Merasa Dikriminalisasi, Kristina Mohon Kapolda Sumut Keluarkan Dirinya Dari Tahanan

Rabu, 28 September 2022 | 10:01 WIB

Medan, MPOL: Merasa dikriminalisasi karena menilai persoalan yang dialaminya merupakan ranah hukum perdata namun dijadikan pidana hingga dirinya ditahan oleh Penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumut sekitar Mei 2022 lalu, wanita bernama Kristina warga Kota Medan  minta perlindungan hukum kepada Kapolri dan Kapoldasu untuk mengeluarkan dirinya dari tahanan.

 

 

Hal tersebut diceritakan keluarga Kristina kepada wartawan. Ada pun yang membuat Kristina semakin yakin terjadi kriminalisasi karena pasal yang diterapkan yakni Pasal 372 sub pasal 378 KUHPidana. Merujuk pasal yang dipersangkakan sewajarnya ditangani Ditreskrimum bukan pula Ditreskrimsus.

 

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi yang dikonfirmasi terkait keberatan dan adanya permohonan Kristina, mengatakan, jika Kristina merasa keberatan apalagi menilai diperlakukan kriminalisasi, agar melakukan mekanisme yang ada yaitu membuat laporan.

 

“Silahkan buat pengaduan ke Wasidik atau ke Propam,” tegasnya, Senin (27/9/2022).

 

Hadi mengatakan, penyidik pasti lebih tahu penerapan pasal. “Proses penyidikan nanti pasti dilimpahkan ke Direktorat Kriminal Umum, bila memang ranahnya. Tapi  diperiksa Ditkrimsus boleh saja bila memang ada keterkaitan unsur pidananya.” jelasnya.

 

Untuk diketahui, kronologis kasus berawal medio tahun 2019. Yang mana, Kristina diajak Wahyuni (pelapor red) untuk ikut sebagai member atau peserta dalam arisan dengan nama arisankece_medan.

 

Kristina juga diperbolehkan Wahyuni selaku pengelola arisan itu untuk mengambil beberapa nomor ke bawah dimana masing-masing pihak, antara setiap peserta atau member dengan pengelolanya (Wahyuni) memiliki hak dan kewajiban.

 

Dengan perjanjian dan aturan yang disepakati, dari total nomor yang diambil Kristina dalam arisan tersebut, sebesar Rp2,6 miliar diterimanya, dan kemudian Rp3,2 miliar dikembalikan kepada Wahyuni diperkuat dengan bukti serah terima.

 

 

Namun setahu bagaimana, meski kewajiban sesuai semampu  telah dipenuhi Kristina, malah Wahyuni melaporkan Krtistina ke Polda Sumut dengan  laporan pengaduan sesuai Nomor : LP/B/1563/X/2021/SPKT, pada 8 Oktober 2021 lalu atas dugaan penipuan dan atau penggelapan.

 

 

Akan apa yang dialaminya, demi mendapat keadilan, melalui pengacaranya Kristina membuat Surat Permohonan Perlindungan Hukum yang ditujukan kepada Kapolri, Kapolda Sumut juga Dirreskrimsus Polda Sumut.  Dimana salah satu isinya agar dapat dikeluarkan dari tahanan.

 

 

Diinformasikan juga, dalam permohonan Kristina,  modus  ‘arisankece_medan’, pemiliknya menghimpun dana masyarakat secara pribadi melalui arisan online, diduga tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

 

Hal itu diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi : “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun.***