Magdalena Sitinjak Minta Kasus Pengancaman Tiorma Marbun Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Jumat, 29 Oktober 2021 | 14:15 WIB

Samosir, MPOL : Kasus pengancaman karena permasalahan lahan yang dialami Tiorma Marbun (47) menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Samosir. Pasalnya, tak tanggung-tanggung janda 5 anak ini diancam bunuh oleh beberapa orang pria yang membawa golok ke rumahnya di Desa Sabungan Nihuta, Kec. Ronggur Nihuta, Samosir.

Kasus itu pun sudah dilaporkan korban ke Polres Samosir dengan bukti laporan nomor: STPL/ 218/ X/ 2021/ SPKT/ Polres Samosir, tanggal 9 Oktober 2021.

Diduga karena lambannya penanganan perkara dari laporan korban yang merasa jiwanya terancam, apalagi korban seorang perempuan, membuat sebagian orang bertanya-tanya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Samosir drg. Magdalena Nurainy Sitinjak ketika dimintai tanggapannya mengatakan agar kasus tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan.

“Setiap ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan mengundang tokoh adat dan pemangku pemerintahan dalam penyelesaiannya,” kata Magdalena saat diwawancarai Medan Pos Online, Jumat, (29/12/2021).

Ia mengatakan bahwa kejadian seperti ini harus dicegah jangan sampai terjadi. Masalah lahan bisa terjadi di wilayah asal di Sumatera Utara.

“Saya juga sudah sosialisasikan pentingnya surat keterangan tanah yang ditandatangani kepala desa dan ditandatangani saksi-saksi dari famili yang masih tahu tentang riwayat tanah itu,” katanya.

Untuk itu, sambungnya, kelak keturunan pemilik dan mereka panggarap atau peminjam tidak akan menimbulkan sengketa, supaya tidak ada pertikaian kembali di Bona Pasogit, khususnya Kabupaten Samosir yang masih kental dengan Dalihan Natolu.

“Seperti lahan opung kami yang sudah lebih dari 40 tahun dipinjam saudara dikampung, baru tahun lalu dibuatkan surat keterangan tanahnya dan akan diganti setiap lima tahun,” ucapnya.

“Supaya suatu saat tidak terjadi misalnya mengklaim bahwa mereka sudah lama/puluhan tahun menguasai lahan tersebut. Juga dengan surat keterangan kepemilikan tanah itu sudah ada kekuatan walaupun belum punya sertifikat,” tambahnya.

Magdalena mengajak masyarakat yang di rantau untuk membuat keabsahan kepemilikan lahan guna mencegah percekcokan antar keluarga ataupun orang lain.

Anggota DPRD Samosir dari Partai Nasdem ini akan mengundang para kepala desa dan camat untuk duduk bersama mengatasi sengketa tanah yang hampir 90 persen yang terjadi di Samosir.

Selain itu, Magdalena juga mendukung konsep transportasi Polri yang “Presisi” untuk memberikan pendekatan pemolisian yang prediktif diharapakan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dan menciptakan keteraturan sosial ditengah masyarakat. *