Medan, MPOL: Kasus dugaan penipuan dan
pemalsuan surat Susanto Lian hingga kini belum dapat dutuntaskan penyidik unit Ranmor Subdit III/Jahtanras, Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum) Polda Sumut. Bahkan, laporan pengaduan korban,
A Sin walau sudah tiga tahun (Februari 2022) berjalan namun
Susanto Lian tak pernah diproses verbal di BAP.
Baca Juga:
Oknum penyidiknya selalu beralasan macam-macam terkesan hanya untuk memuaskan pelapor dan kuasa hukumnya. Namun dibalik daripada itu, adakah indikasi upaya "Mendikte" Kapolda Sumut?.
Menurut hemat kuasa hukum pelapor
A Sin, Dr (c) Andri Agam SH.MH.CPM.CP.Ard dari sejumlah kasus yang ditanganinya kalau penyidik ditingkat Polda akan selalu melaporkan ke Mabes Polri. Dalam kasus ini, Andri Agam yakin Mabes Polri sudah mengetahui sejauh mana perkembangan kasus ini.
"Saya yakin kalau kasus
Susanto Lian ini diketahui Mabes Polri. Bahkan, bisa-bisa Mabes Polri memberikan atensi namun tidak dilakukan oknum penyidik bersangkutannya. Karena itu, alangkah baiknya Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto memberikan perhatian serius kasus yang sudah ber-ulang tahun di Ditreskrumum Poldasu," ujarnya.

Muhammad Abdi SiahaanWak Genk, aktivis di Medan (dok).
Andri Agam mendesak agar penyidik segera menuntaskan kasus ini. "Saya berharap tidak ada istilah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," ucapnya. Diketahui,
Susanto Lian terbilang milyoner dengan memiliki pabrik pupuk di Kab Deli Serdang dan memiliki rumah dengan harga milyaran rupiah. Sementara pelapor,
A Sin sangat tidak sebanding dengan rivalnya (Susanto Lian red) tersebut, walau mereka sempat joint bisnis.
Akan halnya dengan aktivis sosial kemasyarakatan, Muhammad Abdi Siahaan/Wak Genk. Aktivis ini mensinyalir ada sesuatu dibalik lambatnya penyelesaian kasus ini. Dia berharap supaya pelapor dan kuasa hukumnya segera menyurati atau melaporkan ke Mabes Polri.
"Mungkin dengan laporan itu, Mabes Polri dapat memerintahkan Polda Sumut supaya menindaklanjuti laporan
A Sin. Bahkan lebih jauh lagi, manakala perintah Mabes yang tidak dikerjakan oknum penyidik Poldasu bisa terungkap ke permukaan," sebut Wak Genk.
Karena itu, ungkap Wak Genk, agar pelapor merasa tidak terjolimi diharapkan penyidik bertindak profesional dan jujur. "Wajah hukum itu sebenarnya ada ditangan penyidik, bisa lurus bisa saja dibengkokkan. Maka itu sering terdengar hukum itu milik orang berduit banyak. Apakah Kapolda Sumut mau dicap seperti itu, saya kira tidak karena saya tahu betul pak Irjen Whisnu Hermawan Februanto ditugaskan ke Sumut dengan satu tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk mensetarakan hukum kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang seseorang," katanya.
Kembali, Dr (c) Andri Agam SH.MH.CPM.CP.Ard mengatakan kalau Kapolda Sumut telah memerintahkan anak buahnya dari unit Ranmor Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Poldasu itu untuk segera menindaklanjuti kasus
Susanto Lian itu. Namun kendalanya, kata penyidik, kalau
Susanto Lian tidak diketahui keberadaannya sehingga untuk menyerahkan surat sita rekening koran tidak dapat dilakukan.
Alasan penyidik itu, menurut kandidat doktor hukum tersebut, sangat tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan apakah Polda Sumut tidak punya keahlian melacak jejak digital orang yang dicari. Atau apakah terhadap
Susanto Lian saja alat canggih yang dimiliki Polda Sumut tidak dapat digunakan.
"Selama ini, Polda Sumut berhasil menangkap pelaku kejahatan hanya dari jejak digital atau melalui nomor hanphone dengan IMEI. Tapi kenapa terhadap
Susanto Lian teramat sungguh berat. Kita berharap hukum ditegakkan agar kepastian hukum terhadap pelapor dan terlapor dapat terpenuhi," pungkas Lawyear dari Kantor hukum Law office Andri Agam SH.MH mengatakan
Kronologis kasus, korban
A Sin bersama terlapor
Susanto Lian pada tahun 2020 mendirikan perusahaan PT.Tanindo Subur Jaya di Deli Serdang yang bergerak dalam produksi pupuk jenis Phosfat, super phonskah, super phosfat dan lain-lain untuk pertanian dan perkebunan. Dalam perusahaan itu,
A Sin menjabat sebagai komisaris sementara
Susanto Lian Direktur Utama.
Setelah perusahaan mulai berkembang, diduga
Susanto Lian melakukan berbagai trik untuk menyingkirkan
A Sin. Terakhir, tahun 2022
Susanto Lian diduga melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara diam-diam tanpa mengundang
A Sin.
Merasa dikhianati,
A Sin melaporkan
Susanto Lian ke Poldasu yang ditangani penyidik Subdit III/Umum Ditreskrimum Poldasu namun laporan di hentikan (SP3).
Belakangan diketahui kalau
Susanto Lian mendirikan perusahaan dengan produksi yang sama yaitu pupuk untuk pertanian dan perkebunan. Dari brosur yang didapat, bahwa perusahaan yang didirikan
Susanto Lian identik dengan perusahaan yang mereka joint sebelumnya. Konon, diketahui kalau asset dari perusahaan itu diduga digunakan
Susanto Lian ke perusahaannya yang baru PT.Tanindo Tetap Jaya.
Lalu, korban kembali melaporkan
Susanto Lian dalam kasus dugaan penggelapan dan
pemalsuan surat.
"A Sin kembali melaporkan
Susanto Lian dengan sangkaan Pasal 263 dan Pasal 374 KUHPidana. Pelapor,
A Sin menduga ada menggelapkan uang perusahaan dan juga ada surat-surat yang dipalsukan untuk meminjam uang ke BRI. Penyidik bahkan sudah memanggil pihak BRI untuk mengecek aliran dana dan memang benar uang sudah mengalir ke rekening yang bersangkutan tanpa sepengetahuan dari komisaris dan ini sudah memenuhi unsur pidana," jelas Andri.***
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan