Tanah Karo, MPOL : Anggota Komisi V DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH secara simbolis menyerahkan Buku Tabungan (Butab) kepada masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBSPS) di Desa Tanjung Barus Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo, Senin (12/10/2020).
Turut hadir dalam penyerahan itu, Kepala Bappeda Ir.Nasib Sianturi, Kadis Perkim Paksa Tarigan, ST, Kadis Parawisata Munarta Ginting, Sekcam Barusjahe, Bersama Ketaren dan para Kepala Desa penerima PBSPS se-Kecamatan Barus jahe.
Dikesempatan itu, Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu mengatakan program PBSPS ini “Gol” ditingkat Kementerian PUPR RI di Jakarta, atas upanya perjuangan anggota Komisi V di DPR RI dan atas dukungan Pemkab Karo. Diakuinya, memperjuangkan PBSPS itu, murni aspirasinya. “Setelah duduk di DPR RI, pertama saya ingat memenuhi janji untuk membangun kampungku di Tanah Karo,” ujarnya.
“Saya ingatkan, jangan mau dipolitisir oleh politik, sebab sekarang ini masa pilkada, ada saja yang mau klaim dari para calon Bupati Karo untuk melegalkan elektabilitasnya. Sekali lagi ini adalah aspirasi saya yang menyuarakan hal ini. Ini murni aspirasi saya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan salah satu calon Bupati Karo,” tegas Bob.
Untuk itu, bersyukurlah tahun 2020 ini sudah turun dana program bedah rumah sebanyak 652 unit, sesuai usulan dari Pemkab Karo ke PUPR pusat, dengan perincian satu unit rumah dibedah berbiaya Rp17,5 juta. “Meskipun begitu, harapan kita tahun 2020 ini semuanya berjalan dengan baik, supaya di 2021 mendatang kita mendapat penambahan biaya per unit bedah rumah dari Rp17,5 juta menjadi Rp20 juta,” katanya.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)) atau dengan istilah bedah rumah, dimana program ini jauh hari sudah diusahakan oleh anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu.
“Beliaulah yang gedor di tingkat Kementerian PUPR RI di Jakarta. sehingga program ini melalui Pemkab Karo dapat kita usulkan. Jadi selaku pemerintah daerah sangat apreisasi dan terimakasih atas terwujudnya pembangunan untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.
“Untuk itu, laksanakan program BSPS Ini dengan sebaik-baiknya, agar menjadi catatan di Kementerian PUPR bahwa program ini berdampak luas dan sangat membantu masyarakat dan tidak asal jadi. Tentu kita pikirkan untuk kelanjutan kedepannya,” harap Terkelin.
Sementara Kadis Perkim Karo, Paksa Tarigan mengatakan, tahun 2020 bantuan BSPS ini sudah cukup lumayan menyentuh kehidupan masyrakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Apalagi seusai data di 17 Kecamatan yang tersebar di Karo, jumlah rumah penduduk 97.000 unit, namun diantaranya terdapat 4000 unit yang tidak layak huni. “Sedangkan rumah yang sudah terkordinir sesuai data ada 800 unit, jika dicocokkan dengan data maka masih ada kekurangan yang harus dimasukkan kedalam program bedah rumah sebanyak 3.200 unit lagi,” ujarnya. **