Over Kapasitas di dalam Lapas, Kanwil Kemenkumham Sumut Akan Lakukan Relokasi

Kamis, 8 April 2021 | 17:07 WIB
Medan, MPOL: Dampak over kapasitas (melebihi daya tampung) di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan Negara). Khususnya yang berada di wilayah kerja Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia),  Sumatera Utara yang bisa berdampak  kepada pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan lapas/rutan karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah warga binaan sehingga mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, bahkan bisa sampai pada terjadinya gesekan maupun perkelahian antar warga binaan.
Menyikapi hal itu, Kanwil (Kantor Wilayah) Kemenkumham Sumut berupaya untuk melakukan relokasi (pemindahan tempat),  Lapas dan Rutan yang sudah sangat over kapasitas.
Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna ketika dikonfirmasi Medan Pos melalui panggilan telepon, Rabu sore (7/4/2021) pukul 15:34 WIB, mengaku seluruh Lapas dan Rutan di Sumut sudah sangat overkapasitas.
“Langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kanwil Kemenkumham Sumut adalah telah melakukan pemetaan untuk pemerataan warga binaan, meningkatkan pemberian hak WBP (Warga Binaan Pemasnyarakatan) untuk program asimialsi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tatacara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulagan penyebaran covid 19,” ucap Kadivpas Sumut tersebut.
Katanya, pihak Kanwil juga telah melakukan komunikasi dengan Pemda (Pemerintah Daerah) terkait hal ini pak Kakanwil sudah melakukan komunikasi meminta hibah lahan dari PTPN II untuk dibangun Lapas terintregrasi,
kalaupun ini nanti terealisasi tentu kita juga tidak bisa langsung membangunnya sebab kita juga harus mengajukan anggarannya kepada kepada pemerintah, mudah-mudahan ini dapat  terealisasi, harapnya.
“Kita sudah membuat draf surat  kepada Pak Gubernur, namun surat itu memang belum diserahkan kepada beliau karena masih menunggu agenda pertemuan pak Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan Pak Gubernur,” ungkapnya.
Dikatakan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara itu lebih lanjut, ada sekitar 50 hektar luas lahan yang diajukan untuk pembangunan Lapas terintregarasi itu,  nantinya disana ada  ada lapas dewasa, narkoba, wanita, anak-anak dan ruang asimilasi yang teritregerasi dalam satu komplek.
“Lapas dan Rutan yang telah ada tetap difungsikan namun sebagai penyangga dengan mengurangi daya tampungnya (jumlah warga binaan-red), agar pelayanan kepada WBP lebih manusiawi,” pungkasnya.