Saksi PT. KPPN : Kami Tidak Keberatan Dana CSR Untuk Kegiatan Sosial

Selasa, 27 September 2022 | 20:09 WIB

Medan, MPOL-Sidang lanjutan perkara korupsi mantan Kepala Desa (Kades) Medan Estate, Faizal Arifin dan Sekretaris Desa (Sekdes) Rusmiati (berkas penuntutan terpisah), Senin (26/9/2022) kembali digelar PN Medan di ruang cakra 2.

Sidang menghadirkan saksi Tang Fau Siong, seorang kepala cabang PT. Karsa Prima Permata Nuasa (KPPN) di Desa Medan Estate selaku pemberi CSR kepada Pemerintah Desa Medan Estate terhitung tahun 2017-2020.

Dalam kesaksiannya, Kacab PT. KPPN menyatakan bahwa pihak desa tidak pernah meminta dana itu. Hanya saja itu merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mungkin saja terimbas akibat keberadaan perusahaan yang memproduksi semen merah putih itu.

“Jadi, pada hakikatnya, kami tidak mempermasalahkan dana CSR yang kami berikan itu mau digunakan untuk keperluan apapun. Yang penting, kami sudah memberikan kontribusi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terkait keberadaan perusahaan kami di wilayah desa ini,” tukasnya.
Kacab dan rekannya Antoni juga membenarkan pihaknya juga memberikan bantuan lain berupa ambulans. Dan, mobil tersebut masih ada di kantor desa Medan Estate hingga kini.

Sementara itu, Juliansyah Putra Dalimunte, yang menjabat Pj kades Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s/d 8 Desember 2020 dan kini menjabat Kasi PMD Kecamatan Hamparan Perak dan Boby Arianto selaku Pj Kades Medan Estate sejak 15 Agustus 2019 s/d Maret 2020 turut dihadirkan dalam persidangan itu.
Pada hakikatnya, kedua mantan pejabat Kades Medan Estate ini menerima pembagian dari dana CSR dan iuran sampah yang dikutip lebih besar dari biasanya khususnya di kawasan pertokoan di desa itu.

Hanya saja, Putra mengaku tidak mengetahui kalau sejumlah dana yang diterimanya setiap bulan selama menjabat merupakan uang dari dana CSR dan Iuran sampah yang menjadi persoalan dalam kasus ini.

Namun, begitupun, Bobby dan Putra Dalimunthe mengaku mereka hanya melanjutkan kebijakan Kades sebelumnya. Begitupun, mereka akan mengembalikan dana yang sudah diterimanya.

Sekretaris PMD Deli Serdang, Syahlan, juga memberi kesaksian seputar dana rutin yang harus masuk sebagai pendapatan desa, termasuk CSR yang merupakan pendapatan lain-lain. Hanya saja, keharusan ini tidak pernah tersosialisasikan kepada pemerintah desa. Karena PMD sendiri tidak pernah melakukan audit terhadap APBDes Medan Estate.

Hal ini bertolak belakang dengan kesaksian mantan Pj Kades Medan Estate Bobby Arianto, karena menurutnya, pendapatan desa itu bersumber dari PAD dan BUMDes. Bahkan, untuk persoalan sampah, menurutnya tidak boleh ada perdes sampah.

Menurut warga Medan Estate yang menghadiri persidangan itu, sebenarnya, penerimaan dana CSR itu disalurkan dengan perincian penerima manfaat semuanya tercatat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kalau hukum itu tegak dan adil, jika semua penerima CSR itu adalah orang yang dianggap bersalah, berarti semua pihak yang menerima dana itu, baik orang perorang, pejabat maupun lembaga desa, harus juga dijadikan pesakitan dalam sidang itu. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam kasus ini,” ujar warga yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya itu.

Sidang akan dilanjutkan Senin depan, JPU dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deliserdang di Labuhandeli akan menghadirkan saksi-saksi lainnya. (tim)