IMAHARA FH USU Adakan Webinar Bertajuk “Menelisik Permasalahan Penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan”

Senin, 6 Juli 2020 | 23:00 WIB

Medan, MPOL : Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (IMAHARA) Fakutas Hukum Universitas Sumatera Utara mengadakan webinar yang bertajuk “Menelisik Permasalahan Penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan”. Webinar ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Juli 2020 via aplikasi ZOOM.

Dios Lumban Gaol selaku Ketua IMAHARA FH USU mengatakan bahwa alasan IMAHARA menyelenggarakan webinar, karena Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan hukum Ketenagakerjaan sangat massif terjadi, terkhusus mengenai penegakan hukum pidana Ketenagakerjaan yang sering luput dari perhatian.

Lebih lanjut Dios mengatakan, bahwa Hak- hak Ketenagakerjaan sudah diatur secara tegas di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya memuat aturan hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, hingga sanksi hukum pidana Ketenagakerjaan. Namun  nyatanya hingga kini pelanggaran hak-hak pekerja masih terus terjadi.

Pelanggaran hak-hak pekerja ini bisa dilihat dari masih banyaknya praktik pembayaran upah pekerja di bawah standar upah minimum provinsi, pemberangusan serikat pekerja, tidak membayar upah lembur, tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS, pembiaran atas kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Padahal kesemuanya adalah tindak kejahatan pidana, yang telah di atur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (LBHJ, 2019).

  1. Daffasya A Sinik selaku Sekretaris IMAHARA FH USU menimpali, bahwa salah satu contoh kasus mengenai Penegakan Pidana Ketenagakerjaan ialah terjadi pada tahun 2019 di Kecamatan Binjai, Sumatera Utara. Terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya 30 orang pekerja yang 6 diantaranya ialah pekerja anak. Menurut Disnaker Prov.Sumut Perusahaan tersebut ilegal, mendirikan pabrik tanpa pemberitahuan pemerintah setempat. Menurut Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto menyampaikan para tersangka beroperasi dengan modus rumahan untuk menghindari pajak, jaminan sosial Ketenagakerjaan, hindari masalah perizinan, dan agar gaji pekerja di bawah UMR (tenaga harian lepas).

Dalam kasus ini terdapat 3 tersangka, ke tiga tersangka di vonis bersalah dengan masa tahanan 1 tahun, rendahnya hukuman yang diberikan membuat kita harus menilik kembali, bagaimana sistem penegakan pidana ketenagakerjaan kita, sebut Daffa.

Dalam webinar ini IMAHARA FH USU mengundang 4 Narasumber, yaitu Dr. Agusmidah, S.H.,M.HUM (Ketua Departeman HAN FH USU dan Dosen Perburuhan FH USU), Jeanny Sirait S.H.,M.H (Pengacara Publik LBH Jakarta), Martin Luis (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia), dan Disnaker FH USU. Namun sebelum berjalannya diskusi, perwakilan Disnaker mengkonfirmasi kepada panitia bahwa tidak dapat hadir pada acara webinar karena adanya agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Berjalanya webinar ini dipandu langsung oleh Dios Lumban Gaol sebagai Moderator.

Narasumber pertama Jeanny Sirait memaparkan bahannya, mulai dari menjelaskan 9 jenis Pidana Perburuhan. Kesembilannya itu ialah Pembayaran upah di bwah upah minimum, upah lembur tidak dibayarkan, hak pensiun yang tidak dibayarkan, pemberangusan serikat perkerja/serikat buruh, pengusaha memperkerjakan anak, tindak pidana terkait pemutusan hubungan kerja akibat buruh melakukan tindak pidana, pengusaha tidak membayar iuaran BPJS, tindak pidana kecelakaan kerja, dan pelanggaran kewajiban melaporkan, mendirikan, menjalankan kambali, serta memindahkan perusahaan.

Jeany mengatakan bahwa LBH Jakarta dalam waktu 3 tahun terakhir banyak menangani kasus pembayaran upah di bawah upah minimum, pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh, dan tindak pidana kecelakaan kerja. Mengenai tindak pidana kerja juga sangat berkaitan dengan kondisi saat ini yaitu adanya Covid-19, banyak pekerja yang terpaksa bekerja dengan keadaan yang tidak aman, sebut Jeany. Jeany juga sependapat bahwa penegakan pidana perburuhan masih memiliki kekurangan. LBH Jakarta pada tahun 2017 juga mencatat terdapat 1287 korban tindak pidana Ketenagakerjaan di daerah Jabodetabek dan Karawang yang mengadukan kasus tindak pidana ketenagakerjaan, namun tidak sampai setengahnya ditindaklanjuti. Kemudian Jeany menjelaskan mengenai perkembangan advokasi pidana perburuhan di Jabodetabek. Bahwa sudah ada Desk Tenaga Kerja di Polda Metro Jaya, namun tantanganya ialah Desk Tenaga Kerja yang ada di Polda Metro Jaya belum memiliki sistem manajemen kasus yang sesuai dengan mekanisme penanganan kasus pidana (khusus). Diakhir pemaparan Jeany menyampaikan bahwa ada 3 harapan advokasi pidana kedepannya, yaitu sistem manajemen penanganan kasus pidana perburuhan, aparat penegak hukum yang memiliki perspektif dan kemampuan menangani kasus pidana perburuhan, dan mendorong adanya Desk tenaga kerja/ Desk pidana perburuhan di Polda  dan Polres di seluruh Indonesia.

Narasumber kedua Agusmidah, memaparkan bahanya dimulai dari menunjukkan kasus-kasus pidana ketenagakerjaan serta menjelaskan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut Agusmidah memaparkan bahwa tindak pidana bidang ketenagakerjaan tidak hanya diatur di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan saja, namun juga diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Selanjutnya Agusmidah juga menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan adalah petugas pengawas ketenagakerjaan sebagai PPNS, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam tahap penyidikan pihak yang berperan ialah PPK sebagai PPNS dan Kepolisian, perlu diperhatikan bahwa Polri berwenang aktif melakukan penyidikan sebab Polisi adalah koordinator dari PPNS. Agusmidah juga memaparkan bahwa banyak pihak mempertanyakan profesionalisme PPNS ketenagakerjaan, akibat minimnya perkara pidana perburuhan yang sampai ke Pengadilan, hal ini menimbulkan kekecewaan pada pada kinerja PPNS ketenagakerjaan.

​Agusmidah juga menyampaikan keluhan Disnaker terhadap proses penegakan hukum pidana perburuhan antara lain, a.bahwa pekerja kerap menjadikan instrumen Pidana hanya untuk menekan pengusaha saja, sehingga tidak serius dalam mengumpulkan alat bukti, b.jika hak telah dibayar, pidana ditinggalkan, padahal pembayaran hak tidak menghapus pidana, c.dana untuk saksi ahli dalam proses penyidikan tidak tersedia. Di akhir, Agusmidah menegaskan bahwa untuk mewujudkan sistem penegakan hukum pidana ketenagakerjaan yang baik, setidaknya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus terwujud dengan baik pula.

Pembicara ke tiga yaitu Martin Luis, memberikan respon bahwa pelaporan tindak pidana perburuhan sangat sulit prosesnya. Kerap kali buruh/pekerja yang melaporkan permasalahan pidana perburuhan tidak ditanggapi dengan baik. Martin bercerita bahwa ia pernah melaporkan tindak pidana pemberhangusan serikat ke pihak kepolisian, namun pihak kepolisan sendiri tidak menerima dan mendorong Martin untuk melaporkannya ke pengawas Disnaker. Hal ini menurut Martin yang sangat perlu disoroti dalam sistem penegakan pidana perburuhan.Martin juga sepakat dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana ketenagakerjaan masih belum mempuni.

Setelah ke tiga pemateri memaparkan materinya, moderator membuka sesi Tanya jawab yang dihadiri lebih dari 110 orang. Dalam sesi tanya jawab moderator mendahulukan bagi para buruh atau serikat buruh untuk memberi tanggapan dan pertanyaan. Para penanya berasal dari Serikat Buruh Multi Sektor (SPMS) Sumut, perkumpulan pekerja RSU Sari Mutiara, dan Dosen Universita Brawijaya. Pada intinya para penanggap memiliki poin substansi yang sama, ialah perlu adanya perbaikan sistem penegakan hukum pidana ketenagkerjann.

Di akhir sesi webinar, Dios Lumban Gaol menyampaikan bahwa penanganan penegakan hukum pidana ketenagakerjaan masih belum maksimal, banyak kasus diadukan oleh buruh ke lembaga kepolisian namun tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan: ketidakmengertian aparat Polisi atas hukum pidana ketenagakerjaan, ketiadaan penyidik khusus, dan lain sebagainya. Setidaknya dari webinar ini kita mendapatkan 2 poin yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertama, perlu adanya perbaikan sistem penegakan hukum pidana ketenagakerjaan. Kedua, Perlu pemaksimalam kompetensi aparat penegak hukum yang bertugas khusus di bidang ketenagakerjaan. **