Poldasu Diminta Tak Mau Diintervensi Terkait Dugaan Korupsi Di UINSU

Selasa, 2 Juni 2020 | 20:38 WIB

Medan, MPOL.Com : Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung perkuliahan terpadu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) masih berlanjut ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Poldasu.

Hingga saat ini, kasus yang ditangani sejak akhir tahun 2018 itu statusnya masih tahap penyelidikan. Karena penyelidikan dinilai lambat, muncul tanggapan dari berbagai pihak, bahkan aksi unjuk rasa sempat terjadi.

Presiden PP LSM Lira, M. Joesoef Rizal, mengatakan tidak ada alasan penyidik Poldasu memperlambat penyelidikan kasus itu jika bukti-bukti atau bukti permulaan sudah terpenuhi, karena penegakan hukum itu penting.

“Kalau Poldasu tidak mampu atau tidak punya keberanian mengusut kasus tersebut, kita minta KPK ambil alih, diminta ataupun tidak diminta karena kepastian hukum penting sehingga masyarakat punya kepercayaan kepada institusi Polri selaku penyidik,” tegas Yoesoef Rizal kepada Medanposonline.com, Selasa (2/6/20).

Secara pribadi, sebut Rizal, dirinya maupun LSM Lira (Lumbung Informasi Rakyat) punya hubungan emosional dengan komisioner KPK antara lain Lili Pinta Uli Siregar, sehingga kasus dugaan korupsi pembangunan gedung perkuliahan terpadu UINSU dapat segera dilaporkan.

“Bila Poldasu dibawah kendali Irjen Pol. Martuani Sormin tidak serius menangani kasus tersebut, kami akan laporkan ke KPK. Kita minta supaya  KPK mengambil alih kasus itu,” tegasnya.

Joesoef Rizal mengatakan, banyak kasus korupsi yang ditangani penyidik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat dituntaskan, namun setelah diambil alih KPK, semua tuntas. “Oleh karena itu, kita nanti akan minta KPK mengambil alih,” tegasnya.

Rizal mencotohkan kasus dugaan korupsi yang ditangani penyidik di Sumatera Utara yang tidak tuntas namun setelah ditangani KPK menjadi tuntas yakni kasus dugaan korupsi Bansos (Bantuan Sosial) yang melibatkan petinggi Pemprovsu.

“Seharusnya, korupsi yang terjadi di institusi pendidikan harus dituntaskan sehingga masyarakat punya kepercayaan dengan institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan,” kata Relawan Presiden Center untuk Joko Widodo tersebut.

SEJUMLAH KALANGAN SIAP KAWAL

Terkait kasus dugaan korupsi di UINSU, sejumlah elemen mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan serta praktisi pendidikan mengaku akan mengkawal penyelidikan kasus tersebut. Ketua Mapancas (Mahasisa Pancasila) Sumut, Hendra L.A, Ketua PMII Rahmad Ritonga dan lain-lain, mendesak penyidik Tipikor Poldasu besutan Direktur Reskrimsus Kombes Rony Samtana, serius menuntaskan kasus dugaan korupsi yang mereka duga melibatkan Rektor Prof Dr. Saidurrahman M.Ag.

“Kita minta Poldasu segera menuntaskan kasus korupsi pembangunan gedung perkuliahan terpadu UINSU yang menelan biaya Rp.45,7 milyar. Jika Poldasu tidak mampu atau takut karena ada intervensi, supaya penyidikannya diserahkan ke KPK,” tegas Hendra dan Rahmad Ritonga, baru-baru ini kepada wartawan.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin, melalui Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Senin (18/5) mengatakan, kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu UINSU yang berbiaya Rp.45,7 milyar masih  tahap penyelidikan.

MP. Nainggolan mengatakan, penyidik sudah mendatangkan tim ahli konstruksi dari ITS (Institut Tekhnologi Surabaya) untuk mengecek bangunan. “Intinya, penyidik masih bekerja, dengan mendatangkan tim ahli konstruksi dari ITS untuk melakukan penelitian konstruksi bangunan,” katanya.

Mantan Kapolres Nias Selatan (Nisel) itu menambahkan, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu usai lebaran Idul Fitri akan melakukan ekspos dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara.

“Usai eksos di BPKP, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk ditingkatkan ketahap penyidikan,” jelasnya.

Diketahui,  pembangunan gedung kuliah terpadu UINSU dikerjakan PT. Multi Karya Bisnis Perkasa. Pembangunan gedung itu memakan biaya sekitar Rp. 45,7 milyar.

Teks foto: Presiden DPP LSM LIRA, M. Joesoef Rizal. (dok/MP).