Bupati Labura Nonaktif Diadili Pekan Depan

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:09 WIB
Medan, MPOL: Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) non aktif, Khairuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung bakal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 1 Februari 2021 mendatang. Sidang perdana secara online itu rencananya akan mendengarkan dakwaan dari penuntut umum.
Humas PN Medan, Immanuel Tarigan kepada wartawan, Selasa (26/1) sore mengatakan Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno sudah menunjuk Mian Munthe sebagai Ketua Majelis Hakim. “Pimpinan sudah membentuk formasi majelis hakimnya. Mian Munthe sebagai Ketua didampingi dua hakim anggota lain yakni  Sulhanudin dan  Husni Thamrin,” sebutnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa pada Selasa (19/1) lalu, Tim JPU telah melimpahkan berkas perkara milik terdakwa Khairuddin Syah Sitorus ke Pengadilan Tipikor Medan.
Terdakwa Khairuddin Syah Sitorus didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Tim JPU telah menitipkan Haji Buyung ke Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka lain yakni Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Kaban PPD) Pemkab Labura ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
“Selama proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 77 saksi yang diantaranya dari pihak aparatur sipil di Pemkab Labura,” katanya.
Diketahui, terseretnya Haji Buyung merupakan hasil pengembangan pada persidangan perkara suap atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono yang telah divonis selama 8 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Suap tersebut untuk memuluskan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh sejumlah kabupaten/kota. Haji Buyung diduga kuat ikut dalam pusaran suap melibatkan salah seorang staf di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo yang telah divonis selama 6 tahun 6 bulan penjara.
Pada tanggal 10 April 2017 lalu, Pemkab Labura mengajukan DAK Tahun Anggaran (TA) 2018 melalui Program e-Planning sebesar Rp 504.734.540.000. Haji Buyung menugaskan Agusman Sinaga untuk menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta guna membahas potensi bisa dimasukkan ke Kemenkeu.