Lagi, Kejari Mamasa Tahan Tersangka Baru Dugaan Korupsi Pasar Rakyat Rp.5,4 Milyar

Senin, 20 Juni 2022 | 21:21 WIB

Mamasa, MPOL: Setelah menetapkan 4 tersangka dan menahannya,kini Tim Penyidik Pidana Khusus( Pidsus) Kejaksaan Negeri ( Kejari) Mamasa kembali menetapkan tersangka baru dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Langkahang Tahun Anggaran ( TA) 2019 senilai Rp 5,4 miliar, Senin (20/6/2022).

 

Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa H Musa,SH,MH melalui Kepala Seksi Intelijen Arjely Pongbanny kepada wartawan, Senin (20/6/2022) menjelaskan, penetapan tersangka FN setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup yang saling bersesuaian.” Kini tersangka FN ditahan selama 20 hari kedepan dan dititipkan di Rutan Polres Mamasa,” ujar Arjely Pongbannya.

 

Menurut Arjely, sampai saat ini sudah ada tersangka yang ditahan, yakni FN, YP, PT, I, dan M.

 

“Namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru.Itu semua tergantung hasil pengembangan penyidikan,” ujar Arjely.

 

Dijelaskannya, dari hasil perhitungan BPKP perbuatan para tersangka FN,dkk mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 412.543.927,11.

 

Arjely menjelaskan perkara dugaan korupsi tersebut berawal September 2019 tersangka YP menawarkan proyek Pembangunan Pasar Rakyat Lakahang di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa
kepada tersangka PT kemudian PT meminta tersangka I mencari perusahaan kemudian tersangka I meminjam CV. Fajar Makmur dari tersangka FN sebagai w
Wakil Direktur karena tersangka I memang sudah dipercaya oleh Tersangka FN dalam meminjam perusahan milik tersangka FN.

 

Kemudian tersangka I menggunakan CV. Fajar Makmur untuk mengikuti lelang Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Lakahang dengan Nilai Penawaran Rp. 5.440.132.227,89,- kemudian tersangka I berdasarkan surat kuasa dari CV. Fajar Makmur menghadiri Pembuktian Kualifikasi dan CV. Fajar Makmur dinyatakan sebagai pemenang.

 

Berdasarkan kontrak, pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lakahang dilaksanakan dalam 80 hari kalender 11 Oktober 2019 s/d 30 Desember 2019.

 

Bahwa tersangka FN sebagai wakil direktur CV. Fajar Makmur yang mengendalikan perusahan, sehingga setiap pelaksanaan penandatangan kontrak sampai dengan pencairan dana, tersangka FN memerintahkan Direktur Perusahan untuk bertandatangan dalam setiap dokumen tersebut meskipun dalam progress pekerjaan proyek tersebut tidak selesai dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana RAB dalam kontrak dan tidak ada dibuat laporan progress kemajuan pekerjaan.

 

Sedangkan CV. Milana Consultant menjadi Konsultan Pengawas, yang diwakili oleh tersangka YP.

 

Berdasarkan kontrak, pembayaran prestasi kerja dilakukan secara termin, yang didasarkan pada penghitungan bersama terhadap progress pekerjaan pembayaran prestasi kerja:
1. Uang muka Rp. 709.937.252,-
2. Pekerjaan 75% Rp. 2.818.359.397,-
3. Pekerjaan 90% Rp. 779.546.217.

 

Kemudian tersangka M selaku PPK melakukan pemutusan kontrak tertanggal 30 Desember 2019 yang Progres akhir pekerjaan dalam laporannya 90,037% sementara hasil perhitungan ahli teknis bobot pekerjaan baru sebesar 78,71%.

 

Kemudian Januari 2021 setelah dilakukan pemutusan kontrak baru tersangka FN mengetahui pekerjaan tidak selesai dikerjakan dan kemudian atas saran dari tersangka I dan PT, kemudian tersangka FN membuat surat kuasa kepada tersangka PT untuk bertanggungjawab penuh terhadap kegagalan pekerjaan Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Lakahang.

 

Menurut Arjely, para tersangka dijerat pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.***