Gugatan 3 Direksi PD Pasar Medan, Majelis Hakim: Bukan Saatnya Lagi Bersikap Arogan

Rabu, 12 Februari 2020 | 10:46 WIB

Medan (mednaposonline.com) – Sidang perkara gugatan pemberhentian dengan tidak hormat 3 Direksi PD Pasar Kota Medan yang dikeluarkan melalui SK Plt. Walikota Medan Akhyar Nasution, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan masih belum selesai.

Sidang lanjutan pada Senin (11/2/2020) masih ditunda lagi seminggu, karena kuasa hukum pihak tergugat, Daldiri SH, belum bisa menyampaikan jawaban tertulis atas gugatan yang diajukan pihak penggugat melalui kuasanya, Julkhairi SH. Kuasa hukum tergugat meminta waktu seminggu untuk melengkapi berkas jawaban.

Seperti diketahui, tiga direksi yang diberhentikan masing-masing Dirut PD Pasar Medan Rusdi Sinuraya, Direktur Operasional Yhonny Anwar dan Direktur Pengembangan dan SDM Arifin Rambe melalui kuasa hukumnya Julkhairi SH menggugat ke PTUN Medan untuk pembatalan SK Plt Walikota Medan dimaksud. PTUN Medan pada sidang terdahulu telah menetapkan putusan sela dengan menunda SK Pemberhentikan ketiga direksi, penggugat.

Selama pasca penetapan putusan sela PTUN tersebut, sempat terjadi suasana “tegang” di PD Pasar Kota Medan, ketika beberapa waktu lalu pihak Pemko Medan yang dipimpin Sekda Kota Medan melakukan apel di lokasi kantor dan mencoba memimpin rapat  di ruang direksi PD Pasar tersebut, namun Dirut PD Pasar menolak dan mempertahankan atas hak sebagai Dirut PD Pasar berdasarkan putusan sela PTUN.

Dalam sidang PTUN Senin kemarin, Ketua Majelis Hakim Jimmy Claus Pardede mengimbau semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atas penetapan putusan sela PTUN Medan menunda SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar yang dikeluarkan Plt Wali Kota Medan.

“Bukan saatnya lagi (menunjukkan) sikap arogansi. Jangan lagi melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum (atas putusan sela PTUN Medan),” kata Ketua Majelis Jimmy Claus Pardede saat memimpin sidang, seperti dikutip dari laman Inilahmedan.com.

Jimmy mengemukakan hal itu sesaat memberikan kesempatan kepada Julkhairi selaku kuasa hukum tiga Direksi PD Pasar terkait materi gugatannya. Termasuk juga membeberkan persoalan-persoalan kinerja yang terjadi di lingkungan perusahaan daerah itu pasca keluarnya putusan sela PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan. Sebagaimana diketahui, Pemko Medan tetap pada sikapnya dengan menunjuk Nasib sebagai Plt Dirut PD Pasar Medan.

Persidangan PTUN Medan. (ist)

Sebelum menutup sidang, Jimmy mengimbau kepada kuasa hukum tergugat maupun penggugat harus memberikan penjelasan mengenai pengetahuan hukum tentang putusan sela PTUN Medan kepada masing-masing pemberi kuasa.

“Saya pikir kedua kuasa hukum tidak lagi perlu dijelaskan. Masing-masing kan pengacara senior dan sudah memahami hukum,” katanya.

“Jika pihak tergugat merasa keberatan terhadap putusan sela PTUN Medan, pihak tergugat dapat menggunakan hak jawab. Karena majelis hakim mempunyai kewenangan dan pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan penundaan pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan yang dikeluarkan Plt Wali Kota melalui SK,” sambungnya.
Dalam kasus ini jelasnya, PTUN Medan menjalankan peraturan perundangan di Indonesia dan penetapan penundaan pemberhentian tiga direksi PD Pasar Medan sesuai hukum.

Sementara itu kuasa hukum penggugat Zulkhairi mengatakan pihak tergugat sudah diberikan kesempatan yang ke 2 atas jawaban terhadap gugatan yang dilakukan penggugat.

“Tadi juga sama-sama kita dengar dari ketua majelis hakim agar semua pihak taat kepada putusan sela PTUN Medan yang menunda SK pemberhentian tiga direksi. Dan dengan tegas beliau (ketua majelis hakim-red) mengatakan bukan saatnya lagi mempertontonkan arogansi,” katanya.

Sidang PTUN hari itu juga turut dihadiri ketiga direksi PD Pasar Medan selaku pihak penggugat. “Kami menghadiri sidang untuk melihat uji materi atas gugatan kami soal SK pemberhentian. Prinsipnya kami ingin mencari keadilan hukum,” kata Rusdi Sinuraya. (int/imc)