Siaran Pers Pengurus APHKI

Selasa Ini Kongres APHKI di Solo, Diawali Webinar dengan Thema “Mendorong Kreatifitas Bangsa di Era Merdeka Belajar Melalui Pembelajaran HKI”

Senin, 21 September 2020 | 22:27 WIB

Medan, MPOL : Besok, Selasa, 22 September 2020, Assosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia akan mengadakan Kongres atau Rapat Tiga Tahunan, dengan agenda pertanggung jawaban Pengurus Periode 2017-2020 dan Pemilihan Pengurus Periode 2020-2023. Yang menjadi tuan rumah Kongres ini adalah Program Studi Doktor Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret-Solo.

Rangkaian Kongres ini diawali dengan penyelenggaraan Webinar dengan thema “Mendorong Kreatifitas Bangsa di Era Merdeka Belajar Melalui Pembelajaran HKI”.

Webinar dan Kongres ini dilaksanakan atas Kerjasama Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas HUkum Universitas Sebelas Maret dengan Assosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI)

Rencananya Webinar akan menghadirkan Dr. Freddy Harris, ACCS, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, sebagai key note speech pada acara tersebut. Acara dijadwalkan akan dibuka pada pukul 09.WIB, oleh Prof. Dr.Jamal Wiwoho, SH.M.Hum, Rektor Universitas Sebelas Maret.

Segenap Pengurus APHKI yang diketuai oleh Prof.Dr.OK.Saidin, SH.M.Hum dan Sekjen Dr.C.Kastowo, serta fungsionaris pengurus lainnya, Dr.Djamal, Prof. Wahyu Sasongko, Prof. Kurniawan, Dr.Kheizerina Devi Azwar, Dina Kariodimejo, Dr. Mas Rahma, Dr., Yuliati dan Dr.Hasbir Pasarange, dalam siaran persnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof.Dr.I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH.MM, Dekan Fakuktas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah bersedia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Webinar dan Kongres ini.

Ketua Umum APHKI periode 2017-2020, Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum di Medan hari ini mengungapkan, pengurus juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pembina dan Pengawas APHKI: Prof.Agus Sardjono, Prof.Rahmi Jened,Prof. Adi Sulistyono, Prof.Hawin, dan Dr. Lalu Hayyan Ulhaq serta Dr.Agung Sujatmiko yang tiada henti telah memberikan kontribusi pemikiran selama tiga tahun kepengurusan APHKI.

Dikatakan, Webinar yang akan dilangsungkan pada Sesi Pertama pagi hingga siang akan menghadrikan pembicara Bapak Dr.Suwarno Wisetrotomo, selaku Kurator Seni, yang akan mengangkat isu tentang Seni Lukis yang merupakan bahagian dari obyek HKI yakni Hak Cipta.

Selain Dr.Suwarno, para pakar yang turut menjadi nara sumber dalam webinar ini adalah Prof. Adi Sulistyono (UNS) dengan tema Kampus Merdeka-Merdeka Belajar daln kaitannya dengan pembelajaran HKI, Prof. Hawin  (UGM) dengan tema Paten dan Flexibility  TRIPs dan Dr. Lalu Hayyan Ulhaq  (Univ.Mataram-Lombok) dengan tema Creative  Grows guna mendorong terbangunnya Culture Product in Creating Incubator Enclaves to Cultivate Creatives Community yang berbasis pada Intellectual Property dan Budaya. Luarannya berupa; Folks Universiteit dan Inclusive Museum di setiap kantong-kantong komunitas kreatif.

Peserta yang ikut dalam kegiatan ini  sampai hari ini telah tercatat sejumlah 460 0rang, baik dari kalangan umum maupun anggota APHKI. Webinar akan dilaksanakan pagi hingga hari ini  yang ditrencanakan akan selesai pada pukul 14.00 WIB. Selanjutnya lebih kurang dua jam berikutnya pasca webinar akan dilangsungkan Kongres atau Rapat Anggota Tiuga Tahunan dengan agenda khusus Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2017-2020 dan Pemilihan Pengurus APHKI Periode 2020-2023.

Menurut OK.Saidin, Thema ini sengaja dipilih setelah melalui diskusi yang panjang antara Pengurus APHKI dengan rekan-rekan Dosen dan Pimpinan Fakultas Hukum  Universitas Sebelas Maret. Asosiasi mencermati bahwa, Perguruan Tinggi selama ini dalam capaian pembelajarannya sebahagian belum dapat menyahuti “kebutuhan” yang diharapkan oleh Pasar Tenaga Kerja.  Kampus belum sepenuhnya dapat menyiapkan tali penghubung untuk membangun ketersambungan antara kebutuhan masyarakat dengan produk dunia kampus yakni melahirkan sumber daya manusia yang memahami denyut nadi masyarakat. Perguruan Tinggi masih terkoptasi dengan kemegahan keilmuannya, tapi sedikit sekali menghasilkan out put dan out come yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya. Konsep Tridarma Perguruan Tinggi kerap kali menjadi “kata mati” yang tidak bermakna selama bertahun-rahun. Hasilnya Perguruan TInggi semakin hari semakin menjauh dari Masyarakat, kembali seperti zaman dahulu Kampus kerap kali menjadi Menara Gading dalam wujudnya yang baru.

Para industriawan, para investor, akhirnya membangunan model sendiri untuk menciptakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui lembaga yang ia bangun sendiri melalui devisi Pelatihan, Riset & Developmentnya sendiri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kemudian memahami fenomena ini dan jawabannya adalah mahasiswa tidak cukup jika hanya dibekali dari kurikulum yang disusun selama ini berdasarkan sekatan-sekatan ilmu pengetahuan berdasarkan bidang keahliannya.

Kita saksikan selama ini para lulusan Perguruan Tinggi selalu berpikir linier berdasarkan ilmu yang ia dapatkan dari kampus dan tak memiliki “keberanian” untuk keluar dari “maqom” pengetahuannya untuk menylesaikan persoala-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, karena ketidak tahuannya bahwa “kebenaran” itu tidak  berada dalam klaim satu bidang ilmu. Lulusan Perguruan Tinggi kerap kali tampil sebagai “Agen Tunggal” kebenaran dan beraklhir pada “kecongkakan  intelektual” dan ketika terjun di dunia kerja dan ketika tampil untuk memimpin instansi dan diberi kekuasaan formal yang muncul adalah “ego sektoral”.

Di sinilah pentingnya dialoq antara masing-masing kita yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang berbeda itu, melalui konsep merdeka belajar-kampus merdeka. Dalam kitab suci yang saya yakni, demikian penjelasan OK.Saidin, “Kita manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit saja jika dibandingkan dengan ilmu Tuhanmu, Kering air laut sebagai tintanya dan habis pohn-pohon kayu sebagai penanya, kita manusia tak kan cukup untuk menuliskan ilmu pengetahuan Tuhanmu”.

Itulah sebabnya, lanjut OK.Saidin, manusia harus membuka diri untuk menerima sekecil apapun pengetahuan yang sedikit ini, yang diberikan Tuhan, dari siapapun dan dari manapun pengetahuan itu berasal. Itu hanya bisa, jika Perguruan Tinggi membuka jalan dan membuka pintu agar ilmu itu masuk ke dalam kurikulum. Itulah  hakekat Merdeka Belajar.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual tak akan dapat difahami, jika ditelusuri dari kacamata normative  unsich, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan HKI.

Ketika UU No. Tahun 2014 tentang Hak Cipta bercerita mengenai ciptaan yang dilindungi salah satu di antaranya karya lukisan, maka tak satupun diantara kita yang faham tentang obyek lukisan dan siapa sebenarnya pelukis sesungguhnya. Bagimana jika kemudian lukisan itu difoto, apakah fotografernya perlu meminta izin dari pelukisnya? Bagaimana pula ketika yang dilukis itu adalah potret diri sesesorang, dan potret itu kemudian dipublikasi atau digunakan sebagai Merek, dalam kasus Potret Nyonya Meneer. Kita ahli hukum tak kan faham seluk beluk itu, kecuali kita harus berbagi ilmu dengan Bapak Dr.Suwarno Wisetrotomo, selaku Kurator Seni.

Demikian seterusnya kita tak akan faham bercerita tentang Paten Obat-obatan, tanpa harus mengenal sedikit tentang dunia Farmasi, Kita takkan faham tentang Varietas Tanaman tanpa keinginan tahuan kita tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Kitapun takkan tahu tentang jaringan elektronika terpadu, jika kita tak faham dengan gelombang transversal dan gelombang longitudinal yang dapat ditangkap melalui signal digital.

Ilmu hukum kita pun tak kan pernah tuntas ketika bercerita tentang pelindungan HKI untuk karya-krya folklore, budaya tradisional, pengetahuan tradisional, tanpa kita berdiskusi dengan sahabat-sahabat kita yang mendalami bidang seni dan kebudayaan. Demikianlah musik, lagu, puisi, prosa yang dilindungi sebagai copyright tak akan pernah bisa kita fdahami, jika kita berkuta dengan kalim kebenaran menurut ilmu hukum yang kita fahami sendiri. Kita harus membuka diri, bahwa tantangan dunia kita hari ini memerlukan pendekatan multi dimensional, tak dapat diselesaikan dengan klaim melalui paradigma ilmu pengetahuan tunggal. Hari ini kita saksikan bagaimana kebijakan PSBB DKI yang menuai perdebatan, itu tidak lain karena, penyelesaian yang diambil tidak terintegrasi karena masih ada agen tunggal kebenaran yang mengkalim bahwa, antara keberlangungan ekonomi dan perlunya menjaga “jiwa dan kesehatan” manusia yang tidak diletakkan dalam satu wadah yang perlu diskusikan dan diselesaikan secara bersama.

OK.Saidin mengharapkan ke depan, mata kuliah HKI dapat menjadi mata kuliah yang harus diajarkan kepada mahasiswa, dan menjadi mata kuliah dalam kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar.

“Sebaliknya bagi mahasiwa Fakultas Hukum, bolehlah mengambil mata kuliah lain di Fakukltas Teknik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas farmasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik dan Fakultas Seni,” demikian pungkas OK.Saidin. **