Kasus Korupsi, Mantan Pejabat Dispora Sumut dan Rekanan Divonis Setahun

Jumat, 24 April 2020 | 11:52 WIB

Medan, MPOL.Com: Mantan Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) dan dua rekanan  dihukum masing-masing 1 tahun penjara karena terbukti korupsi anggaran Lintasan Sirkuit Atletik PPLP Sumut TA 2017 di Pengadilan Tipikor Medan,Kamis(23/4)
Ketiga terdakwa itu Sujamrat(58) dan
Deddy Octavardian selaku Direktur PT Pajajaran Multicon dan Junaedi selaku Direktur PT Rian Makmur
Selain  hukuman pidana,terdakwa Sujamrat dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.
Sujamrat juga dibebani membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 674 juta, dan sudah dibayarkan.
Sedangkan uang pengganti (UP), terdakwa Deddy diwajibkan mengganti sebesar Rp 800 juta lebih, sedangkan Junaedi wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 35 juta.
Mendengar putusan Hakim Syafril Batubara, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara ketiga terdakwa kompak menyatakan menerima putusan tersebut.
Diketahui Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Benhar bahwa para terdakwa  terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 1 KUH Pidana.
Pada sidang sebelumnya, para terdakwa dituntut masing-masing  1 tahun 6 bulan  denda Rp 50 juta dan subsider 6 tahun kurungan.
Dalam dakwaan JPU, renovasi lintasan sirkuit dikerjakan bersama Junaedi dan Deddy Octavardian (berkas terpisah) pada Desember 2016 sampai Januari 2018. Pada tahun 2016, rencana kegiatan renovasi nantinya akan direkapitulasi menjadi Perencanaan APBD Dispora Sumut. Sekira Desember 2016, Sujamrat meminta Deddy untuk mengerjakan renovasi kegiatan tersebut.
Sujamrat meminta Deddy membuat surat penawaran sebagai bahan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pada pertemuan itu, Deddy menawarkan lapisan sintetik merk Regupol untuk perencanaan renovasi lintasan Sirkuit.
“Pada Januari 2017, Deddy mengirimkan dokumen kepada Sujamrat melalui alamat Dispora Sumut. Saat proses tahap evaluasi adminstrasi, teknis dan harga, ternyata PT Tamarona Putri Masro dengan nilai lebih rendah yaitu Rp 4 miliar dinyatakan tidak lulus. Sedangkan PT Rian Makmur Jaya yang nilai penawarannya lebih tinggi yaitu Rp 4.629.496.850 dinyatakan lulus administrasi oleh Tim Kelompok Kerja,” pungkas Benhar.
Padahal, saat tahap evaluasi persyaratan teknis, ternyata PT Rian Makmur Jaya tidak memiliki surat dukungan dari distributor. Demikian juga PT Rian Makmur Jaya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap daftar peralatan baik sewa maupun milik sendiri.
“Namun, Tim Kelompok Kerja tetap meluluskan PT Rian Makmur Jaya sebagai pemenang lelang kepada Sujamrat,” cetus JPU.
Selanjutnya, PT Rian Makmur Jaya yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak pernah melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan pihak lain yaitu Deddy selaku Direktur PT Pajajaran Multicon.
20 Juli 2017, Sujamrat meminta uang sebesar Rp 10 juta untuk biaya pembuatan dokumen kontrak, lalu tanggal 31 Juli 2017, saat Junaedi mengajukan uang muka 20 persen, Sujamrat meminta fee 2 persen atau Rp 14 juta. Kemudian, tanggal 21 Agustus 2017, Deddy mengambil uang Rp 100 juta dari Bank Mandiri yang langsung diserahkan kepada Sujamrat.
“24 Agustus 2017, Sujamrat datang ke Jakarta dan meminta kembali uang Rp 100 juta kepada Deddy,” ujar JPU.
Total  yang diterima Sujamrat dari pihak ketiga (kontraktor) seluruhnya senilai Rp 674 juta dari total kerugian negara Rp 1.537.273.395. *