Opini

Opini

Keamanan, Kesehatan & Keselamatan Kerja

Oleh: Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H(Dosen & Dekan FH UMSU)Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Regulasi tentang tersebut pada dasarnya telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuannya adalah meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Selain hal tersebut, regulasi tentang keselamatan kerja dimaksud […]

Opini

TEMPAT TINGGAL & KEDIAMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

OLEH: TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.H., S.S., M.H(Dosen FH UMSU)Dalam memaknai makna ‘domisili’ yang lazim dikenal oleh masyarakat, pada dasarnya menurut Hukum Perdata dapat diartikan dalam dua persefsi, dapat berupa ‘tempat tinggal’ maupun ‘kediaman. Terhadap kedua persefsi tersebut tentunya memiliki makna yang berbeda. Maka oleh karenanya, ulasan ini ditujukan untuk memberi pemamahan kepada khalayak luas agar dapat […]

Opini

KONTRAK & ITIKAD BAIK

Oleh: M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S,H., M.Kn(Dosen, Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan UMSU)Pasal 1313 KUHPer (BW) menegaskan bahwa Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Timbulnya suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih adalah hubungan hukum Perikatan yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.  Dengan […]

Opini

GUGATAN VOLUNTAIR DAN GUGATAN CONTENTIOSA

Oleh: Taufik Hidayat Lubis, S.H., S.S., M.HDosen FH UMSUPada dasarnya hukum perdata merupakan lingkup hukum privat yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun antara badan hukum dengan badan hukum. Hukum privat berbeda dengan hukum publik dalam konteks hukum pidana, dimana dalam hukum perdata beban pembuktian terletak pada siapa […]

Opini

Hak-Hak Atas Tanah Tempo Dulu

OLEH: RAHMAT RAMADHANI(Dosen Hukum Agraria FH UMSU)Pembahasan tentang hak atas tanah tempo dulu pada dasarnya mengulas tentang jenis-jenis hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Rumusan tentang pengertian hak atas tanah itu sendiri tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyebutkan bahwa “hak-hak atas tanah […]

Opini

Konsumen, Barang Bekas & Aspek Hukumnya

Oleh: IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H(Dosen FH UMSU, Direktur LAPK)Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis menguraikan bahwa […]

Opini

CAMAT DAN KEWENANGANNYA

Oleh: FAJARUDDIN, S.H., M.H(Dosen FH UMSU & Kabag. HAN/HTN)Keberadaan kecamatan dan tugas serta wewenang camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keberadaan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah setidaknya telah membawa perubahan terhadap kedudukan […]

Opini

Alasan PHK dan Ketentuan Haknya

Oleh: Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H(Dosen & Dekan FH UMSU)Hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dapat terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh (vide; Pasal 50 UU Ketenagakerjaan). Sedangkan jenis perjanjian kerja dalam konteks hubungan kerja terbagi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT dan Pejanjian Kerja Waktu […]

Opini

Beberapa Upaya Mengantisipasi Begal

Oleh: Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum – Dosen FH UMSUSebagai negara hukum, tentunya hukum di Indonesia dijadikan sebagai landasan dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Naifnya, walaupun sanksi dari hukum telah sedemikian keras, namun tampaknya belum […]

Opini

Antara Tahanan dengan Penjara

ANTARA TAHANAN DENGAN PENJARAOleh: ERWIN ASMADI, S.H., M.H – Dosen FH UMSUNegara Hukum seperti Indonesia sangat tegas dalam memberi hukuman kepada siapa saja yang terbukti telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan diproses dengan tahapan-tahapan pada proses pidana. Saat seseorang diduga melakukan tindak pidana maka statusnya akan menjadi terduga, lalu jika ia telah […]