Sidang Kedua Okor Ginting Cs Dijaga Ketat Aparat, Dr.Minola Sebayang Sebut Surat Dakwaan Sangat Terkesan Dipaksakan

Rabu, 21 Juli 2021 | 23:11 WIB

Stabat,MPOL: Dengan penjagaan puluhan aparat kepolisian dari Polres Langkat, persidangan dalam kasus pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Sri Ukur Ginting alias Okor Ginting Cs, kembali digelar di ruang Candra PN Stabat, Rabu (21/7) sekitar pukul 10.15 wib. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum Dr Minola Sebayang SH MH.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh As’ad Rahim Lubis SH MH dan anggotanya Maria CN Barus SIP SH MH dan Dicki Irvandi SH MH, kuasa hukum Okor Ginting Cs, Dr Minola Sebayang SH MH menyampaikan keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan sebelumnya.

“Setelah membaca dan mencermati keseluruhan isi uraian dalam dakwaan JPU, kami selaku penasehat hukum sampai pada kesimpulan bahwa surat dakwaan JPU secara nyata tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 143 Ayat 2 Huruf b KUHAP, sebagai syarat materil dalam penyusunan surat dakwaan,” kata Minola Sebayang dalam eksepsinya, yang dibacakan Vani SH.

Dalam eksepsi dikatakan, uraian yang tertuang dalam dakwaan JPU, menunjukkan ketidakcermatan yang patut diduga disebabkan karena berkas pelimpahan perkara dari kepolisian yang dilimpahkan ke kejaksaan, juga tidak cermat dari awal.

Terdapat perbedaan yang mengakibatkan peristiwa hukum yang sesungguhnya tidak tergambarkan secara jelas. Sehingga, surat dakwaan pun terlihat tidak cermat mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya. “Hal ini menunjukkan bahwa JPU tidak mampu menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan,” kata Vina.

Disebutkan, dakwaan tidak memenuhi syarat materil dakwaan dan secara nyata tidak memenuhi ketentuan pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHAP maupun SE Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993. “Surat dakwaan harus berisi uraian secara cemat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan,” sambung vina.

Bahkan, lanjutnya, seluruh ketentuan yang ada, baik dalam pasal tersebut dan SE Jaksa Agung ternyata dilanggar oleh JPU dalam menyusun surat dakwaan. Sehingga, seolah tidak ada pedoman yang diikuti dalam penyusunan dakwaan.

Minola Sebayang dan rekan-rekan berkesimpulan, bahwa surat dakwaan yang dibuat JPU terkesan sangat dipaksakan. Jaksa dinilai mengabaikan kaidah hukum dalam penyusunan surat dakwaan secara materil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP dan Yurisprudensi MA Republik Indonesia Putusan Nomor : 600/K/Pid/1982, maka surat dakwaan JPU terhadap terdakwa, haruslah dinyatakan batal demi hukum (Null and Void). Pasalnya, JPU tidak secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan unsur di setiap masing-masing pasal yang didakwakan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan segala kerendahan hatinya, penasehat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim (KM), berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi yang disampaikan itu.

“Kami mohon, agar KM menerima eksepsi kami untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan JPU dengan No Reg Perkara: PDM-29/L.2.25.3/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebagai dakwaan yang batal demi hukum.***