Kejatisu Didemo, Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Di Gohor Lama

Jumat, 5 Agustus 2022 | 16:50 WIB

Medan, MPOL : Massa yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia bersama Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Sumut menggelar unjukrasa di Kejaksaan Tinggi Sumut sekaligus mendesak institusi hukum itu mengusut dugaan korupsi Dana Desa di anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di T.A. 2016 – 2019, yang diduga digunakan oknum perangkat Desa Gohor Lama, Kamis(4/8/2022)

Koordinator Aksi Astrada dalam orasinya menjelaskan, dugaan Praktik Korupsi Anggran Dana Desa di Desa melalui program BUMDES T.A. 2016 – 2019, Dugaan praktek korupsi ini dalam bentuk penyelewengan/penyelahgunaan BUMDES pada T.A. 2016 – 2019, yang diduga dilakukan Oknum perangkat desa, padahal ada Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana Operasional BUMDESA “Berkah Gohor Lama Maju” tanggal 28 Desember 2016,-.

Praktik korupsi ini,kata Astrada diduga tersistematis, karena tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang adanya BUMDES, dan siapa orang – orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMDES pada T.A. 2016 – 2019

Menurutnya, akibat tidak jelasnya keberadaan BUMDES pada T.A. 2016 – 2019 ini, kita patut menduga  negara telah dirugikan sebesar Rp. 367.000.000,- yang berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) di T.A. 2016 -2021.

“Warga Desa Gohor Lama tidak pernah mengetahui dan merasakan manfaat dari unit usaha yang di buat oleh BUMNDES, apalagi untuk mendapatkan Informasi tentang keberadaan BUMDES,  dimana seharusnya sebagai warga Desa Gohor Lama berhak untuk mendapatkan Informasi tersebut, baik melalui papan Pengumuman di Balai Desa maupun melalui Kadus – kadus yang berada di Desa,” tegas Astrada.

Dijelaskannya, dari data yang peroleh, bahwa di Gohor Lama ada 3 unit usaha BUMDES berupa Usaha Peternakan Kambing dan Lembu, Usaha Simpan Pinjam, dan Usaha Dagang Pakaian.

Astrada menilai dari ke 3 unit usaha desa ini tidak pernah terealisasi ataupun terlaksana di Desa Gohor Lama pada tahun 2016 – 2019 yang seharusnya dapat membantu ataupun meringankan kebutuhan ekonomi warga Desa Gohor Lama yang memiliki per ekonomian kurang mampu.Padahal secara hukum BUMDES ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pelaksana Operasional BUMDESA “Berkah Gohor Lama Maju” tanggal 28 Desember 2016,-

Banyak  kerugian materil maupun Immateril yang dialami warga desa akibat dampak dari perbuatan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab di Pemerintah Desa Gohor Lama. Apalagi ada dugaan dari Warga Desa Gohor Lama yang namanya dicatut dalam Struktur ke Pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Padahal mereka yang dicatut namanya  tidak pernah tahu ditunjuk dalam Struktur kepengurusan bahkan tidak pernah merasa dirinya diundang untuk menghadiri Rapat Musyawarah Desa

Karena itu,lanjut Astrada Aparat Penegak Hukum, seperti Poldasu, Kejatisu, BPKP, KPK dan Satgas Dana Desa serta Dinas PMD Sumut untuk segera mengusut tuntas oknum pejabat Desa  Gohor Lama yang diduga terlibat dalam penyelewengan serapan dana badan usaha milik desa (BUMDES) T.A 2016-2019.

Menyahuti massa itu, Kepala Kejaksaan Tinggi diwakili Kasi Penkum Yos Arnold Tarigan mengapreasi massa tersebut.Tapi dia berharap laporan dugaan korupsi dana desa itu didukung bukti dan fakta disampaikan ke PTSP

“Kita tunggu laporan itu, nantinya info tersebut akan dilanjutkan ke Kejari wilayah hukum Stabat langkat,” ujar juru bicara Kejati Sumut itu

Selain ke Kejatisu,massa juga mendatangi Poldasu dan Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara. **