Omnibus Law Cipta Kerja Masih Banyak Kerancuan

Jumat, 23 Oktober 2020 | 12:29 WIB
Medan, MPOL:  Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (PERADI) Pergerakan menilai pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja masih ada kerancuan yang mengakibatkan multi tafsir dari masing-masing yang memiliki kepentingan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan Banuara Sianipar SH MH CPHR usai menggelar Webinar bersama Fedarasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), akademisi, penegak hukum menggelar webinar dengan mengambil tema “Nasib Buruh Kini” yang diikuti sekitar 100 peserta melalui aplikasi zoom cloud meeting di Medan, Kamis (22/10).
“Setelah kita menilik dari pasal-pasal yang dihasilkan pada Cipta Kerja tersebut ada 25 pasal dihapus dari sebelumnya, 30 pasal diubah dan 10 pasal tambahan. Yang dimana pasal-pasal tersebut merupakan sangat krusial bagi buruh atau pekerja,” ujarnya didampingi Wakasekjen DPP Peradi Pergerakan Joni Silitonga SH MH dan Ketua DPC Peradi Pergerakan Ariffani SH, MH.
Namun yang menjadi multi tafsir tersebut adalah dalam pasal-pasal tersebut juga dicantumkan setiap aturan dikembalikan kembali pada peraturan pemerintah sehingga hal inilah yang dapat membenturkan antara buruh dan pemerintah itu sendiri.
“Kalau saya melihat dari sisi advokat sendiri bahwa omnibus law bertujuan baik agar tidak tumpang tindih namun jangan sampai menghapus hak-hak pekerja,” terangnya kembali.
Sebagai penegak hukum, lanjutnya, pada dasarnya kita masih menunggu daripada juknis pemerintah sendiri jangan sampai bertolak belakang dari apa yang diteliti.
“Jika nanti sangat merugikan buruh baik dari hak cuti, pesangon, upah dan outsourching / kontrak, maka Peradi Pergerakan akan melakukan judical review,” tutupnya.
Sementara Ketua FSPMI Willy Agus Utomo SH tetap mengkritisi UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dan menganggap pasal-pasal yang telah ada sebelumnya banyak berubah dan hak-hak buruh banyak dikebiri.
“Seperti pesangon, pengupahan, jam kerja, outsouching serta mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang berdampak semakin banyaknya pengangguran di Indonesia,” ujarnya.
Seharusnya dengan keluarnya Omnibus Law Cipta Kerja ini memberikan titik terang terhadap buruh bukan sebaliknya dimana pemerintah harus melindungi buruh.
“Apapun ceritanya buruh tetap dibawah pengusaha karena dari awal buruh juga telah diberikan berbagai aturan-aturan perusahaan yang harus diikuti namun perlu diketahui juga buruh juga memiliki keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya,” lanjutnya.
Untuk itu kita meminta pemerintah untuk memperhatikan kembali UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut agar jangan sampai hal tersebut merugikan pemerintah itu sendiri.
“Dalam hal ini kita tetap melakukan aksi tertib dan konstitusional tidak melakukan kerusakan apalagi anarkis, jikalau pun ada terlihat berarti itu adalah oknum yang ingin menggagalkan cita-cita buruh sebenarnya,” terangnya.
Pada acara tersebut dimoderatori Ricky Banke SH MH dan Lisa Aprianty SPsi dibantu Yohana Melvany SH dan Artanti Silitonga SH dengan pembicara Wakil Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan Banuara Sianipar SH MH CPHR, akademisi Dr H Kusbianto SH MHum, Dr Zulham SHI MHum dekan fakultas syariah dan hukum, hakim adhoc Minggu Saragih SH MH, Ketua FSPMI Willy Agus Utomo SH, Ketua HR Community Nafril Nazief.
Ketua DPC Peradi Pergerakan Ariffani SH, MH menambahkan talkshow ini akan diadakan season ke dua dan tiga pada bulan berikutnya terkait pembahasan hak cuti, pesangon, upah dan kontrak.
“Karena dalam webinar ini masih banyak menjadi pertanyaan dan polemik maka akan digelar kembali sehingga kita dapat mengambil titik persoalan yang ada,” ujarnya.