BI P.Siantar Gelar High Level Meeting TP2DD ,Kepala KPw BI P.Siantar : Digitalisasi  Elektronik Meminimalisir Korupsi

Rabu, 22 Juni 2022 | 14:55 WIB

 

Simalungun, MPOL: Kantor Perwakilan Bank Indonesia ( KPw) Pematangsiantar menggelar Higt Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)  di Niagara Hotel Parapat Kec.Girsang Simpangan Bolon Kab.Simalungun, Rabu (22/06/2022).

Dalam pertemuan tersebut dihadiri 8 wilayah kerja BI Pematangsiantar Sisi Batas Labuhan yakni, Plt.Walikota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Bupati Simalungun, Radiapoh H Sinaga, Bupati Batubara, Bupati Asahan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Labusel, Labura, Labuhan Batu atau yang mewakili serta dari tim narasumber dari KPK RI, M Janatan, perwakilan Kemendagri RI, Tri Desa Adi Nurcahyo

Kepala KPw BI Pematangsiantar Teuku Munandar dalam sambutan dan paparannya mengatakan, dalam Undang-Undang  Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga negara mempunyai peranan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur/mengawasi perbankan.

“Digitalisasi elektronik mengurangi resiko dalam transaksi non tunai yang dapat membuka peluang untuk melakukan lobi-lobi yang bisa menyebabkan gratifikasi, penyuapan, pemerasan, korupsi  dilingkungan Pemerintahan Daerah  dan pejabat lainnya yang mengakibatkan kerugian negara.

Menurut Teuku Munandar, dari data yang kami terima,  koruptor berstatus PNS paling banyak di Sumut. Maka dari itu, peningkatan TP2DD diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah kasus korupsi di Indonesia khususnya dijajaran/lingkungan Pemerintahan Daerah  Kabupaten, Kota dan Provinsi.

Kepala BI Pematangsiantar lebih lanjut menjelaskan,  manfaat elektronifikasi, selain meminimalisir kasus korupsi, juga dapat mengurangi biaya perbankan dalam melakukan sortir uang atau atau  uang palsu, mengurangi beban masyarakat karena tidak harus datang ke bank.

Kemudian, dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan budaya menabung dan  penyaluran bansos dilakukan dengan cara non tunai.

Disebutkannya, perkembangan penggunaan  internet, sekitar 60 persen masyarakat Asia sudah online. Saat ini menggunakan internet bukan hanya anak kecil saja, bahkan lansia pun mempergunakan internet seperti searching ceramah dengan mengunakan wifi dan charger batere menjadi kebutuhan.

Dalam hal ini, Bank Indonesia mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transaksi digitalisasi, karena masyarakat saja sudah terbiasa dengan elektronifikasi, jelas Munandar.

Disisi lain, orang nomor satu di BI Siantar itu menetangkan terkait dengan perluasan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) untuk meratakan pemulihan ekonomi, yaitu memperluas ETPD. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai di lingkup pemerintah daerah,” terang Munandar

Sedangkan, Muhammad Jhanattan selaku spesialis koordinasi dan supervisi madya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memaparkan, untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat mendorong menggunakan sistim elektonifikasi dan digilltalisasi. Dan tugas KPK memonitoring dan mengkordinasikannya sehingga kejahatan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa akan semakin menurun.

Disebutkannya, kejahatan tindak pidana korupsi terhitung tahun 2004 sampai Maret 2022 sebanyak 370 orang yang sudah diperkarakan di KPK RI.

Sementara, Bupati Simalungun Radiapoh Hasi Sinaga, Plt Walikota Siantar dr Susanti Dewayani bersama Kepala Daerah lainnya di wilayah kerja BI Pematangsiantar yang hadir  mengapresiasi acara High Level Meeting (HLM) TP2DD.

Mereka mendukung dengan paparan yang disampaikan oleh nara sumber sehingga  dapat memacu Pemda dalam pengunaan transaksi elektronik untuk mendongkrak pendapat daerah dan mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang/jabatan melakukan korupsi. *