Terjadi di Sibolga, Kriminalisasi  Terhadap Pemilik Tangkahan UD Budi Jaya Terus Berlanjut

Kamis, 25 Agustus 2022 | 16:02 WIB
Medan, MPOL:  Pemerintah Kota (Pemkot), Sibolga  dipimpin Jamaluddin Pohan, semakin ngotot untuk menguasai tangkahan milik UD Budi Jaya yang berada di Jalan Kh.Ahmad Dahlan, Kel Aek Manis, Kec Sibolga Selatan, Kodys Sibolga. Padahal  tangkahan itu dulunya laut lalu direklamasi sejak tahun 1974 oleh pemiliknya Akong Kartono (85) setelah dibelinya dari  Ng Tjoei Joe.
Kini, berbagai upaya dilakukan Pemko Sibolga untuk menguasai 5 hektar lebih lahan dimaksud. Teranyar, Walikota Sibolga  mengundang BPN (Badan Pertanahan Nasional) melakukan pengukuran serta pematokan di areal tangkahan UD Budi Jaya tersebut.
Gawatnya, lagi, Pemko Sibolga justru melaporkan Akong Kartono ke Polres Sibolga dengan alasan merusak patok yang dibuat dan menghalangi petugas.
Pimpinan Law Firm DYA, Darmawan Yusuf, SH, SE, M.Pd., MH,CTLA.,Med & Associates, kuasa hukum Akong Kartono.
“Semua tahu kondisi kesehatan Akong Kartono saat ini. Dia berumur 85 tahun, hingga saat ini masih merasakan sakit disekujur tubuhnya akibat dihempas para petugas Satpol PP saat melakukan penggusuran, hingga akhinrya Akong mendapat perawatan inap di rumah sakit. Bagaimana pula Akong Kartono mampu untuk merusak patok dan menghalangi petugas. Ini cara-cara yang tidak sehat dan tidak masuk akal artinya menghalalkan segala cara untuk bisa mengusai hak orang lain,”  umpat sejumlah warga Sibolga, yang tidak bersedia disebut identitasnya karena takut korban berikutnya.
Mereka bahkan mempertanyakan profesionalisme Polres Sibolga, yang mana Akong Kartono sudah beberapa kali melaporkan pihak Pemko Sibolga, baik soal pengrusakan dan perampasan lahan hingga penganiayaan. Tapi, sampai dsaat ini, belum ada juntrungnya.
Sebelumnya, akibat luka di kepala dan sekujur tubuhnya, Kartono melalui anaknya Sukino membuat laporan pengaduan di Polres Sibolga atas dugaan penganiayaan oleh bawahan Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan dan diterima dengan Nomor LP/B/168/VIII/2022/SPKT/POLRES SIBOLGA/POLDA SUMATERA UTARA.
Informasi juga beredar ditengah masyarakat, pengambilan paksa lahan tangkahan UD Budi Jaya  disinyalir untuk memuluskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mana pemerintah pusat telah menyetujui pinjaman atas nama Pemko Sibolga sebesar sekitar Rp 90 miliar, diantaranya Rp 22 miliar lebih akan digunakan untuk membangun Pasar Ikan Modern.
“Terkait dengan anggaran sebesar Rp.22 milyar untuk pembangunan Pasar Ikan modern, bisa saja “Dilego” dengan mengalokasikan biaya untuk penimbunan padahal sudah ditimbun pemiliknya Akong Kartono,” ujar warga.
“Tangkahan UD Budi Jaya dipaksakan menjadi lokasi proyek Pasar Ikan Modern mungkin karena lokasinya strategis, sudah ditimbun dan sudah sangat irit biaya Buat laporan  biaya penimbunan, kan sulit pemeriksaannya, makin besar angka itu,” kata masyarakat.
Terkait adanya informasi kalau Akong Kartono dilaporkan Pemko Sibolga ke Polres Sibolga dalam kasus pengrusakan patok dan menghalangi petugas, Kapolres Sibolga AKBP Taryono yang dicoba konfirmasi tidak mau berkomentar, justru wartawan diarahkan ke Kasat Reskrim.
“Ke Kasat Reskrim aja ya,” katanya singkat, Rabu (24/8/2022).
Kasat Reskrim AKP Dodi Nainggolan menjawab, “Semua masyarakat berhak untuk mengadu, namun kita lihat nanti kebenarannya,” sebut AKP Dodi Nainggolan, Rabu (24/8).
Senada dengan Kepala BPN Sibolga Efendi Sagala yang dikonfirmasi upaya Pemko Sibolga mengajukan pensertifikatan lahan milik UD Budi Jaya tersebut, mengatakan” Semua masyarakat berhak mengajukan permohonan penyertifikatan, namun belum tentu dikabulkan.
Menanggapi tindakan Pemkot Sibolga yang dinilai merampas lahan warganya sendiri,  Kuasa Hukum Kartono/Sukino, dari Pimpinan Law Firm DYA, Darmawan Yusuf, SH, SE, M.Pd., MH,CTLA.,Med & Associates menjelaskan, lahan yang berdiri tangkahan Budi Jaya milik Kartono itu awalnya laut, itu dulu yang harus diingat. Kemudian ditimbun Kartono dengan tanah setelah dibeli dari Ng Tjoei Joe. DPRD Sibolga juga telah keluarkan Surat Rekomendasi terbantahkan yang katanya aset Pemkot Sibolga.
“Jadi jelas tanah yang dipatok merupakan tanah klien kami, sebaliknya kami yang keberatan kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan pematokan itu, sembarangan memasuki pekarangan orang. Kapan mereka menimbun tanah di tangkahan itu?,” tegas  Pengacara vokal tersebut.
Perlu diketahui, sambung pengacara nasional Jakarta itu, penyertifikatan lahan tangkahan milik UD Budi Jaya bisa semakin memperluas persoalan. Pasalnya, yang menguasai fisik berpuluh tahun itu siapa? Kan klien kami, jadi jangan karena kepentingan segelintir oknum,  aparatur pemerintah lainnya mau melibatkan instansinya. “BPN sekarang harus clean and clear. Bisa bahaya bila sertifikat lahan itu tiba-tiba terbit,” tegasnya mewarning.
“Bila Pemkot Sibolga menunjukan Surat Perjanjian 5 Juni 1980 itu yang terdapat tanda coretan besar disilang (x), sebagai dasar mengajukan penyertifikatan 5 hektar lebih lahan tangkahan Budi Jaya ke BPN Sibolga, itu jelas gampang terpatahkan. Itu saya yakinkan tidak akan berlaku,” jelas Pengacara kondang itu.
Darmawan Yusuf menjelaskan lagi, banyak bukti kalau lahan tangkahan UD Budi Jaya  merupakan hak Kartono/Sukino, selain Surat Rekomendasi DPRD Sibolga Nomor : 555/2046/2002 yang menegaskan bukan aset Pemkot Sibolga, sebagian  tangkahan Budi Jaya telah  bersertifikat dengan Nomor SHM 363 tertanggal 29 Oktober 2004.
Lalu, banyaknya putusan pengadilan yang dimenangkan UD Budi Jaya/ Sukino dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), atas lahan tangkahan tersebut, seperti “No. 26/Pdt. G/1995/ PN.SBG tertanggal 6 November 1996, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Di Medan dengan No. 76/ Pdt/ 1997/PT. Mdn Tertanggal 26 Maret 1997, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara kasasi Perdata No. 856.K/Pdt/1998 Tertanggal 19 Oktober 1999 Dan Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik No.246. PK/Pdt/ 2002 tanggal 6 Oktober 2004.”
Ada lagi, Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996, pada poin ke dua menyatakan : Pihak yang pertama melakukan reklamasi (Timbunan Tanah) dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
Sementara itu, Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan kepada wartawan mengatakan, kalau lahan tersebut disewa oleh Akong Kartono kemudian setelah masa kontrak selesai kemudian lahan dikembalikan kepada pemerintah Kota Sibolga.***