Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (?)

Senin, 6 Juli 2020 | 13:21 WIB

Oleh: Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum

Guru Besar Ilmu Hukum – Universitas Sumatera Utara

Ketua Pusat Studi Pancasila – Universtas Sumatera Utara

Kemarin, 5 Juli 1959 enam puluh satu tahun yang lalu Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit setelah Badan Konstituante yang diberi tugas untuk menyusun Undang-undang Negara Republik Indonesia yang baru gagal menjalankan tugasnya. Isi dekrit itu sangat sederhana. Kembali ke Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dalam melahirkan dekrit itu, Presiden Soekarno dibantu oleh Mr. Muhammad Yamin, K.H. Idham Chalid, Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjend Ahmad Yani dan Roeslan Abdul Gani (RM.A.B. Kusuma, 2009:24).

Sekilas isi dekrit itu menggambarkan keadaan biasa-biasa saja. Seperti layaknya orang berjalan jauh, menelusuri buklit dan lembah yang tak mendapat menentukan arah dan tujuan, akhirnya ia putuskan untuk kembali ke pangkalan, kembali ke rumah. Oleh katrena itu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu banyak menyimpan makna yang tersembunyi. Antara lain, pertama, mengapa konstituante gagal menyusun Undang-undang Dasar Negara yang baru. Kedua, jika kembali ke Undang-undang Dasar 1945, seberapa jauh mundur ke belakang; apakah hanya sampai ke UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 atau kembali kepada jiwa UUD 1945 itu, yakni Piagam Jakarta. Tulisan berikut ini ingin mengajak kita semua untuk menelusuri kembali jejak sejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut dan kaitannya dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang sedang marak didiskusikan.

Perlukah Pembaharuan UUD?

UUD Tahun 1945 itu pada awal pembentukannya pun sudah menimbulkan banyak perdebatan. Mulai dari redaksi atau teks yang termuat dalam Pembukaan sampai pada teks normatif yang dimuat dalam Batang Tubuh UUD itu sebelum disahkan tanggal 18 Agustus telah mengalami banyak perdebatan dalam rangkaian sidang-sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pada bahagian Pembukaan UUD 1945 — UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan — ternyata dihasilkan dari perjalanan yang panjang. Perdebatan tentang “penghapusan/pencoretan/penghilangan/pemenggalan” dua atau tujuh kata dari Sila Pertama telah menghabiskan banyak waktu dalam lingkaran diskusi. K.H. Sanusi dan Ki Bagus Hadikusumo hanya ingin menghapuskan dua kata saja, yakni “bagi pemeluk-pemeluknya”, sehingga kalimat yang tinggal adalah “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam”. Walaupun akhirnya Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 18 Agustus 1945 (yang sejak sore hari tanggal 17 Agustus 1945 sudah disampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo oleh rekan-rekannya di PPKI), bersikap melunak yang semula tidak serta merta menyetujui pencoretan dua atau tujuh kata tersebut.

Adalah Mohammad Hatta yang meminta bantuan kepada Teuku Mohammad Hasan, agar dapat meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo tentang pencoretan tujuh kata dalam Sila Pertama dari Pancasila tersebut. Ada yang menarik dari ucapan Teuku Mohammad Hasan kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa UUD ini hanya bersifat sementara dan kemudian dikuatkan oleh Mohammad Hatta seraya berjanji kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa Undang-undang Dasar yang bersifat tetap akan dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk nanti.

Penerimaan atau pencoretan tujuh kalimat itu sungguh merupakan sebuah kompromi. Kompromi yang dicapai dengan susah payah, ketika Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPKI menolak keras usulan Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.Sanusi tersebut.

Begitu juga dalam Batang Tubuh terkait dengan penentuan bentuk Negara “Republik” atau “Kerajaan”. Keputusan untuk menetukan pilihan ini didahului dengan pembacaan “Surat Al Fatihah” yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo atas saran K.H. Kahar Muzakkir. Demikian juga ketika K. H. Wahid Hasjim mengusulkkan agar Presiden orang Indonesia Asli dan beragama Islam dan Agama Negara ialah Agama Islam, terjadi pertukaran fikiran yang berakhir dengan kompromi. Haji Agus Salim, Mr. Wongsonegoro dan Prof. Djajadiningrat tidak setuju dengan usulan K. H. Wachid Hasjim sedangkan Dr. Sukiman setuju dengan usulan K.H. Wachid Hasjim. Lain lagi usulan Otto Iskandardinata yang meminta agar kalimat dalam Preambule dicantumkan dalam pasal 29 UUD 1945.

Begitulah suasana rapat yang berlangsung secara maraton, berhari-hari tak kenal lelah dan tak kenal waktu hingga larut malam dan keesokan harinya rapat dibuka lagi pada pagi hari. Akhirnya seluruh rangkaian capaian dalam sidang itu dirumuskan sebagai UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan diterima dan dipergunakan sebagai Konstitusi Negara, Hukum Dasar Negara, Grondwet.

“Pembukaan UUD” yang memuat tujuan negara dan landasan falsafah bangsa diterima pula sebagai Staatsfundamental Norm (Pokok Kaedah Fundametil Negara), sumber dari segala sumber hukum, yang didalamnya  juga tersirat dan tersurat dasar ideologi Negara, Philosofische Grondslag – meminjam istilah H.R.Lacey (1979 : 110) – merupakan hukum yang tinggi letaknya dan padanya dapat digantungkan, disandarkan, disendikan banyak hukum-hukum yang lain. Itulah Pancasila yang merupakan – meminjam istilah Yudi Latif (2011:2) – warisan jenius bangsa Indonesia.

Namun demikian UUD Tahun 1945 itu tetap saja di dalamnya menyimpan banyak harapan dan keinginan yang tidak semuanya dapat terpenuhi sesuai dengan sifat dari sebuah hasil kompromi. Ada saja keinginan, kehendak dan harapan pihak-pihak yang tidak dapat terpuaskan. Dalam rangkai perjalanan bangsa yang terus menerus mengalami perubahan, termasuk pemaknaan terhadap demokrasi dan sistem pemerintahan menyebabkankan banyak keinginan dan sekaligus desakan untuk pembaharuan UUD 1945.

Pengalaman Sejarah

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sedikit demi sedikit benih-benih ketidak puasan terhadap pemberlakuan UUD 1945 tersebut mulai bermunculan. Pembelotan terhadap Pemerintah dan Negara yang pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap UUD 1945 dan Ideologi Pancasila mulai menyeruak. Selama lima tahun pertama pemerintahan Soekarno ditambah dengan keinginan Belanda untuk kembali “mementahkan” kemerdekaan Indonesia yang sejak awal tidak mereka akui adalah waktu di mana benih-benih pemberontakan itu mulai bersemai.  Banyak catatan sejarah yang bercerita tentang itu.

Adalah Agresi Militer I dan II yang mengakhiri pertikaian RI-Belanda, berkahir di Den Haag yang dikenal dengan Konfrensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949) sebagai titik awal perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949, selain menghasilkan pembentukan negara RIS yang terdiri dari negara-negara bagian.

Konstitusi ini hanya berlaku beberapa 8 bulan saja, yakni mulai Bulan Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.  Ketika Negara-negara bagian itu kemudian bergabung kembali hingga tinggal: Negara RI, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Timbul lagi keinginan untuk membuat UUD yang baru untuk menampung bentuk Negara yang baru itu. Akhirnya disusunlah UUD yang baru dengan memadukan UUD 1945 ditambah dengan pasal-pasal atau bagian yang baik dari Konstitusi RIS yang dikenal dengan UUDS 1950. Undang-undang Dasar sesuai dengan namanya bersifat sementara, yang maknanya bahwa lembaga pembuat undang-undang (Konstituante) harus segera membuat UUD RI yang bersifat permanen.

Anggota Koinstituante lah yang diberi tugas untuk itu. Mereka adalah anggota parlemen (DPR) hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955. Menurut catatan Ricklefs dalam bukunya A History of Modern Indonesia Since 1200, bahwa Pemilu yang dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap itu diberi tugas untuk melakukan perubahan Konstitusi Negara ((Mc Ricklefs, 2008).

Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional dengan membagi wilayah Indonesia ke dalam 16 daerah pemilihan. Walaupun pada waktu itu yang terlaksana hanya di 15 wilayah saja karena Irian Barat pada waktu itu gagal melaksanakan Pemilu karena masih dikuasai oleh Belanda. Pemilu diikuti oleh warga yang memenuhi sayarat yang berjumklah 43.104.464 jiwa, walaupun yang menggunakan hak suara hanya berjumlah 37.875.229 suara atau sekitar 87,65 % (kompas.com, sejarah Pemilu).

Pemilihan dibuat dua tahap.

    Pemilu Tahap Pertama (untuk pemilihan Anggota DPR, 29 September 1955) diikuti 172 Kontestan namun hanya 28 Kontestan yang berhasil memperoleh kursi dari 260 kursi yang diperebutkan.

Pada Pemilu Tahap Pertama, Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi Anggota DPR yaitu: Partai Nasional Indonesia dengan perolehan 57 kursi atau sebesar 22.32 %, Masyumi memperoleh 57 kursi atau sebesar 20,92 %, Nahdlatul Ulama memperoleh 45 kursi atau sebesar  18,41 % dan Partai Komunis Indonesia memperoleh 39 kursi atau sebanyak 16,36 % ((Pemilu 1955, kpud-medankota.go.id)

Pemilu Tahap Kedua (untuk pemilihan Anggota Konstituante, 15 Desember 1955). Terdapat 520 kursi Konstituante yang diperebutkan (dikurangi 6 kursi karena Irian Jaya tidak ikut Pemilu) oleh 172 Kontestan. Hasil perolehan suara pada waktu itu tetap bertahan pada angka 4 besar, Masyumi walaupun menduduki urutan kedua, namun secara persentase dan perolehan kursi Masyumi menurun dibandingkan dengan hasil pemilihan anggota DPR.

Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi Anggota Konstituante yaitu: Partai Nasional Indonesia dengan perolehan 129 kursi atau sebesar 23.97 %, Masyumi memperoleh 20,59 kursi atau sebesar 20,59 %, Nahdlatul Ulama memperoleh 91 kursi atau sebesar 18,47 % dan Partai Komunis Indonesia memperoleh 80 kursi atau sebanyak 16,47 % (Pemilu 1955, kpud-medankota.go.id). Dalam konstituante juga diangkat 6 orang anggota parlemen mewakili Golongan Tionghoa dan 6 orang dari Golongan Eropa.

Berdasarkan susunan keanggotaan Kostituante hasil Pemilu Tahun 1955 itu dapat kita pahami betapa beragamnya aliran partai politik yang duduk dalam Dewan Kionstituante tersebut yang sebenarnya “menyimpan benih” yang belum sempat terselesaikan pada sidang-sidang PPKI dan BPUPKI yang berakhir tanggal 18 Agustus yang dicapai dengan “kompromi” tersebut.

Sejak zaman Hindia Belanda, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia Merdeka sudah terbelah dalam gagasan mengenai hubungan Negara dengan Agama. Ada yang menghendaki urusan Negara dengan Agama harus bersifat netral dan terpisah, tapi ada pula yang mengatakan urusan Negara dan Agama adalah bahagian yang tak terpisahkan (inheren). Di ujung periode pendudukan Jepang dan dibentuknya PPKI dan BPUPKI dan dalam tubuh badan ini terdapat dua aliran golongan yakni golongan nasionalis dan golongan Islam atau golongan nasionalis sekluer dan golongan nasionalis Islam. Warisan ini ternyata terbawa juga dalam keanggotaan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955. Inilah salah satu penyebab mengapa Konstituante kemudian gagal menjalankan amanah untuk menyusun Undang-undang Dasar yang baru.

Perbedaan pandangan politik di dalam tubuh parlemen itu, yang menyeret anggota pada keinginan untuk mewujudkan misi untuk tidak dikatakan sebagai ambisi partainya. Walaupun telah bekerja selama lebih dari 2,5 tahun Koinstituante gagal merumuskan UUD RI yang baru. Akhirnya pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan amanat yang bersisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Terhadap anjuran Bung Karno ini pun tak pernah ada kata sepakat. Tiga kali sudah diadakan rapat, namun belum ada juga suara yang memenuhi persyaratan dukungan yakni 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Akhirnya Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya;

  1. Pembubaran Koinstituante
  2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Sejak saat itu UUD 1945 memasuki babak baru “pemberlakuannya kembali” sebagai hukum dasar Negara.

Pemurnian Pemberlakuan UUD 1945

Setelah kembali ke UUD 1945, perjalanan UUD ini juga tak seperti yang diharapkan. Benih-benih konflik lama masih tersisa, belum punah seutuhnya. Banyak persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Pada perode pasca Dekrit 5 Juli 1959, pemerintahan Soekarno belum mamou sepenuhnya menjalankan amanah UUD 45. Bahkan sampai dengan kejatuhan Soekarno yang digantikan dengan Presiden Soeharto, pelaksanaan UUD 1945 belum juga menampakkan hal-hal yang menggembirakan. Banyak catatan yang kemudian merekomendasikan agar UUD 1945 itu dijalankan secara murni (dan konsekuen).

UUD 1945 yang singkat dan luwes itu, rupa-rupanya memiliki potensi untuk ditafsirkan guna melindungi berbagai kepentingan dan bahkan kekuasaan. Banyak “penyimpangan-penyimpangan” yang terjadi pada masa pemberlakuan kembali UUD 45 itu yang tidak saja bertentangan secara normatif di mana kekuasaan kerap kali terpusat di tangan eksekutif sehingga tampaklah bahwa UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu, masih banyak membuka celah yang menghasilkan multi tafsir, tergantung “kehendak” penguasa yang diberi amanah pada waktu itu.

UUD ini begitu “mulur dan mungkret”, longgar, fleksibel dan sangat mudah untuk dibelokkan ke arah yang diinginkan oleh penguasa. Demokrasi diartikan berrmacam-macam, mulai demokrasi terpimpin sampai dengan demokrasi liberal. Musyawarah dan mufakat sebagai asas demokrasi ala UUD 1945 (yang roh atau asasnya ada pada Sila ke-4 Pancasila), tak lagi menjadi rujukan dalam penyusunan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pemilu yang akhirnya pada semua tingkatan jenjang pemerintahan dilakukan pemilihan langsung. Pada tingkat Pemerintahan Desa-pun untuk mengangkat Kepala Desa harus dilalukan melalui pemilihan langsung. Tak pelak lagi rakyat mulai mengenal “money politics” yang dalam tradisi masyarakat adat Indonesia adalah sebuah perbuatan yang tak pernah dikenal oleh mereka yang hidup di bawah tahun 1980-an.

Dampaknya permainan “money politics” tak terhindari lagi dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Belum lagi sisa konflik yang ditingalkan pasca pemilihan Kepala Desa yang pada masa-masa lalu tak pernah ada dalam tataran masyarakat lokal. Hilang suasana bersahaja, kearifan lokal dan tradisi bermusyawarah. Konsep pemilihan yang sangat liberal ini akhirnya digunakan untuk pemilihan Ketua Serikat Tolong Menolong dan bahkan untuk mengangkat seorang nazir atau pengurus masjid. Tak heran kemudian benih-benih konflik terbangun baik secara sadar maupun tidak sadar pada tatanan masyarakat desa. Itulah konsep demokrasi liberal.

Pembangunan ekonomi pada tingkat pedesaanpun dihantui oleh sistem liberal yang diikuti dengan sistem kapitalis sebagai pasangan dari ideologi ini. Ujung-ujungnya “koperasi” yang diharapkan menjadi “soko gru” perekonomian bangsa tak lagi dapat diharapkan untuk tumbuh dan berkembang, apalagi menjadi model pembangunan ekonomi Indonesia. Akhirnya benarlah apa yang dikatakan oleh Fukuyama (2002) dalam bukunya The end of History and The Last Man bahwa, dunia akan diakhiri dengan kemenangan kemenangan kapitalis-liberal.

Pengaruh para politisi, cendikiawan, tehnokrat yang tidak berlatar belakang pendidikan Barat – dan mereka yang dirasuki modernisasi – dan Timur menyatu dan memberi andil besar menggeser alam pikiran dan haluan bangsa ini ke arah liberalisasi. Ujung-ujungnya pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang berakhir dengan kejatuhan Soeharto. Sayangnya di kemudian hari gerakan reformasi ini tidak terkontrol. Sebab di tengah eforia dan gegap gempita di mana rakyat berhasil menjatuhkan Presidennya dengan cara yang in-konstitusional (people power), rakyat seakan terlepas dari “kungkungan” hukum. Banyak warga termasuk elite yang berperan dalam gerakan reformasi seperti lepas kendali. Pemimpin yang menggantikan Soeharto, Presiden Habibie bersama petinggi negeri mulai menyusun strategi baru, agar Indonesia dapat segera keluar dari ancaman “kebangkrutan” yang dahsyat pada waktu itu.

Babak baru perjalanan Konstitusi mulai bergulir, berbagai TAP MPR dilahirkan, untuk memuluskan jalannya reformasi.

Sejalan dengan TAP MPR dan gagasan reformasi tersebut digulirkan wacana untuk mengamandemen UUD 1945. Ini mengingatkan kita pada ucapan H. Agus Salim dalam sidang PPKI yang mengatakan pada waktu itu, yang kira-kira ujarnya seperti ini, “UUD ini memanglah hukum yang suci untuk Negara, tapi bukan kitab suci yang tidak bisa diubah” (redaksinya tidak persis betul seperti itu).

Apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah bahwa, memanglah Hukum Dasar itu harus mengikuti dinamika yang berkembang dalam masyarakat namun tetap harus konsekuen dan konsisten dengan tujuan Negara dan landasan philosofisnya. Sampai hari ini bangsa ini sepakat untuk mempertahankan Tujuan Negara dan menjadikan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 45 sebagai Ideologi berbangsa dan bernegara. Banyak pandangan dan teori yang muncul mengenai hal itu. Sehingga dalam perjalanannya, hanya Batang Tubuh UUD 1945 yang mengalami amandemen dalam berbagai periode kepemimpjnan Presiden. Bahkan ketika itu banyak peraturan perundang-undangan yang kemudian harus diuji materil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya yang tentu saja bermuara pada hukum dasar dan ideologi Pancasila sebagai Gerundnorm dan sebagai Philosofische Grondslag.

Sejak kurun waktu 1999 s/d 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amendemen yang menujukkan bahwa tidak ada lagi yang dipantangkan untuk merubah Undang-undang Dasar.

Ideologi Pancasila Dalam UUD 1945.

Walaupun UUD 1945 tidak lagi dianggap sakral untuk diubah, tetapi ada bahagian dari UUD 1945 itu yang tidak boleh diubah. Bahagian itu adalah bahagian penting, karena menyangkut cita-cita kemerdekaan, cita-cita mengapa negara ini didirikan.

Cita-cita negara itu termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Landasan untuk mencapai tujuan negara itu adalah Pancasila. Lihatlah redaksi Alinea ke-empat itu yang berbunyi, ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,  Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Dengan posisi Pancasila yang disebutkan sebagai dasar, sebagai asas, sebagai Philosofische Grondslag, maka kelahiran Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 itu dikukuhkan dalam naskah Pembukaan UUD 1945, seumpama akte kelahiran suatu bangsa. Jika itu diubah maka secara juridis berakhir usia suatu Negara atau dinyatakan bubar. Oleh karena itu posisi Pancasila dalam UUD 1945 tak dapat diutak-atik, jika eksistensi Negara merdeka 17 Agustus 1945 itu hendak dipertahankan. “Akte” itu akan ada dan selamanya akan tetap ada, sekalipun bumi Indonesia ini musnah atau tenggelam, sebab akte itu “petikan”nya ada dalam jiwa dan hati sanubari bangsa Indonesia. Panasila itu adalah produk (budaya immateril) bangsa Indonesia, produk asli yang original. Pancasila itu adalah the original paradigmatic values of Indonesian culture and Sosiety.

Sejarah kelahiran Pancasila telah menjawab bahwa, pendiri bangsa (the founding fathers) telah sepakat untuk mendirikan bangsa dan Negara ini dengan membebaskannya dari penjajahan, kebodohan, kemelaratan serta seluruh bentuk eksploitasi terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip moral, agama dan hukum.

Pancasila adalah abstraksi dari the original paradicmatic Values of Indonesian Culture and society yang digali dari bumi Indonesia sendiri, sebagaimana diungkapkan Bung Karno dalam berbagai pidatonya.

Sebagai  penggali, penggagas Pancasila, Bung Karno sadar betul akan arti pentingnya meletakkan dasar negara di atas kepribadian bangsa sendiri. Dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri setelah mencermati perjalanan bangsanya. Memang pada awalnya ada banyak tawaran ideologi yang diajukan dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Ada yang mengusulkan negara ini dibangun di atas landasan ideologi Sosialis. Ada juga suara-suara yang menghendaki ideologi marxis. Ada juga yang mengusulkan di atas ideologi Islam negara ini didirikan. Bung Karno dalam pidatonya dengan mengambil contoh di beberapa negara, seperti Arab Saudi didirikan oleh Ibnu Saud di atas ideologi Islam, Lenin mendirikan negara soviet di atas weltanshauung Marxistische, Hitler mendirikan Jerman di atas weltanschauung National Sozialistische, Negara Dai Nippon didirikan di atas weltanschauung Tenoo Koodoo Seishin. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok di atas San Min Chu I (Mintsu, Minchuan, Min Seng dan nasionalism). Itulah “isi” negara-negara merdeka yang didirikan oleh the founding fathernya masing-masing. Itulah yang oleh Bung Karno disebutnya sebagai sebuah perbedaan “isi” di masing-masing negara berdasarkan derajat dan pengalaman sejarah negaranya.

Pancasila dalam banyak literatur (Kaelan, 2013) dikatakan sebagai hasil perasan dari sari pati kehidupan sosio-kultural bangsa Indonesia. Sari pati peradaban, saripati budaya, sari pati yang dirumuskan oleh pemikir dan the founding fathers bangsa ini yang secara methodologis merupakan  hasil abstraksi dari nilai-nilai original paradigmatik sosial dan kultural rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang telah disepakati oleh para the founding fathers bangsa Indonesia, secara objektif dikagumi oleh seorang ahli tentang Indonesia, dari Cornell University USA, George Mc Turnan Kahin. Dalam bukunya Nationalism and Revolution, Kahin menyebut bahwa rumusan ideologi Pancasila diungkapkannya “Pancasila is the best exposition of history I have ever seen”. (George Turman Kahin, 1995).

Presiden RI ke-3 Habibie sering mengatakan, “Pancasila itu adalah ideologi yang sangat canggih”. Pernyataannya diungkapkan berdasarkan pengalamannya dalam pengelolaan dan memimpin bangsa ini. Pancasila mampu mengatasi berbagai perbedaan suku, agama dan faktor-faktor pluralistik yang mengitari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila telah menghindari bangsa ini dari ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa. B.J. Habibie telah merubah kesadaran teknologis menjadi kesadaran Ideologis.

Nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila juga diapresiasi oleh filsuf Inggris, Bertrand Russell yang dikatakannya bahwa Pancasila merupakan suatu sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis), dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Pandangan terhadap filsafat Pancasila juga dikemukakan oleh Routges yang menyatakan bahwa “Dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia lah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya dari semua revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, Pancasila dilukiskan disertai alasan-alasan secara lebih mendalam daripada peristiwa revolusi itu sendiri.

Berdasarkan perspektif lain Koentowijoyo menekankan pentingnya radikalisasi Pancasila dalam negara Indonesia yaitu bagaimana meletakkan Pancasila secara radikal dan efektif sebagai pedoman bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam sistem hukum tata negara Indonesia dirumuskan dalam satu kesatuan yaitu penggabungan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Pancasila tertuang pada bahagian pembukaan yang dituangkan dalam alinea ke-4. Pengesahannya dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sidang yang dibuka pada pukul 11.30 (atau pukul 10 Wib) di gedung Cuo Sangi-In, Jalan Pejambon No. 2 Jakarta, dengan acara pengesahan UUD 1945 dipimpin oleh Ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta dan dihadiri 25 orang anggota. (Kuntowidjojo, 2003)

Kesadaran teknologis harus diubah menjadi kesadaran ideologis dan masyarakat teknologis digantikan dengan masyarakat sila Pancasila gabungan unsur kultural, struktural dan transendental yang terangkum dalam nilai-nilai azasi (principle values).

Penutup

Sebagai Principle values Pancasia menjadi sebuah keniscayaan untuk dijadikan sebagi dasar bagi penyusunan tertib hukum, sebagai landasan filosofis, sebagai falsafah negara, sumber dari segala sumber hukum. Sebagai ideologi negara, cita-cita idealnya adalah Pancasila akan dapat mewarnai tata hukum yang berlaku di Indonesia. Akan terlihat warna Pancasila dalam norma hukum konkrit yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan posisi yang demikian maka Pancasila telah menempati  posisi yang paling tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sistem hukum yang terdiri dari; substansi, struktur dan kultur telah menempatkan Panasila sebagai dasar untuk pembentukan substansi hukum, menyusun struktur hukum dan menegakkan budaya hukum. Itulah sebabnya Pancasila itu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai asas pembentukan norma hukum. Boleh kah nilai hukum adat dipakai dalam menyusun norma hukum? Pancasila menyatakan boleh karena nilai itu tersirat dalam Pancasila. Bolehkah Hukum Islam dipakai sebagai asas pembentukan norma hukum? Pancasila menjawab boleh, karena hukum Islam itu nilai-nalilainya tersirat dalam Sila Pertama. Oleh karena itu tak ada alasan untuk membuat UU Haluan Ideologi Pancasila. Membuat undang-undang Haluan Ideologi Pancasila, sama artyinya “mengecilkan” atau “mendegredasikan” posisi Pancasila yang sudah ditempatkan oleh the foundiung fathers bangsa ini pada posisi yang tertinggi dalam sistem hukum kita.

Meminjam term dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), Pancasila itu semacam “titik taut”. Titik taut yang menentukan apakah sesuatu itu masuk dalam ranah hukum tertentu. Pancasila sebagai Philosofische Grondslag akan menyaring semua elemen-elemen yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dalam term HPI itu disebut sebagai titik taut primer (aanknoppingspunten premiere). Selanjutnya apakah sesuatu yang masuk dalam ranah hukum tertentu itu telah memiliki kesesuaian dengan hukum Indonesia, maka hukum itu dapat dipakai dan diterapkan.  Dalam konteks ini Pancasila akan menjadi “filter” untuk menyaring hukum apa yang akan dipergunakan yang dalam term HPI disebut sebagai titik taut sekunder (aanknoppingspunten secundaire). Akan tetapi bukan membuat hukum tentang “Pancasila” atau membuat hukum mengenai dirinya sendiri seperti yang tertuang dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. ****