DPR RI Minta Pemerintah Buat Kebijakan Impor Dengan Tender

Jumat, 14 Februari 2020 | 00:32 WIB

Jakarta (medanposonline.com) – DPR RI minta pemerintah buat kebijakan impor dengan sistem tender, bukan kuota. Demikian Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Deddy Mulyadi dalam diskusi: “Harga Bawang Putih Meroket, Rakyat Menjerit! Siapa Yang Bertanggungjawab?” bersama Sukarman dari Kementan RI, dan Sudaryatmo (YLKI), Kamis (13/2) di DPR RI Jakarta.

Menurut Deddy Mulyadi, kalau kuota, hasil impor tidak sesuai kebutuhan, bahkan lebih, dan lebihnya disimpan di gudang, harganya pun akan terus dinaikkan. “Impor barang termasuk bawang putih itu jangan berpikir proyek. Kalau berpikir proyek, maka rakyat akan selalu menjadi korban naiknya harga-harga. Tapi, berpikir penyerapan anggaran, membantu kebutuhan rakyat. Kan sederhana,” tegas Ketua Golkar itu.

Sekarang ini, eranya transparansi. Dimana semua lembaga dan intitusi negara dari pusat hingga daerah bisa saling mengontrol terhadap berbagai kebutuhan, kebijakan, dan persoalan kebutuhan pokok yang dihadapi rakyat. Seperti bawang putih ini. Untuk beras memang tak perlu impor, karena stoknya sudah cukup.

Dengan sistem online tersebut, baik harga, pengusaha (pengimpor), stok barang, dan rakyat di mana saja yang harus disubsidi semua bisa diketahui. “Mestinya harga-harga itu juga terintegrasi, agar pedagang dan masyarakat sama-sama mengetahui dan tak sembarangan menaikkan harga. Subsidi yang terbesar pasti di Jawa, dan kecil di luar Jawa karena penduduknya kecil,” tutur Deddy.

Direktur Perbenihan Hortikultura dan Plt Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Sukarman mengatakan untuk bawang putih pada 2019 ini Kementan RI sudah menanam di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, mencapai 3.044 ha, kemudian di Lombok Timur, Bima dan Magelang. Yang terpenting soal komoditas itu pemeirntah harus memiliki klasifikasi produk-produk esensial khususnya kebutuhan rakyat miskin. “Kalau produk itu masuk esensial, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi, dan harga. Seperti dilakukan Australia, India, Malaysia dan negara lain,” ujarnya. (ZAR)