Gugatan Tak Diterima, Parlaungan Ajukan Kasasi ke MA

Senin, 27 Juli 2020 | 18:23 WIB
Medan, MPOL : Anggota DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong melalui Kuasa Hukumnya Marthin Simangunsong,SH mengajukan kasasi atas putusan PN Medan yang tidak menerima gugatannya.
“Hari ini ( maksudnya Senin ini)
kami secara resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung( MA).Kami juga sudah daftarkan kasasi melalui Bagian Perdata PN Medan,” ujar Marthin Simangunsong kepada wartawan,Senin(27/7).
Sebelumnya Majelis Hakim PN Medan diketuai Mery Dona dalam amar putusannya 17 Juli 2020 lalu menyatakan tidak menerima gugatan Parlaungan Simangunsong atas tergugat I Mahkamah Partai  Demokrat dan tergugat II  Meilizar Latif.
PN Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Menanggapi itu Marthin menilai,putusan sela Majelis hakim itu hanya mempertimbangan bukti pihak tergugat yang diajukan secara elektronik yakni pemberitahuan Mahkamah Partai Demokrat yang menyebutkan kalau para pihak tidak puas atas keputusan partai bisa mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.Padahal pemberitahuan tergugat I itu dilayangkan setelah pengurus Mahkamah Partai Demokrat sudah demisioner.
“Sebenarnya kita meragukan keabsahan keputusan tergugat I itu,tapi hakim tetap mengadopsinya untuk tidak menerima gugatan yang diajukan Parlaungan Simangunsong,” ujar Marthin.
Menurut dia,putusan PN Medan itu belum final dan masih memungkinkan penggugat mengajukan kasasi atau mengajukan gugatan baru ke PN Jakarta Pusat.Tapi penggugat memilih kasasi dan tetap yakin hakim kasasi menerima gugatan penggugat.
Menurut dia,walau gugatan penggugat tidak diterima hakim,bukan berarti tergugat II Meilizar Latief  bisa mem-PAW-kan penggugat.”Saya rasa hanya mimpilah,” kata Marthin.
Menurut dia, Pasal 20 ayat 5 AD/ ART Partai Demokrat menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa Pemilu.” Aturan itu membuat tergugat II terganjal mengajukan sengketa Pemilu,” jelasnya
Seperti diketahui, Parlaungan Simangunsong mengajukan gugatan ke PN Medan untuk menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai tergugat I  tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan Tergugat I itu dengan Nomor : 04/PIP-MP/2019 tentang Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang Terkait dengan Kode Etik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 antar Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat tertanggal 26 Mei 2019. **