Dilaporkan Garansi Sumut, Praktisi Hukum Harmoko Ginta Sirait Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi di Dinas SDA Prop Sumut

Kamis, 12 Mei 2022 | 20:34 WIB

 

Medan, MPOL: Keluhan yang dialami Garansi (Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi) Sumatera Utara soal laporan mererka atas dugaan korupsi di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan tata Ruang Propinsi Sumatera Utara, yang dinilai kurang mendapat perhatian serius dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, mendapat perhatian dari praktisi hukum Harmoko Ginta Sirait SH.

Advokad muda dari Kantor Hukum Harmoko Ginta Sirait SH & Partner meminta agar Kejatisu menjalankan tugasnya sesuai SOP, yang mana setiap adanya laporan pengaduan harus segera menanggapi, menindak lanjuti dan mengusut tuntas.

“Setiap laporan pengaduan wajib ditindaklanjuti dengan segera. Soal hasil penyelidikan ditemukan ada tidaknya tuduhan korupsi juga harus dijelaskan kepada pelapor sehingga masyarakat merasa puas dan dengan sendirinya masyarakat tidak ragu melaporkan kasus korupsi atau kasus lainnya yang menjadi kewenangan Kejatisu,” tegas Harmoko yang berkantor di Komplek Taman Riviera Blok 13 Jalan Sisingamangaraja Km 11 Medan tersebut.

Dia mengatakan, dikepemimpinan Dr.ST.Burhanuddin SH.MH, jajaran kejaksaan harus lebih sigap dalam menampung aspirasi dan laporan masyarakat. “Kultur Adiyaksa harus berubah menjadi reformis dan meningkatkan etos kerja sehingga apa yang dicita-citakan sebagai salah satu institusi penegakan hukum harus benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Pria bertubuh tambun itu menilai, kinerja pihak Kejaksaan Tinggi Sumut sudah mengalami kemajuan terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi dan dari capaian yang diperoleh kalau Kejatisu dalam kurun waktu satu tahun telah banyak mengembalikan kerugian Negara dari kasus korupsi.

“Capaian itu harus dijadikan sebagai motivasi sehingga tahun-tahun berikutnya lebih banyak lagi mengembalikan kerugian Negara dari hasil korupsi, termasuk kasus dugaan korupsi yang dituduhkan di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan Tata Ruang  Sumut,” tegasnya.

Dia mengatakan, Kejatisu harus menjadikan  LSM atau lembaga sebagai partner kerja karena Kejatisu tidak akan mampu berjalan sendiri. Kejatisu sangat membutuhkan informasi dari seluruh kalangan dan Kejatisu sendiri tidak akan mampu mengetahui terjadinya korupsi disebuah instansi tanpa adanya laporan masyarakat. “Oleh sebab itu, setiap laporan agar ditindaklanjuti, jangan menjadikan laporan semacam “ATM berjalan”, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Garansi Sumut resmi melaporkan dugaan terjadinya korupsi milyaran rupiah di Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Propsu awal April 2022. Namun, pihak Garansi yang ingin mendapatkan tanggapan dari Kejatisu untuk segera menindaklanjuti laporan mereka itu dinilai berjalan lambat.

Temuan indikasi korupsi di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut diketahui telah menimbulkan aksi massa yang berdemo di Kejatisu pada akhir April lalu. Saat itu, massa dari Garansi mendesak Kejatisu agar segera memaparkan hasil pemeriksaan dari laporan kasus yang mereka sorong sebulan sebelumnya.

Ketua Garanasi, Imransyah, menyebut, kehadiran pihaknya di Kejatisu sat itu untuk mempertanyakan sejauh mana sudah laporan dugaan korupsi yang mereka sampaikan sesuai surat laporan yang diterima Kejatisu dengan registrasi nomor: 025/GARANSI/SU/IV/2022.

Diduga adanya pelanggaran hukum pada pekerjaan proyek Rehabilitasi/Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi pada DI. Javacolonisasi/Purbogondo (1.030) Ha) Kec. Pematang Bandar Kabupaten Simalungun senilai Rp. 2.501.242.009 TA 2021, dan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tobing pada Sungai Bahbolon Kab. Simalungun Senilai Rp. 4.296.860.480 TA 2021,” bebernya.

“Kita tidak inginkan adanya permainan curang pihak penegak hukum. Kami berharap Kejatisu mampu mengusut kasus ini sampai tuntas. Kami sebagai pelapor bersedia dimintai keterangan dan memberikan data-data tambahan jika dibutuhkan,” sambung Imransyah.

Garansi, kata Imransyah, melihat di lapangan pekerjaan dua proyek tersebut terkesan asal jadi tidak sesuai dengn RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan sudah banyak mengalami kerusakan, padahal usia bangunan belum genap satu tahun.

“Maka dari itu, kami meminta dan mendesak Kepala Kejatisu untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Edi Suparjan selaku Kepala UPT Pengelolaan Irigasi Bah Bolon Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara,” paparnya. Pada dugaan keterlibatan Edi Suparjan itulah Kadis

Bambang terseret.

“Selain Edy, Kejatisu juga harus memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK), dan perusahaan pemenang tender yaitu: PT. TOBA NUSA INDAH, dan PT. PATAMA ABHISEVA PRODUCTION, diduga kuat secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat demi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan sarat KKN, sehingga negara dirugikan mencapai kurang lebih senilai Rp 1.700.000.000,” sambung Imransyah.***