Dituding Serobot Tanah, Sayed Saiful Polisikan Pria Asal Batubara

Rabu, 25 Januari 2023 | 18:24 WIB

Medan, MPOL : Sayed Saiful (53) warga Jalan Ali Gatmir No. 178 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang
mempolisikan Ar warga Jalan Dusun I Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara yang menyebut dirinya telah menyerobot tanah di Jalan Pusara atau Jalan Sapta Marga Lingkungan III, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

“Kami sudah laporkan Ar ke Polda Sumut atas dugaan pelanggaran UU ITE bersama yang menyebarkan berita yang diduga fitnah,” tegas Sayed Saiful kepada wartawan, Selasa (25/1/2023)

Sementara itu Soni, SH kuasa Hukum Sayed Saiful menyatakan apa yang dilakukan Ar terhadap kliennya merupakan perbuatan yang tendensius dan tidak benar sama sekali.

“Menurut kami Ar berusaha menyerang klien kami secara membabi buta.Padahal legalitas alas hak yang dimiliki Ar masih dipertanyakan dan pemberitaan terhadap klien kami sudah tidak wajar,” ujar Soni

Sebelumnya, Ar menuduh Sayed Saiful telah menyerobot lahan yang telah diduduki dan dikuasai almarhum ayahnya Sayed Mukhtar itu sejak tahun 1969 sampai sekarang itu.

Sayed Saiful menyebut tuduhan Ar tentang penyerobotan lahan itu tak punya dasar hukum yang kuat dan merupakan hal yang dibuat-dibuat,” ujarnya

“Jadi perlu saya terangkan, orangtua saya itu membeli tanah seluas 3,2 hektar tersebut di tahun 1969 dari seseorang bernama Adja Nambok, dan dibelilah oleh orang tua saya atas nama Sayed Mukhtar dan sejak tahun itu sampai sekarang tanah tersebut terus kita kuasai, sementara Ar sejak saat itu tidak pernah menguasai tanah itu satu hari pun,” ujar Sayed Saiful saat menggelar konferensi pers, Selasa (24/1/2023).

Ia menerangkan, orangtuanya saat itu menguasai lahan itu atas alas hak surat pengganti Grant Sultan tahun 1907 yang dibuat tahun 1951 dan ditandatangani oleh saat itu lurah setempat Abdul Sani Muthalib.

“Jadi di tahun 1969 itu dibeli oleh orangtua saya sampai sekarang itu dikuasai dan itu menandakan bahwa itu tanah saya. Dan di surat itu menyatakan bahwa tanah itu terletak di Kampung Terjun dan dikuasai pada saat itu sampai sekarang. Di tahun 2019 itu saya urus Surat Keterangan Tanah ( SKT) dengan saya lengkapi surat yang ada dan beberapa saksi-saksi saat itu ada namanya pak Boiman kepling III, sudah meninggal. Beliau cukup tahu dan sudah lama tinggal di sana bersama pak Sarimin yang menyewa dan mengetahui lokasi tanah saya,” tegasnya.

Jadi di tahun 1987 keluar surat tanah lainnya yang berdampingan dengan surat tanah milik tanah ayah saya Sayed Mukhtar. Sementara surat tanah yang saya baca dari berita di media massa yang diucapkan oleh Ar, itu saya dengar dari SK Gubernur yang beralamat di Kampung Bederah.

” Lantas saya pertanyakan hal itu ke warga dan mereka tidak mengetahui itu di mana Kampung Bederah, yang mereka tahu Sungai Bederah dan tidak tahu dimana lorong Arum Dalu,” paparnya.

Kemudian lagi, jelas Sayed Saiful ia melihat Ar membayar PBB di Pasar II Lingkungan II. Sementara tanah saya di Lingkungan III.

“Jadi lokasinya berbeda, Ar bayar pajak seluas 20 ribu meter persegi. Kemudian saya lihat ia juga mencoba membuat interprestasi kalau lokasi itu dulunya Kampung Bederah, padahal menurutnya sejak dipimpin Abdul Sani Muthalib kawasan tersebut disebut Kampung Terjun yang sekarang dikenal Kelurahan Terjun.

“Tidak ada satupun data yang saya dapat bahwa di daerah tersebut itu dulunya Kampung Bederah,” tegasnya.

2012 Ar melaporkan orangtua Sayed Syaiful ke Polres Belawan namun sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari kasus itu.

Tahun 2022 Ar kembali melaporkan saya di Polda Sumut.Namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya

Sayed juga mempertanyakan sikap Ar yang menyurati Walikota Medan dan diteruskan ke Kelurahan Terjun.

Namun dijawab Lurah bahwa tanah itu milik Sayed Saiful berdasarkan bukti-bukti yang ada. ” Saya mau tanya sekarang siapa sebenarnya punya wewenang terhadap tanah negara yang belum bersertifikat itu milik siapa,” ujarnya.

Dalam UU Agraria yang saya ketahui, apabila seseorang menguasai sebidang tanah selama berturut-turut 25 tahun itu sudah bisa untuk mengurus kepemilikan tanah.

” Sementara saya menguasai sejak tahun 1969 dan itu sudah 54 tahun,” tegasnya.

Begitu juga ketika Ar melaporkan Sayed Syaiful di Kejari Belawan ia menunjukkan semua bukti-bukti kepemilikan lahannya.

“Dan oleh Kejari Belawan juga menyatakan berdasarkan alas hak yang saya miliki ini memang tanah saya. Tapi pada saat saya meminta surat kepada Kejari Belawan mereka tidak mau mengeluarkan dan saya dituduh mafia tanah oleh saudara Ar di situ saya tidak terima. Apa dasar dia mengatakan saya mafia tanah?” ucap Sayed.

Dia mempertanyakan SK Gubernur yang dijadikan Ar sebagai dasar alas hak untuk menyatakan lahan di Jalan Pusara Lingkungan III, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan milik nya.

“Sementara SK Gubernur itu ada batas waktunya apabila tidak diurus, dikuasai, maka gugur terhadap kepemilikan tanah itu bilapun benar adanya SK Gubernur itu. Saya melihat SK Gubernur itu ada 48 hektar dan dalam klausul di SK itu saya baca, bila tidak ada penguasaan atas lahan tersebut maka akan gugur. Itu tertera di SK Gubernur tadi,” tegasnya.

Sayed Syaiful juga mempertanyakan dasar surat ahli waris dari Hasan Lebai dan Abdul Rahman yang dipegang Ar untuk menyatakan lahan di Jalan Pusara Lingkungan III, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan milik Ar

“Tanah Hasan Lebai dan Abdul Rahman itu terletak dan berbatasan dengan Sungai Bederah, tanah saya tidak berbatasan dengan Sungai Bederah.

“Jadi saudara Ar sudah mengada-ada, karena dari segi letak sudah berbeda menurut Peta Bidang SK Gubernur, kemudian dari alamat juga tidak di situ karena Lingkungan II dan Lingkungan III itu berbeda, jadi tidak ada korelasinya sedikit pun tanah saudara Ar berdasarkan SK Gubernur dengan tanah saya yang saya kuasai selama puluhan tahun. Jadi jelas semuanya,” ungkap Sayed Saiful. ( Pung)