang juga Guru Besar Ilmum Hukum pada Fakukltas Hukum USU, “Kita saksikan bahwa peserta dari utusan APHKI yang bergabung dalam webinar ini meliput mulai dari Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pekan Baru, Jambi, Bengkuklu, Lapung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjar Masin, Denpasar, Lombok, Ambon, Makassar, Manado, Palu  sampai ke Universitas Cenderawasih dan Papua Barat”.

Selain itu OK. Saidin yang juga sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum USU itu lebih lanjut mengatakan, “Assosiasi  yang terdaftar pada Kemekumham RI ini sebagai Badan Hukum Perkumpulan, telah mengikat berbagai kerjasama antara lain dengan Kemenkumham RI dan beberapa Unveritas di Indonesia.

“Pak Amrih Jinagkung dan Pak Abdul Kadir  Jailani sendiri bukanlah tokoh yang asing bagi APHKI, sebab beberapa tahun yang lalu APHKI pada pertemuan di Bali telah bersinergi dengan kedua tokoh ini. APHKI ini adalah suatu organisasi yang unik,” ungkap OK. Saidin.

“Unik, karena biasanya assosiasi professi  yang menghimpun para staf pengajar itu selalu diikat dalam gabungan berdasarkan Program Studi, Jurusan atau setidak-tidaknya departemen. Misalnya Assosiasi Pengajar Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Atau Akutansi. Tapi APHKI adalah Assosiasi yang didasarkan pada ikatan satu mata kuliah saja yaitu mata kuliah  Hukum Hak Kekayaan Intelektual tapi yang membanggakan kita keanggotaannya menyebar di seluruh wilayah tanah air,” tuturnya.

HKI sebagai itangeble capital, intangeble asset, memiliki nilai ekonomi yang membawa pengaruh besar dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu negara-negara industri maju yang tergabung dalam  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada bulan April Tahun 1994 di Marakesh, merasa memiliki kepentingan untuk memasukkan isu HKI ini dalam term perdagangan dunia.

Hasilnya tertuang dalam Marakesh Convention 1994 yang dikenal dengan The General Agreement on Tariff  and Trade (GATT 1994) sebagai hasil kesepakatan WTO,  dengan berbagai konvensi ikutannya yang salah satu diantaranya adalah The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Properti Right (TRIPs Agreement), yang telah diamandemen melalui Doha Declaration.  Semua aspek yang terkait dengan pelindungan Hak Kekayaan Intelektual harus dihubungkan dengan perdagangan.  Di sinilah titik awal HKI memasuki dunia “kapitalis” yang sesungguhnya, yang oleh Christoper May (2010) dalam bukunya The Global Political Economy of Intellectual Property Rights,  diramalkannya bahwa HKI akan menjadi instrumen dalam percaturan politik ekonomi global. Mereka yang akan menjadi  Pemenang dalam pertarungan  ekonomi global ini akan berada dalam genggaman negara-negara pemilik HKI. HKI cepat atau lambat akan mengantarkan dunia pada kemenangan kapitalis, seperti d yang  diramalkan oleh  Fukuyama (2003) dalam bukunya The End of History and The Last Man, bahwa dunia akan berakhir dengan kemenangan kapitalis. Jika Indonesia tidak mengantisipasinya secara tepat, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan tergilas dalam arus kemenangan kapitalis dalam pertarungan ekonomi global.

Pembicara pertama dalam webinar tersebut adalah Abdul Kadir Jailani, Duta Besar RI untuk Kanada. Beliau menegaskan, banyak peluang yang dibuka oleh TRIPs Agreement yang disebutnya sebagai Flexibilitas TRIPs. Wakil tetap RI untuk ICAO ini menegaskan bahwa TRIPs Agreement adalah sebuah universalizing the standards of IPR protection, Indonesia dapat membuat aturan sendiri menurut apa yang ia kehendaki.  Sayangnya dalam UDD 45 dan UU Paten No.13 Tahun 2016, Indonesia tidak memuat aturan yang spesifik untuk memprotek kepentingan hukum dalam negerinya, sehingga para perwakilan Indonesia dalam sidang-sidang WTO sulit untuk menunjukkan bahwa aturan yang dimuat dalam TRIPs Agreement bertentangan dengan hukum nasional Indonesia.

Terlepas dari agenda politik negara maju, TRIPs Agreement memuat elemen-elemen yang menyeimbangkan kepentingan negara maju dengan negara berkembang dan bahkan menurut Jailani TRIPs Agreement sebenarnya menguntungkan negara-negara berkembang, jika klausule-klausule dalam TRIPs Agreement itu difahami dan dicermati secara tepat dalam undang-undang nasional.

Di sisi lain, Diplomasi memegang peranan penting, untuk mengecualikan   keberlakuan beberapa ketentuan dari TRIPs Agreement.  Artcle 73 TRIPs Agreement, demikian Abdul Kadir Jailani dalam paparannya, adalah kalusule fleksibilitas yang membuka peluang bagi Indonesia untuk mengatur dalam undang-undang Nasionalnya mengenai pengecualian pemberklakuan ketentuan TRIPs Agreement. Dalam bidang farmasi,  khusus untuk Vaksin Covid 19 (jika telah ditemukan).  Article 27 (1,2)  dan Article 8 (1) juga membuka peluang agar Indonesia dapat memanfaatkan paten obat-obatan atau farmasi melalui ; skenario Paten Exclusion, Compulsory Licences, Security Exemption dan Waiver of Obligation, sayangnya hal demikian tidak ditemukan dalam UU Paten Indonesia (Undang-undang No.13 Tahun 2016) yang berlaku saat  ini. Oleh karena itu Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu diamendemen. Skenario ini perlu dilakukan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mencegah abuse of patent rights yang menghalangi alih teknologi dan melanggengkan monopoli. Itu yang harus dicermati oleh pembuat undang-undang Indonesia dan itu dapat dibenarkan sepanjang konsisten dengan TRIPs Agreement, akan tetapi tidak boleh memuat ketentuan yang membuka kemungkinan untuk tidak menerapkan paten, vide Arrticle 73 TRIPs Agreement.

Begitupun Indonesia masih dapat menggunakan instrumen Compolsory License melalui negosiasi terhadap produk farmasi yang dipatenkan di Indonesia. Demikian juga apabila terjadi “national emergency” Compolsory License dapat langsung diterapkan tanpadidahului dengan  negosiasi, melalui mekanisme Voluntary Exeption. Prinsipnya “supply domestic market” yang diatur dalam Doha Declaration bahwa terhadap negara yang tidak mampu meperoduksi melalui Compolsory License dapat mengimpor dari negara lain jenis obat yang sama yang telah diproduksi melalui mekanisme Compolosory License, meskipun dalam situasi Covid-19 sulit untuk diwujudkan.

Jailani mengakhiri paparannya dengan menyampaikan simpulan bahwa perlu ada Voluntary Pool for Covid-19, yakni meklanisme kesepakatan antara para pemegang HKI yang terakit dengan upaya pengumpulan kekayaan intelektual ke dalam satu manajemen kolektif dan akan diberikan hak non- ekslusif kepada pihak ketiga. WHO membentuk “Pool” untuk mengumpulkan hak paten regulatory test data dan informasi lainnya serta HKI lain yang dapat diakses oleh semua negara untuk memperoduksi obat/vaksin/alat test, baik dengan cara “free” atau dengan “affordable licensing” Gagasan ini menurut Jailani hanya dapat terwujud jika mendapat dukungan dari Big Pharma dan “Key Countries”.

Sejalan dengan pembicara pertama, Amrih Jinangkung juga mensinyalir kelemahan dari norma hukum UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang menurutnya harus diamandemen. Konvensi Internasional tidak dapat dipaksakan berlakunya, jika bertentangan dengan hukum nasional, demikian tukas Amrih Jinangkung, Direktur Hukum dan Perjanjian Perdagangan Internasional Kemenlu RI.

Dengan memilih thema pembahasan tentang Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Internasional, khususnya dalam bidang farmasi, Amrih membandingkan dengan India bahwa, Indonesia jauh tertinggal dalam bidang industri obat-obatan global. Pada tahun 2020 India menempati 10 besar negara di dunia dalam industri ini. Industri bioteknologi sangat menjanjikan. Di Amerika industri ini telah menciptakan 850.000 lapangan kerja dari total 4,4 juta sektor biofarma. Dengan memaparkan berbagai perundingan Internasional, Amrih menyimpulkan bahwa baik FTA/CEPA tidak menganulir TRIPs Agreement Flexibilities. Public health diakui sebagai exeption dalam WTO, FTA/CEPA dan berlaku secara menyeluruh walaupun dalam format yang berbeda-beda. Secara umum pendekatan negosiasi Indonesia masih defensive untuk isu terkait HKI. Terutama terkait isu tentang Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mewajibkan paten yang terdaftar di Indonesia wajib dilaksanakan di Indonesia dan juga mengenai serapan tenaga kerja dalam negeri dan alih teknologi.

Paparan yang kaya dengan perspektif Filosofis disampaikan oleh Hayyan Ul Haq, dosen Universitas Mataram-Lombok. Dengan meminjam pandangan Filosof Cicero, Ul Haq mengemukakan bahwa, hak-hak fundamental yang dimiliki oleh manusia haruslah dihubungkan dengan kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan bersama ummat manusia. Salus Populi Suprime lex esto, kata Cicero. Jangan memuat klausule yang menjauhkan masyarakat dari hak-hak fundamentalnya, antara lain menjamin keberlangsungan kehidupan bersama, versi UUD 1945 Pasal 28, setiap warga berhak untuk untuk mendapatkan kehidupan/kesehatan yang layak.  Hak eksklusif dan hak monopoli dalam bidang obat-obatan yang kerap kali dilindungi dalam rezim hukum paten haruslah ditafsirkan kembali. Re-eksaminasi rezim paten guna menjamin ketersediaan obat esensial dalam menyelamatkan kehidupan bersama. Oleh karena itu menurutnya, perlu diciptakan model yang tepat (appropriate) dalam pemanfaatan produk intelektual, menciptakan kontrak dagang (tailor-made contract)  dan menawarkan Patent Pool untuk menjamin ketersediaan obat esensial, untuk keberlanjutan kehidupan bersama.

Banyak tanggapan dari peserta yang masuk seputar tema webinar, antara lain Ibu  Dr. Ria Caterine dari Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan yang menanyakan, mengapa skema lisensi wajib tidak digunakan, padahal itu dapat menurunkan harga obat. Demikian juga tentang ketahanan kita dalam bidang kesehatan, apakah kita sudah bisa membangun industri kesehatan secara mandiri, tanpa ketergantungan dengan industri besar pemegang paten.  Bapak Dr.Suyud Margono yang pada intinya mempertanyakan keseiapan Indonesia dalam menyikapi industri obat dalam negeri terkait rezim pelindungan HKI dalam bidang farmasi dan kesehatan. TRIPs plus FTA yang disinyalir dapat menghambat akses obat, apakah Indonesia dan negara berkembang lainnya terjebak dengan penggunaan MFN? Apakah GATT/WTO atau mekanisme Internasional lainnya dapat memungkinkan konsep Voluntary patent pool, yang dipaksakan berlaku tanpa adanya respon dari key countriers ? Agus Sardjono, Guru Besar Fakultas Hukum UI, yang mewakili Dewan Pakar APHKI juga menyampaikan sumbang sarannya bahwa Indonesia perlu menguatkan kembali sistem pelindungan hukum (paten)  dalam negerinya. Diakuinya semula ingin mendiskusikan redaksi Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016, akan tetapi penjelasan dari para nara sumber sebelumnya, cukup terang benderang bahwa sesungguhnya kelemahannya terletak pada undang-undang paten Indonesia sendiri yang tak cukup handal dalam memaknai peluang yang diberikan oleh TRIPs Agreement dan beberapa konvensi ikutannya.  

Prof. Rahmi Jened, Guru Besar pada Fakultas Hukum Unair, memperkaya webinar ini dengan me ngatakan article 31 TRIPs Agreement  mengatur dua hal yang berbeda yaitu, gouverment use dan compulsory license dengan dua parameter yang berbeda. Yang pertama dengan menggunakan pemeriksaan substantif dan pelaksanaannya untuk pemerintah, bukan untuk komersial dan itu sudah dilaksakan di Indonesia untuk vaksin HIV dan AIDS bahkan ada gouverment use yang dilaksanakan untuk obat yang tidak mendapat paten seperti tamiflu untuk menanggulangi flu H5N1. Sedangkan untuk Compulsory License belum ada pelaksanaannya di Indonesia dan pengaturannya masih kontroversial dan juga Compulsory License harus menunggu selama 36 bulan untuk satu obat per paten agar dapat tersedia di Indonesia. Lebih lanjut Prof Rahmi mengatakan ketika provision hukum Internasional yang sudah kita sahkan menjadi hukum nasional, ternyata konflik dengan provision hukum nasional, which on is preferred ?

Akhirnya sesi webinar yang dipandu Dr. Djamal, dosen dari  Universitas Parahiyangan yang juga pengacara kondang di Bandung itu bahwa, isu yang dapat ditangkap dari webinar ini adalah benturan antara hukum nasional dengan perjanjian internasional dan kepentingan negara maju. Posisi ini membuat kita berdiri pada area yang berbeda, area profit dan area kepentingan komunal/bersama di bawah naungan negara. Peluang untuk terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi-pun terbuka lebar.

Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian webinar, Moderator menegaskan bahwa, kami sadar sebagai  akademisi mempelajari HKI dari literatur, teori dan filsafat. Inilah kesempatan pihak akademisi dan pihak Kemenlu RI  – sebagai negosiator yang berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada – untuk membangun sinergi.

Mungkin tidak ada salahnya kita menerapkan undang-undang nasional kita, yang menjadi masalahnya adalah undang-undang kita yang kurang lengkap, undang-undang kita sendiri yang tidak mempersiapkan norma-norma yang melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. Pembuat UU Paten, gagal memanfaatkan peluang yang disediakan oleh TRIPs Agreement dan Marakesh Convention. Belum ada pasal-pasal penjaga kepentingan nasional, khususnya paten dalam bidang farmasi dan kesehatan untuk mengawal keberlangsungan kehidupan bersama ummat manusia. Akademisi dan Kemenlu RI harus mengambil porsi untuk mengtaasi kemelut ini sesuai nporsinya masing-masing.

“Kami semua sepakat kegiatan ini tidak boleh berhenti sampai di sini, harus ada tindak lanjut,” tambahnya. **