PH Minta Hakim Bebaskan Kliennya Karena Tak Terbukti

Rabu, 20 Mei 2020 | 17:46 WIB
Labuhan Deli, MPOL.Com : Sidang kasus pemalsuan surat dengan terdakwa Dewi  Sartika alias Tika (27), warga Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam yang bersidang di Aula Cabjari Labuhan Deli, berlagsung secara online dengan agenda pemeriksaan saksi terdakwa oleh jaksa, hakim dan penasehat hukum (PH), Rabu (20/5/2020) pukul 13.00 Wib.
Dalam pemeriksaan terakhir terdakwa (Dewi Sartika) di hadapan JPU Eko Simbolon,  mengatakan bahwa dirinya meminta surat keterangan pengalaman kerja itu bukan untuk menuntut management PT Serba Guna, tapi menuntut outsorcing PT Saparilla dengam tujuan untuk mendapatkan
pesangon.
Selain itu,  Dewi Sartika meminta surat keterangan kerja kepada Marjoko selaku atasannya sebab sebelumnya terdakwa sudah  pernah memintanya kepada Kepala HRD PT Serba Guna namun tidak dìberikan.
“Tujuan surat keterangan kerja yang saya minta untuk saya gunakan mencari pekerjaan yang baru dan untuk mengklaim ansuransi ketenagakerjaan saya”,  jawab Tika melalui tampilan layar dalam sidang online tersebut.
JPU Cabjari Labuhan Deli,  Eko Maranata Simbolon, menyatakan sidang akan dilanjutkan pekan depan yang juga disetujui Majelis Hakim PN Lubuk Pakam
Rahmadhini, SH dan Halimatuksadiah, SH, serta Nora Gabe Pasaribu, SH, dengan agenda pembacaan tuntutan.
Sementara itu, dalam sidang selanjutnya dalam kasus yang sama terdakwa Marjoko dengan agenda sidang jawaban JPU Cabjari Labuhan Deli
Ricard Simaremare atas pledoi PH terdakwa yaitu  Rahmat dan Hendra.
 JPU Ricard Simaremare  tidak membacakan keseluruhan jawabannya atas pledoi yang disampaikan PH terdakwa, namun jawaban JPU  tetap pada tuntutannya menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara karena melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) Junto Pasal 56 ayat (1)  KUHPidana pemalsuan surat.
Saat majelis hakim bertanya,  PH terdakwa mengatakan akan membuat tanggapan terhadap jawaban JPU secara tertulis.
Menurut PH terdakwa, Rahmat SH dan Hendra SH, mereka tetap meminta kepada Majelis Hakim PN
Lubuk Pakam agar Marjoko dibebaskan dari semua tuntutan pidana atau
setidaknya melepaskan dari segala tuntutan JPU.
Sebab PH terdakwa, Marjoko alias Awi  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) Junto Pasal 56 ayat (1)  KUHPidana sebagaimana tuntutan JPU.