Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Diadili di PN Medan

Kamis, 5 Maret 2020 | 17:10 WIB

Medan – Setelah eks Kasubbag Prokoler Samsul Fitri,kini giliran Wali Kota Medan nonaktif, T Dzulmi Eldin (59), mulai diadili di Pengadilan Tipikor , Kamis (5/3) didakwa menerima suap dari Samsul Fitri Rp2,1 miliar.

Jaksa Penuntut Umum.( JPU) dari KPK Iskandar Marwanto dalam surat dakwaannya menuduh terdakwa menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yakni berjumlah Rp2.155.000.000,00 atau sekira sejumlah itu dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pejabat Eselon II Pemko Medan

Perbuatan Dzulmi Eldin itu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

JPU menyatakan, Dzulmi Eldin menerima uang dari sejumlah OPD antara lain dari Kadis PU Medan,Isa Ansyari . Uang itu diterima melalui Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan Samsul Fitri.

Padahal Dzulmi Eldin mengetahui atau patut menduga bahwa uang itu diberikan agar dia  tetap mempertahankan jabatan para pemberi.Para kepala OPD  yang diangkat terdakwa karena jabatannya memperoleh manfaat dari mengelola anggaran di satuan kerjanya masing-masing.

Perkara ini berawal saat Dzulmi Eldin memberikan kepercayaan pada Samsul Fitri untuk mengelola anggaran kegiatan wali kota baik yang ditampung pada APBD maupun nonbudgeter.

“Untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang tidak ada dalam APBD tersebut, terdakwa memberikan arahan kepada Samsul Fitri untuk meminta uang kepada Kepala OPD di Lingkungan Pemko Medan guna mencukupi kebutuhan tersebut, walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui hal itu bertentangan dengan kewajibannya selaku wali kota,” sebut Iskandar.

Samsul Fitri menindaklanjuti arahan itu dengan meminta uang kepada para kepala OPD/pejabat eselon II. Salah satu permintaan itu terkait kebutuhan dana yang untuk menutupi kekurangan anggaran dalam perjalanan Dzulmi Eldin menghadiri undangan perayaan peringatan 30 tahun “Program Sister City” di Kota Ichikawa, Jepang pada 15 – 18 Juli 2019. Dalam kunjungan ini, Dzulmi Eldin membawa istri dan dua anaknya. Sejumlah kepala OPD juga ikut serta.

Total dibutuhkan Rp 1,5 miliar untuk dana akomodasi kunjungan ke Jepang itu. Sementara APBD Kota Medan hanya mengalokasikan Rp 500 juta.

Permintaan dana, termasuk untuk kunjungan ke Jepang itu, dituruti para kepala OPD atau pejabat eselon II Pemkot Medan. “Bahwa perbuatan terdakwa melalui Samsul Fitri yang beberapa kali menerima uang secara bertahap sehingga keseluruhannya berjumlah Rp2.155.000.000 atau sekira sejumlah itu,” jelas Iskandar.

Setelah mendengarkan dakwaan jaksa, majelis hakim menunda persidangan. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis (12/3) pekan depan dengan agenda eksepsi  dakwaan.

Usai persidangan,Dzulmi Eldin melalui Penasihat Hukumnya Junaidi Matondang,Nizamuddin dan Fadli Nasution menilai surat dakwaan belum memenuhi unsur pasal 143 KUHAP yakni cermat,jelas dan ringkas.

Disamping itu surat dakwaan JPU dinilai absolutidas dan mislidik karena keterangan saksi- saksi dari surat dakwaan JPU.Makanya kita perlu menguji surat dakwaan JPU tesebut.” Kita ingin surat dakwaan yang jadi patron dalam persidangan ini harus cermat,ringkas dan jelas,” katanya.

Menyinggung tuduhan JPU bahwa terdakwa menerima Rp 2,1 miliar,menurut Junaidi perlu dipertanyakan kembali,apakah keterangan saksi valid  atau tidak.”Makanya kita lihat persidangan berikutnya,” kata Junaidi Matondang. (pung)