Pemko Binjai dan Kejari Tandatangani MoU Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN

Rabu, 31 Maret 2021 | 16:50 WIB

Binjai, MPOL : Pemerintah Kota (Pemko) Binjai melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh Plt. Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah,M.AP dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Binjai M. Husein Admadja,SH.,MH di Aula Pemko Binjai, Rabu (31/03/2021).
Dalam sambutan tertulisnya Kajari M. Husein Admadja SH, MH, mengatakan dengan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama ini, diharapkan  kerjasama antara Kejari dengan Pemko Binjai dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat mewujudkan hasil yang optimal.
M. Husein Admadja mengatakan bahwa tugas dan wewenang  kejaksaan sebagaimana termuat dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (2) yang berbunyi, dibidang Perdata dan TUN kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”, ujarnya.
M. Husein juga menyampaikan harapannya kepada Pemko Binjai, apabila ada permasalahan tersebut dapat disampaikan kepada Kejari dan kami akan mewakili kepentingan Pemko Binjai baik di dalam maupun diluar pengadilan. “Semoga penandatanganan kesepakatan bersama ini akan menjadi titik awal terutama dalam memulihkan, mengembalikan mengamankan aset/kekayaan negara,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Plt. Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama ini. “Saya mewakili Pemko Binjai sangat mengapresiasi kerjasama ini diharapkan penyelesaian masalah hukum dibidang Perdata dan TUN, akan lebih cepat dan tepat sasaran”, ujarnya.
Katanya, Pemko Binjai dan Kejari akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kota Kupang.
Amir Hamzah menilai penandatanganan kerjasama ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara Pemko Binjai dengan Kejari, serta bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan TUN.
Turut hadir Pj. Sekdako Binjai H. Irwansyah Nasution S.Sos dan SKPD dan OPD se-Kota Binjai. **