Akses Jalan Tempat Tinggal Ditutup, Puluhan Warga Surati Menkum HAM RI

Senin, 13 September 2021 | 20:33 WIB
Pancur Batu, MPOL : Terkait penutupan jalan di kampung mereka, puluhan warga Kampung Keling, Dusun II, Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut.
         Kepada sejumlah wartawan di Pancur Batu, Senin (12/9) siang, salah seorang warga Kampung Keling atas nama Susila (45) mengatakan, surat itu dikirim sebagai permohonan agar berkenan kiranya memberikan akses jalan kepada warga yang akan terisolir akibat proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu.
         Permohonan warga ini didasari dengan alasan sebagai berikut, warga Dusun II Kampung Keling, Desa Kampung Tengah, selama ini bertempat tinggal di sekitar wilayah belakang bangunan Lapas Kelas II-A Pancur Batu sudah berpuluh tahun lamanya, dan selama ini akses jalan yang dipakai warga untuk menuju ke rumah tempat tinggal adalah jalan selebar lebih kurang tiga meter.
         “Selama ini kami warga senantiasa ikut menjaga aset tanah maupun bangunan milik Lapas Pancur Batu. Bahkan, kami juga sering membantu petugas Lapas Pancur Batu apabila ada tahanan yang bermaksud melarikan diri. Sehingga kami warga sudah merasa bagian dari instansi Lapas,” ujarnya.
          Namun, pada saat ini sedang dilaksanakan penambahan bangunan Lapas Kelas II-A di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu. Warga sangat mendukung pembangunan Lapas Kelas II-A Pancur Batu dan tidak bermaksud untuk menghalang-halangi pembangunan tersebut.
         Ironisnya, dengan penambahan bangunan tersebut, maka jalan yang selama ini warga pergunakan untuk akses keluar masuk ke rumah jadi tertutup. Sehingga warga tidak lagi mempunyai akses jalan menuju rumah tempat tinggal, karena jalan tersebut adalah satu-satunya akses jalan.
        “Kami yakin bahwa permasalahan ini di luar sepengetahuan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Dan begitu juga Kalapas Kelas II-A Pancur Batu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu kebijakan atas permasalahan kami ini,” sebutnya.
        Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya,  maka melalui surat yang ditandatangani sebanyak 60 orang itu menyampaikan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI agar bekenan kiranya tidak menutup jalan yang selama ini menjadi akses keluar masuk rumah warga. Memberikan solusi lain agar warga mempunyai akses jalan menuju rumah.
          Menanggapi hal dimaksud, Kepala Lapas II-A Pancur Batu Haposan Silalahi, AmdIP SSos membenarkan surat tembusan tersebut sudah masuk kepada pihaknya. “Sudah ada surat dari warga masuk, dan jawabannya sudah ada juga dari kantor wilayah Sumut yaitu menolak karena sudah ada akses jalan lain,” ujarnya.
         Dijelaskannya, salah satu isi surat tersebut menyatakan, warga tidak lagi mempunyai akses jalan menuju rumah tempat tinggal, karena jalan tersebut adalah satu-satunya akses jalan. Namun faktanya ada akses jalan lain ke rumah warga yaitu melalui pasar Pancur Batu. “Kalau akses jalan ke rumah warga tidak ada sama sekali, baru bisa kami dikatakan melanggar HAM, inikan masih ada akses jalan lain,” ungkapnya.
        Ia menegaskan pihaknya sebelum melakukan penambahan bangunan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang plang, mengirimkan surat tembusan ke pemerintah untuk menggusur warga yang tinggal tepat di belakang tanah lapas dan melakukan rapat di kantor camat mengenai akses jalan tersebut.
        Sementara itu, Kepala Desa Tengah Eben Nezer Pelawi membantah pernyataan Kalapas Pancur Batu terkait sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan. Ia membeberkan sebelum pembangunan tersebut dilakukan, kalapas secara lisan menyampaikan kepada dirinya akan melakukan sosialisasi dengan warga dan tokoh masyarakat, namun sampai detik ini kalapas tidak ada melakukannya.
        Mengenai surat tembusan rumah yang digusur oleh pihak lapas, Eben mengaku mengetahuinya. Namun, rumah yang digusur itu adalah mantan atau pensiunan dari pegawai lapas. “Kan itu haknya mereka, jadi sampai sekarang mereka tidak ada sosialisasi kepada masyarakat,” tegasnya.
        Kades juga mengakui, jika surat warga tersebut dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Jumat, tanggal 10 September 2021 melalui kilat khusus (Kantor Pos Pancur Batu. **