Hakim PN Medan Diapresiasi Tangani Perkara CSR di Desa Medan Estate

Seluruh Mantan Kades Medan Estate, LKMD dan BPD Harus Dijadikan Tersangka

Minggu, 25 September 2022 | 20:52 WIB

Medan, MPOL- Sidang lanjutan perkara korupsi mantan Kepala Desa (Kades) Medan Estate periode 2016-2022 Faizal Arifin dan Sekretaris Desa (Sekdes) Rusmiati (berkas penuntutan terpisah), Kamis (22/9/2022), menuai keheranan pihak keluarga. Keluarga berharap, agar kasus ini menemui titik terang, seluruh mantan kades, LKMD dan BPD yang menerima dana CSR dari perusahaan, dapat juga dijadikan pesakitan.

Dalam sidang Kamis lalu itu, semua keterangan saksi, tidak satupun menyebutkan keterlibatan Sekdes Rusmiati dalam pembagian uang CSR maupun sampah. Karena semuanya diatur kepala desa kemudian lembaga maupu perangkat desa yang menerima kucuran dana dari CSR itu menerima uangnya dari bendahara.
Bahkan, hakim menilai jika ini perkara korupsi, maka seluruh yang menikmati uang CSR dan sampah itu harus juga diseret ke pengadilan. Tapi anehnya, hanya mantan kepala desa FA dan Sekdes Rus yang dijadikan pesakitan. Sementara dua mantan kades, mulai dari periode tahun 2017-2020, masih bebas menghirup udara segar.

Sidang sekitar 4 jam itu menghadirkan enam saksi oleh tim JPU dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deliserdang di Labuhandeli dimotori Agui dan Putra Raja Rumbi Siregar di Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan.
Di sesi pertama, 2 saksi dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Indra Surya Nasution (Ketua periode 2016-2019) dan Bendaharanya Makmur Rusman Siregar.

Menyusul 4 saksi dari unsur Badan Permusyawaratan Desa yakni Boby Handoko, H Darma Efendi (Ketua), Buha Purba dan Togar Simangunsong.
Dalam persidangan itu terungkap. setiap bulannya LKMD ada menerima dana CSR sebesar Rp2,5 juta kemudian dipergunakan untuk gotong royong warga serta membeli beras anggota LKMD.

“Iya. Itu kan kata saudara. Untuk beli ini dan itu. Tapi sesuai dakwaan jaksa, penggunaan dana CSR dan kutipan sampah yang saudara-saudara terima tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Ada kwitansi penggunaan dananya nggak yang bisa saudara tunjukkan kepada majelis hakim? Sementara saat saudara menerima dananya ada tanda tangan saudara-saudara di alat bukti yang ditunjukkan jaksa,” cecar anggota majelis hakim Tiares Sirait.

Kembalikan

Aliran dana serupa juga ada diterima keempat saksi dari unsur BPD Medan Estate. “Hanya saja, ketika dicecar majelis hakim diketuai Ahmad Sumardi tersebut dengan pertanggungjawaban atas penerimaan dana CSR dan pengutipan sampah (sampah), para saksi dari unsur BPD Medan Estate tidak mampu menjelaskannya disertai alat bukti seperti kwitansi.

“Kami ingatkan saudara-saudara. Kalau nanti perkara ini terbukti unsur pidana korupsinya, mungkin saja Pak jaksa akan mengusut saudara-saudara. Untuk itu kami ingatkan, kembalikan saja uang yang telah saudara-saudara terima itu,” cacar Tiares Sirait.
Rapat APBDes.

Sementara dalam dakwaan tim JPU dari Cabjari Deliserdang di Labuhandeli Putra Raja Rumbi Siregar dan Aldo Marbun secara estafet menguraikan, bermula dari adanya aksi demonstrasi warga atas rusaknya fasilitas jalan atas kendaraan PT KPPN yang lalu lalang.
Akhirnya dilakukan rapat antara pemerintahan desa diwakili terdakwa Faizal Arifin dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh Danang Pj. Tertanggal 14 November 2016 ditandatangani kesepakatan bersama.

Di antaranya PT KPPN akan mengeluarkan kompensasi dana alias CSR atas rusaknya fasilitas jalan umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial seperti bantuan kendaraan ambulans dan dana aspirasi.

Dana aspirasi tersebut disalurkan secara rutin setiap bulannya oleh PT KPPN kepada terdakwa selaku kades sebesar Rp15 juta dan Rp2,5 juta di antaranya untuk kas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Medan Estate.

Total dana CSR yang digelontorkan ke terdakwa Rp720 juta periode tahun 2017 hingga 2020. Sebab setiap bulannya diterima mantan kades sebesar Rp15 juta.

Sementara itu, jaksa juga akan menghadirkan saksi lainnya pada persidangan berikutnya, yakni mantan Kades Medan Estate yang melanjutkan penerimaan atas CSR dan dana sampah tersebut. Kedua saksi yang akan dihadirkan Senin hari ini antara lain Boby Arianto tertanggal 15 Agustus 2019 s/d Maret 2020. Bobby saat ini menjabat Lurah Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, sedangkan Juliansyah Putra Dalimunte, Pj kades Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s/d 8 Desember 2020. ia kini menjabat Kasi PMD Kecamatan Hamparan Perak. Sedangkan Rusmiati, Sekdes yang dijadikan tersangka hanya menjabat 21 hari sebagai Plt Kades Medan Estate.

Jadi, keheranan masyarakat justeru mengapa kedua mantan kades tidak juga dijadikan terdakwa kalau memang dana CSR dan Sampah yang disebutkan dikorupsi secara berjemaah oleh seluruh perangkat desa itu. “Jadi, terkesan kasus ini memang dipaksakan agar terdakwa mantan Kades Faisal dan Sekdes Rus dipenjarakan. Padahal seluruh dana yang diterima, dapat dibuktikan sesuai dengan kwitansi penerimaan yang ada,” ujar keluarga korban.
Kalau memang ada kerugian Negara, kerugian yang mana. Karena itu, keluarga terdakwa akan mengirim surat ke kejagung karena cabjari atau JPU dalam mengenakan pasal sewenang-wenang dan tidak mempedomani 7 perintah jaksa agung.

Selain itu, keluarga korban yang minta namanya dirahasiakan juga meminta pertanggung jawaban camat dan PMD, serta inspektorat kabupaten DS sebagai pengawas internal selama 4 tahun persoalan ini terjadi. (tim)