Gugatan Rekonvensi PT BSP Inkracht, Poldasu Diminta Hentikan Dugaan TPPU Suhendra

Senin, 3 Mei 2021 | 21:16 WIB

Medan,MPOL: Penyidik Subdit II/Umum Ditreskrimum Poldasu diminta bertindak profesional dengan tidak menindaklanjuti laporan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituduhkan kepada Suhendra Chudiharja alias Hendra alias Ahwat, mengingat gugatan rekonvensi (perdata) PT.Bumi Sari Prima (BSP) sudah berkekuatan hukum tetap (inckrah).

Hal itu ditegaskan Gindo Nadapdap dan Jhonson Sibarani selaku kuasa hukum dari Suhendra Chudiharja alias Hendra alias Ahwat, kepada wartawan, Senin (3/5).

“Kami mengingatkan rekan penyidik Polda Sumut agar tetap mengedepankan hukum tanpa melanggar hukum dalam melakukan penyidikan suatu perkara. Dalam hal ini, kasus yang dialami klien kami terhadap PT Bumi Sari Prima (BSP). Karena, gugatan (perdata) rekonvensi PT.BSP di PN Siantar sudah inckrah sehingga tidak dapat lagi dilanjutkan ke TPPU,” jelas Gindo Nadapdap dan Jhonson Sibarani.

Mereka menjelaskan, majelis hakim PN Pematang Siantar menyatakan perbuatan klien mereka (penggugat) adalah perbuatan ingkar janji (wan prestasi) yang tidak membayar hasil penjualan tepung tapioka milik tergugat rekonveksi sebanyak 455,5 ton atau sebanyak 24 bon / invoice sebesar Rp4.082.000.000.

“Putusan Perdata No 41/Pdt.G/2020/PN Pms telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht. Baik PT BSP sebagai pemohon gugatan rekonvensi maupun tergugat sama-sama tidak melakukan upaya hukum atas putusan tersebut,” tegas Gindo Nadapdap.

Dengan putusan itu, sebut Gindo dan Jhonson, perkara dimaksud bukan lagi domainnya penyidik Polda Sumut untuk mempersangkakan TPPU kepada Suhendra Chudiharja alias Hendra alias Ahwat.

“Mengacu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Pasal 19 Ayat (2) antara lain ditegaskan, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam membayar utang,” jelasnya.

Diperjelas lagi, dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi, pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan menunggu suatu putusan pengadilan perkara perdata.

Oleh sebab itu, sebut Gindo dan Jhonson, penyidik Polda Sumut harus menerbitkan SP3 Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas TPPU terhadap Suhendra Chudiharja.

“Jika penyidik Poldasu tidak segera menghentikan kasus TPPU yang dipersangkakan kepada klien kami, maka kami akan melakukan upaya hukum praperadilan atau melaporkan penyidik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam),” tegas Jonson yang juga Pemimpin Umum di salah satu media online di Medan itu.

Adanya gugatan tersebut berawal dari perjanjian lisan kerjasama antara Suhendra Chudiharja dengan Dirut PT BSP Juwan Chandra dalam bisnis penjualan hingga penagihan tepung tapioka pada 2016 hingga 2018 lalu.

Namun, dalam perjalanannya, Suhendra Chudiharja dianggap menipu dan menggelapkan miliaran rupiah oleh PT BSP, padahal Susanto dan Awan lah yang belum membayar pembelian tepung tapioka kepada Suhendra Chudiharja.

“Karena Susanto dan Ahwa belum juga membayar tepung tapioka sehingga Suhendra Chudiharja tidak bisa melakukan pembayaran kepada PT.BSP namun pihak PT.BSP justru melaporkan klien kami ke Polda Sumut, hingga Suhendra Chudiharja divonis PN Medan, 3,6 tahun. Namun, dalam banding Mahkamah Agung (MA) menjadi 2 tahun,” jelas mereka.

“Masa hukuman 2 tahun itu sudah dijalani klien kami 1 tahun,” timpal Jonson.

Disebutkan, karena tidak menerima putusan pidana tersebut, Suhendra Chudiharja mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun terkendala karena MA tidak kunjung mengirimkan salinan putusan ke PN Medan meski perkara tersebut telah diputus pada Agustus 2020 lalu.

“Sementara salinan putusan tersebut adalah salah satu syarat wajib dalam pengajuan PK,” sesalnya.

Anehnya, pada 17 September lalu, Suhendra Chudiharja kembali dilaporkan PT BSP dalam kasus TPPU ke Poldasu dan ditetapkan sebagai tersangka.***